JAKARTA -- Elit Politik di DPR sibuk dengan urusannya masing-masing, dari studi banding, hak bertanya, hak interpelasi, film porno, sampai heboh gedung baru DPR seharga Rp 1,1 triliun. Paling tidak pada peringatan Hari Bumi sedunia 22 April lalu, tidak sepotongpun pernyataan datang dari para anggota DPR. Gedung baru DPR kelak jadi dibangun akan menyedot jutaan meter kubik air bersih, termasuk untuk mengisi kolam renang di atap gedung. Diambil dari mana airnya?[30/4]
Ingrid Kansil, anggota DPR Komisi VIII dari Partai Demokrat tidak sependapat jika DPR tidak peduli dengan air. “Kami melakukan pemantauan persediaan air bersih di tiap-tiap daerah. Saat ini kami tengah mendorong agar segera ada program air bersih baik di daerah maupun di kepulauan. Saya dapat informasi akhir 2012 sudah direalisasi,” kata Ingrid kepada Kanal Informasi.
Menurut Ingrid UU No. 7/2004 yang mengatur tentang sumber daya air menetapkan pengelolaan air minum harus memenuhi kualitas kesehatan. “Sehingga jelas, masyarakat sebagai konsumen perlu dilindungi kebutuhannya. Namun perlu diingat dalam PP No. 14/1987 disebutkan yang bertanggung jawab dalam penyediaan suplai air bersih adalah pemerintah daerah, sehingga Pemda terikat penyediaan air bersih untuk masyarakat,” tambah Ingrid.
Dengan demikian kata Ingrid pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah untuk bersikap aktif dalam penyediaan air bersih.
Arief Yuwono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup menyatakan di tingkat nasional sudah ada kebijakan konservasi sumberdaya air baik yang terkait dengan target pencapaian MDGs maupun program nasional lain. “Juga permasalahan sumberdaya air ini, tidak bisa dilepaskan dengan isu perubahan iklim global. Indonesia memiliki Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim sejak dua tahun lalu. Memang harus diakui peran pemerintah daerah sangat penting, termasuk penertiban dan penegakan hukum, seperti dalam kasus penyedotan air tanah secara berlebihan oleh kalangan dunia usaha di Jakarta,” katanya.|KANALINFORMASI
Regulasi yang keras tentang perlindungan air perlu diterbitkan dan dijalankan. Termasuk tentang privatisasi air.
0 komentar:
Posting Komentar