Jakarta - Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan adanya
kebocoran penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Konsumen BBM
bersubsidi justru masyarakat yang tidak berhak seperti industri,
pertambangan, dan perkebunan. "Ini sudah jadi fakta. Itulah laporan dari
BPH Migas baik itu di Sumatea utara, Kalimantan timur, di daerah
perkebunan, ataupun pertambangan," kata Darwin di Istana Kepresidenan, pada awal minggu lalu.
Kementerian ESDM pun belum mendapat data yang akurat soal jumlah Premium yang bocor itu. "Saya belum mendapat laporan teknisnya, nanti salah angka," katanya. Dalam mengurangi kebocoran ini, kata Darwin, perlu penegakan hukum. "Penegakan hukum kita perkencang, kita tegakkan, tidak ada toleransi bagi kepolisian, kejaksaan, atau kasus-kasus tertentu backing ini oleh panglimanya diganti," katanya.
Kerja sama antara BPH Migas dan aparat hukum baik polisi, kejaksaan, maupun pemerintah daerah sudah lama dilakukan dan erat sekali. Ia mengungkapkan, Kementerian ESDM semakin memperkuat dan memperketat evaluasi itu dari waktu ke waktu. "Karena kita tidak mau terulang di waktu-waktu lalu kemudian baru membicarakan pertambahan volume BBM bersubsidi di akhir tahun, lebih bagus kita lebih ketat sekarang," katanya.| Tempo


0 komentar:
Posting Komentar