 |
| Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta. ©2014 Merdeka.com |
Banda Aceh | acehtraffic.com - Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang Partai Aceh yang merupakan sebuah partai lokal yang memiliki pengaruh besar di Aceh pecah. Ada sebagian dari petinggi Partai Aceh mendukung pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK.
Padahal ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf telah menyatakan partainya mendukung secara penuh untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 9 Juli mendatang. Bahkan sebelumnya, Partai Aceh secara terbuka pada Pemilu Legislatif mendukung Gerindra untuk memenangkan Caleg untuk DPR RI.
Dalam sambutannya pada acara menepungtawari posko pemenangan Prabowo-Hatta, Muzakir Manaf sempat menyinggung bahwa bila ada petinggi GAM yang mendukung pasangan Jokowi-JK tidak menjadi masalah baginya. Itu menjadi kewenangan pribadi petinggi GAM itu secara pribadi.
"Kalau ada petinggi GAM mendukung Jokowi itu tidak masalah, itu hak beliau, tetapi saya tetap mendukung pasangan Prabowo-Hatta," tegas Muzakir Manaf dalam sambutannya, Senin 2 Juni di Banda Aceh usai menghadiri menepungtawari posko Prabowo-Hatta.
Kemudian usai acara tersebut awak media mempertegas kembali siapa-siapa saja petinggi GAM yang mendukung pasangan Jokowi. Akan tetapi Muzakir Manaf hanya menyebutkan satu nama petinggi Partai Aceh yang membelot dukungannya.
"Zakaria Saman yang mendukung Jokowi-JK, tapi itu hak mereka, tetapi saya dan jajaran Partai Aceh mendukung Prabowo-Hatta sepenuhnya untuk kita menangkan di Aceh. Bahkan kita target 90 persen harus menang di Aceh," imbuhnya.
Tentang keberpihakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang dikenal dekat dengan Zakaria Saman seorang petinggi Partai Aceh di Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa dengan nama Muallem mengaku tidak mengetahuinya. "Saya tidak tau beliau dukung siapa, hanya Zakaria Saman yang saya tau," jawabnya singkat.
Lanjutnya, penting rakyat Aceh mendukung Prabowo-Hatta, selain sosok Prabowo yang tegas dan secara keuangan sudah siap serta memiliki komitmen untuk mengimplementasikan seluruh butir-butir MoU Helsinki dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).
"Prabowo juga berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewenangan Aceh yang belum selesai, seperti sejumlah Peraturan Presiden (Perpres) maupun sejumlah aturan lainnya," tutupnya. | Merdeka.com |
