Menyelamatkan Marwah Bangsa [4]

Tahun 2009 Aceh kembali berhadapaan dengan pemilihan anggota legislative, sesuai dengan turunan MoU dan UUPA,  GAM sudah memiliki Partai sendiri, yaitu Partai ACEH. 

Hasby Abdullah adiknya Mentro DR Zaini Abdullah yang gagal merebut kursi Gubernur, maju sebagai caleg dan menang yang kemudian dia di tetapkan sebagai Ketua DPRA. 

Begitu juga dengan sejumlah kader partai “Cuco Wali” di berbagai kota di Aceh, mereka meraih suara yang siknifikan. Porsi itu membuat jumlah anggota legislative dari partai itu menguasai kursi DPRA dan beberapa kabupaten kota di kawasan pesisir Aceh.

Sementara di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Abdya. Partai Aceh hanya mendapat kan kursi untuk pelengkap saja, sisanya di raih oleh sejumlah partai nasional. 

Di dalam kampanye partai ini selalu mengatakan ingin mengembalikan Marwah Bangsa Aceh yang maju dan masyarakat yang sejahtera.  Namun usia 3 tahun menguasai legislative badai kritikan datang kepada mereka. Dari belum sejahteranya masyarakat hingga banyak turunan UUPA yang belum selesai di kerjakan. 

Para politisi Partai ini tidak kehabisan ide berbagai alasan di utarakan kepada masyarakat. Terutama alasan bahwa mereka belum bisa bekerja maksimal karena pegawai di eksekutif adalah “masih orang lain” artinya belum mereka kuasai semua.

Belum lagi hal yang lain, seperti studi banding baik anggota DPRK/DPRA maupun istri mereka.  Patronnya tidak bergeser seperti masa sebelumnya. Komunikasi dengan berbagai pihak banyak pihak menilai semakin sulit. 

Jangan kan  yang lain buku anggaran di DPRK yang sudah jelas dibenarkan dalam Undang-undang harus di berikan akses kepada masyarakat, inipun agak sulit didapatkan. 

Begitu juga tingkah tingkah yang lain –lain, Nuansa “Absolut Rajanya” sangat terlihat.

Belum lagi penilaian masyarakat di tingkatan, ring satu saat konflik berlangsung,  dapil pemilihan, tetangga kampung dan warung kopi yang dulunya sering di singgahi, dan orang yang dulunya di masa sulit, sering membantu. 

Sebagian besar pasca terpilih menjadi aneh-aneh, jargon menyelamatkan “Marwah Bangsa Aceh” semakin tidak di ketahui bagaimana bentuknya. Karena plot anggaran dan pola pembangunan terhadap masyarakat yang terpuruk akibat konflik juga tidak jauh beda dari DPR sebelumnya. 

Begitu juga dengan Qanun atau peraturan lainnya juga kurang beres. Akses bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki koneksi pun semakin sulit.  Entah lah, mungkin sisa jabatan yang ada, akan terlihat bagaimana proses menyelamatkan Marwah Bangsa yang sebenarnya ? | Bersambung