LBH Lhokseumawe Show KKR dan Pengadilan HAM

Lhokseumawe-Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Lhokseumawe melakukan loka karya promosi KKR dan Pengadilan HAM Aceh, Kamis [19/5] kepada aparat Gampong dan para ulama Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Acara yang berlangsung di Hotel Lido Graha Lhjokseumawe itu  bertujuan mencari dukungan yang luas dari masyarakat sipil dan komitmen dari para pembuat keputusan untuk pembentukan KKR dan pengadilan HAM di Aceh. 

Ketua panitia loka karya  Rahmad Hidayat, SH, mengatakan aparat Gampong dan para ulama juga harus memiliki kesadaran guna tercapainya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan pengadilan HAM di Aceh. Karena mereka adalah stakeholder yang sangat berpengaruh dal;am tatanan kehidupan masyarakat Aceh. 

” Ini penting, karena mereka adalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat korban dan masyarakat umum lainnya,” Ujar Rahmat Hidayat. 

Dia juga menambahkan, sebenarnya Draf qanun KKR yang dibujat oleh organisasi sipil yang pro Ham dan demokrasi di Aceh telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh, pada tanggal 16 Desember 2008 lalu, tidak cukup kepada pemerintah, para peng-inisiasi juga  pada tanggal  31 Desember 2008 juga menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aceh. Tapi kabarnya hingga sekarang belum terlaksana. 

Sementara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono  Jumat 13 Februari 2011 sebagaimana di lansir situs berita Vivanews.com mengatakan masih ada masalah HAM terjadi, di banyak tempat, dibanyak waktu," 

Salah satu indikasinya, kata SBY, dalam forum internasional, Indonesia sering disindir soal penuntasan kasus pelanggaran HAM. "Indonesia selalu jadi sasaran, jadi bulan-bulanan. [Namun] Situasi itu secara sistematis telah berubah," ujar dia. Bahkan Indonesia terpilih dalam Dewan HAM PBB.[AT/Ag]