Pemerintah harus memangkas anggaran negara hingga Rp 100 triliun demi
menekan defisit. Jebolnya anggaran kali ini bukan hanya disebabkan oleh
nilai subsidi bahan bakar minyak, melainkan juga karena belanja rutin
yang besar. Beban anggaran akan lebih ringan andai kata Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono berani merampingkan birokrasi.
Hampir semua kementerian dan lembaga negara terkena pemotongan
anggaran. Ada yang dipangkas sampai 30 persen seperti dialami
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Sosial. Anggaran
Kementerian Pekerjaan Umum, yang memiliki proyek infrastruktur, pun
dipangkas 27 persen. Hanya lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Pengawas Pemilu yang luput dari penghematan anggaran.
Langkah itu sulit dihindari lantaran anggaran kita sudah "lebih
besar pasak daripada tiang". Pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 1.597
triliun, tapi pengeluaran jauh melampaui angka ini. Agar defisit tak
melebihi 2,5 persen dari produk domestik bruto, penghematan mesti
dilakukan. Apalagi pemerintah tak mungkin mengurangi subsidi BBM?salah
satu penyebab membengkaknya pengeluaran--dalam waktu singkat.
Nilai tukar rupiah yang melemah menyebabkan meningkatnya nilai
subsidi BBM. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diasumsikan
nilai tukar rupiah sebesar 10.500 per dolar Amerika Serikat. Asumsi yang
meleset ini kemudian diubah menjadi 11.700 per dolar Amerika pada APBN
Perubahan. Karena kebutuhan BBM dipenuhi dengan mengimpor, subsidi BBM
yang direncanakan sekitar Rp 210 triliun jelas membengkak.
Sikap pemerintah yang tak berani mengurangi subsidi BBM harus
dibayar mahal. Upaya menghemat bahan bakar minyak dengan cara
memperbanyak pemakaian bahan bakar gas pun tidak dilakukan serius.
Sementara itu, lifting minyak tak mencapai target. Penerimaan pajak pun
tak maksimal karena pertumbuhan ekonomi menurun.
Semua itu diperburuk oleh kegagalan pemerintah mereformasi
birokrasi. Menaikkan standar gaji pegawai dan memperbesar tunjangan
merupakan langkah bagus. Tapi program itu semestinya diikuti perampingan
birokrasi. Pemerintah sudah lama mengidentifikasi bahwa beberapa
kementerian terlalu gendut dan tak efisien, namun sampai sekarang tak
ada tindakan apa pun.
Birokrasi yang terlalu gemuk itu menghabiskan banyak anggaran
negara. Biaya gaji pegawai pusat saja mencapai Rp 263 triliun. Ini belum
termasuk Rp 563 triliun dana transfer ke daerah, yang sebagian besar
juga digunakan untuk gaji pegawai daerah. Bandingkan dengan anggaran
infrastruktur kita yang hanya Rp 206 triliun.
Sulit berharap Presiden Yudhoyono memperbaiki karut-marut
anggaran itu di ujung masa jabatannya. Harapan hanya bisa ditumpukan
pada pemerintah hasil Pemilu 2014. Pemerintah mendatang sebaiknya
membuat anggaran yang lebih realistis. Memimpikan penerimaan yang besar
boleh saja, tapi jangan lupa mengontrol subsidi dan pengeluaran. | Tempo.co |
