acehtraffic.com - Amerika Serikat mengancam akan meninjau
kembali kerjasama dengan Thailand, apabila kudeta militer di negara itu
tak segera diakhiri. Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan, tidak
ada satupun yang bisa dijadikan pembenaran atas pengambilalihan
kekuasaan dari pemerintahan yang sah.
Stasiun berita Channel News Asia, Jumat 23 Mei 2014, melaporkan Kerry menyesalkan keputusan junta militer yang melakukan kudeta. Menurut Kerry, langkah yang diambil militer dapat berpengaruh terhadap hubungan baik yang telah dijalin Thailand dan AS selama ini.
“Saya kecewa dengan keputusan militer Thailand mencabut konstitusi dan mengambil alih pemerintahan setelah periode panjang kekisruhan politik. Tidak ada pembenaran terhadap kudeta militer ini,” kata Kerry.
AS menghargai hubungan lama yang telah dijalin dengan warga Thailand. “Tetapi tindakan ini akan membawa dampak negatif bagi hubungan AS-Thailand, khususnya dengan militer,” ujar Kerry.
Kerry tidak menyebut spesifik apa langkah yang akan ditempuh AS paska kudeta di Thailand tersebut. Namun Pentagon mengatakan tengah mempertimbangkan penghentian kerjasama dengan Thailand dalam latihan militer bersama.
Kerry juga menyerukan kepada militer Thailand agar segera membebaskan para pemimpin politik yang ditahan. Dia juga menyatakan keprihatiannya terhadap pemblokiran akses media.
“Saya mendorong pemulihan pemerintahan sipil secepatnya, pengembalian kepada demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan fundamental seperti kebebasan pers. Jalan menuju Thailand yang baru, termasuk pemilihan umum awal yang mencerminkan keinginan rakyat,” ujar Kerry.
Pentagon
Sementara Pentagon sudah menyampaikan ancang-ancang untuk menghentikan latihan militer bersama Thailand. Latihan itu seharusnya digelar pada Senin dan Selasa pekan depan dengan melibatkan lebih dari 700 pelaut dan Angkatan Laut AS.
“Kami juga tengah meninjau kembali bantuan militer, termasuk latihan bersama CARAT,” kata Juru Bicara Pentagon, Kolonel Steven Warren.
CARAT merupakan latihan militer tahunan yang digelar oleh anggota elite AL AS dengan beberapa negara anggota ASEAN. Saat ini beberapa AL yang ikut dalam latihan tersebut berasal dari Bangladesh, Brunei, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Thailand.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS akan menghentikan bantuan keuangan AS kepada Thailand setelah peninjauan kembali kerjasama diberlakukan. Nilai bantuan itu mencapai lebih dari US$10 juta atau Rp115 miliar. Dari angka itu, US$3,37 juta atau Rp39 miliar di dalamnya ditujukan untuk bantuan militer.
AS kini tengah mempertimbangkan bahwa yang terjadi di Thailand merupakan sebuah kudeta. Negeri Paman Sam tidak ingin melakukan kesalahan serupa dengan ketika menyatakan pemerintahan Mesir yang digulingkan oleh militer bukan sebagai kudeta.
Thailand merupakan sekutu terlama AS di benua Asia. Berdasarkan hukum domestik, AS diwajibkan untuk menghentikan bantuan kepada militer asing jika terjadi kudeta.
Washington sebelumnya pernah melakukan hal serupa terhadap Thailand pada kudeta tahun 2006, ketika mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra digulingkan.
Deplu pun juga mengimbau kepada warga AS di Thailand untuk ekstra hati-hati dan meminta mereka untuk menghindari tempat-tempat yang menjadi pertemuan banyak orang. Namun hingga saat ini mereka belum merekomendasikan kepada warganya untuk tidak bepergian ke Thailand. | Vivanews |
Stasiun berita Channel News Asia, Jumat 23 Mei 2014, melaporkan Kerry menyesalkan keputusan junta militer yang melakukan kudeta. Menurut Kerry, langkah yang diambil militer dapat berpengaruh terhadap hubungan baik yang telah dijalin Thailand dan AS selama ini.
“Saya kecewa dengan keputusan militer Thailand mencabut konstitusi dan mengambil alih pemerintahan setelah periode panjang kekisruhan politik. Tidak ada pembenaran terhadap kudeta militer ini,” kata Kerry.
AS menghargai hubungan lama yang telah dijalin dengan warga Thailand. “Tetapi tindakan ini akan membawa dampak negatif bagi hubungan AS-Thailand, khususnya dengan militer,” ujar Kerry.
Kerry tidak menyebut spesifik apa langkah yang akan ditempuh AS paska kudeta di Thailand tersebut. Namun Pentagon mengatakan tengah mempertimbangkan penghentian kerjasama dengan Thailand dalam latihan militer bersama.
Kerry juga menyerukan kepada militer Thailand agar segera membebaskan para pemimpin politik yang ditahan. Dia juga menyatakan keprihatiannya terhadap pemblokiran akses media.
“Saya mendorong pemulihan pemerintahan sipil secepatnya, pengembalian kepada demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan fundamental seperti kebebasan pers. Jalan menuju Thailand yang baru, termasuk pemilihan umum awal yang mencerminkan keinginan rakyat,” ujar Kerry.
Pentagon
Sementara Pentagon sudah menyampaikan ancang-ancang untuk menghentikan latihan militer bersama Thailand. Latihan itu seharusnya digelar pada Senin dan Selasa pekan depan dengan melibatkan lebih dari 700 pelaut dan Angkatan Laut AS.
“Kami juga tengah meninjau kembali bantuan militer, termasuk latihan bersama CARAT,” kata Juru Bicara Pentagon, Kolonel Steven Warren.
CARAT merupakan latihan militer tahunan yang digelar oleh anggota elite AL AS dengan beberapa negara anggota ASEAN. Saat ini beberapa AL yang ikut dalam latihan tersebut berasal dari Bangladesh, Brunei, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Thailand.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS akan menghentikan bantuan keuangan AS kepada Thailand setelah peninjauan kembali kerjasama diberlakukan. Nilai bantuan itu mencapai lebih dari US$10 juta atau Rp115 miliar. Dari angka itu, US$3,37 juta atau Rp39 miliar di dalamnya ditujukan untuk bantuan militer.
AS kini tengah mempertimbangkan bahwa yang terjadi di Thailand merupakan sebuah kudeta. Negeri Paman Sam tidak ingin melakukan kesalahan serupa dengan ketika menyatakan pemerintahan Mesir yang digulingkan oleh militer bukan sebagai kudeta.
Thailand merupakan sekutu terlama AS di benua Asia. Berdasarkan hukum domestik, AS diwajibkan untuk menghentikan bantuan kepada militer asing jika terjadi kudeta.
Washington sebelumnya pernah melakukan hal serupa terhadap Thailand pada kudeta tahun 2006, ketika mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra digulingkan.
Deplu pun juga mengimbau kepada warga AS di Thailand untuk ekstra hati-hati dan meminta mereka untuk menghindari tempat-tempat yang menjadi pertemuan banyak orang. Namun hingga saat ini mereka belum merekomendasikan kepada warganya untuk tidak bepergian ke Thailand. | Vivanews |
