Ini Video Kondisi Kayu Pasca Banjir di Pasantren Darul Muhlisin Aceh Tamiang

acehtraffic.com | Aceh Tamiang - Ini Video Kondisi Kayu Pasca Banjir di Pasantren Darul Muhlisin Aceh Tamiang. Video ini diambil pada tanggal 24 Des 2025

BUKA Link https://youtube.com/shorts/vU4NnaM-Ak4?si=upa8EUjl6vR7XCk7

Gubernur Aceh : Status Tanggap Darurat Banjir Berakhir, Ganti Transisi Pemulihan

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menetapkan status berakhirnya masa tanggap darurat bencana Aceh, berganti status transisi pemulihan pascabencana selama 90 hari ke depan.

Demikian disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem pada rapat koordinasi secara virtual yang digelar Kamis malam (29 1/2026). Rapat dihadiri oleh Sekda Aceh M. Nasir, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Dr. Safrizal ZA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta jajaran Forkopimda lainnya.

“Kami menetapkan Status Transisi Pemulihan Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026,” ujar Muzakir Manaf dalam keterangannya.

Dalam arahannya, Gubernur Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan sejumlah poin krusial dalam masa transisi ini.

Prioritas utama mencakup keberlanjutan koordinasi lintas sektor dalam upaya pertolongan, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi kelompok rentan maupun pengungsi di wilayah terdampak.

Langkah ini dibarengi dengan optimalisasi pendanaan yang bersumber dari APBA guna memastikan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dapat rampung sesuai target pada awal Februari mendatang.

“Selanjutnya dokumen R3P dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” ucap Mualem.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan kesiapannya untuk mengawal teknis pelaksanaan di lapangan. Fokus utama dalam waktu dekat adalah percepatan pembersihan sisa material bencana di wilayah dataran tinggi.

M. Nasir menegaskan, pengumuman status transisi ini menjadi titik awal bagi Aceh untuk bangkit dan memulihkan infrastruktur serta sosial ekonomi masyarakat.[acehkini]

Acehbaru.com Tulis Listrik Kedongdong Bersinar Ke Jakarta, Gelap di Tampur Paloh

acehtraffic.com- Desa Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur mendadak kesohor, listrik dari pohon Kedongdong yang dibawa tim CSR Pertamina EP Rantau Field disebut telah menerangi desa itu adalah pemicunya, terakhir kehebohan ini hingga ke kementerian ESDM. Namun kenyataannya tak demikian, dari dua rumah yang di uji coba, satupun belum bisa dipakai untuk menerangi.

“Kami saat ditanya orang di Kota sana terbingung-bingung, mereka membaca di media massa listrik kedondong udah bisa menerangi desa kami, padahal belum dirasakan masyarakat,”ujar Hasbi seorang tokoh masyarakat yang kebetulan bertemu acehbaru.com.

Hasbi menyebutkan desanya yang berada di kaki Gunung Leuser itu memang sudah lama menginginkan listrik yang maksimal. Namun berpuluh tahun harapan itu singgah dibenak warga harus segera dikubur dalam-dalam.  Pasalnya jangankan untuk terpacak tiang listrik PLN seperti desa-desa lain, jalan darat untuk menembusi desa itu saja belum tersedia, jalur andalan menuju kota adalah jalur sungai.

Maka tak heran harapan itu kemudian mereka alihkan untuk sumber listrik yang memungkinkan seperti pembangkit listrik tenaga air sederhana yang dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH).  Warga Tampor Paloh sempat bergembira, saat tahun 90-an pemerintah membangun PLTMH di desa tetangga mereka Tampur Boor, namun tenaga listrik yang mengandalkan sumber air terjun tersebut hanya mencukupi satu desa saja, sementara untuk desa Tampur Paloh tak kecukupan arus. Akhirnya mereka harus bersabar lagi.

BACA JUGA :

• Pertamina Hasilkan Listrik dari Pohon Kedondong Pagar | Field Manager Pertamina EP Rantau, Richard Muthalib

• Video ‘Super’ soal Listrik Kedondong
• Pertamina EP Raih ‘The Best CSR’ Green Awards 2017
• Kembangkan Temuan Pohon Energi Listrik | Adiatma Sardjito VP Corporate Communication PT Pertamina

Sambil menunggu layanan alat penerangan yang dibangun pemerintah, warga memilih alternative sendiri, bagi yang memiliki cukup uang, mereka membeli mesin diesel merek Dongfeng kemudian merakit menjadi mesin Genset, dengan cara itulah mereka menerangi rumah sendiri dan menolong tetangga jika ada hajatan. “ Ya kami sudah lama pakai Genset,”katanya.

Musibah besar banjir bandang 26 Desember 2005 lalu mengoyak kehidupan warga Tampur Paloh dan sejumlah desa lain yang berada di hulu Sungai Tamiang itu, desa mereka yang awalnya berada di bahu sungai disapu air bah yang datang di malam buta desember itu, rumah–rumah hanyut, daratan menjadi sungai.

Pasca itu seluruh penduduk direlokasi ke daerah perbukitan, pemerintah membantu mereka dengan dana swakelola untuk membangun rumah, sementara untuk penerangan masih tetap seperti biasa. Bagi yang tak memiliki uang melanjutkan menggunakan penerangan lampu teplok, sementara yang memiliki uang membeli lagi mesin Genset.

BACA JUGA :

• Borong 7 PROPER Emas Pertamina Buktikan Komitmen Pengelolaan Lingkungan
• Pertamina EP Sukses Raih Dua PROPER Emas | Agus Amperianto selaku Field Manager Rantau Field

Setelah tujuh tahun berlalu, tepatnya tahun 2012 pemerintah Propinsi Aceh memberikan bantuan listrik tenaga surya. Bantuan ini membuat desa itu meriah pada malam hari, meskipun saat itu juga terjadi gejolak sosial karena bantuan tidak mencukupi untuk semua warga.

Namun 3 tahun kemudian masalah lain datang, sejumlah bateray yang berfungsi menyimpan arus mulai rusak, sementara untuk mengantikannya membutuhkan waktu, kecuali satu dua orang.

Sementara sejumlah warga lain butuh waktu yang lama mengumpulkan uang dari bekerja serabutan, buruh angkat balok, pencari burung dan pekebun itu. “Memang uang delapan ratusan ribu tidak banyak, tapi untuk mengumpulkan capek juga, kecuali ada panen cabe saat harga mahal, waktu panen cabai kemarin banyak yang ganti Bateray,”sela seorang bapak yang lain.

• Sejak Ditemukan Setahun Lalu, Kini Sudah 60 Rumah Teraliri Listrik Pohon Kedondong | Syahrul Syamaun wakil Bupati Aceh Timur
• Habis Gelap Terbit Terang di Tampur Paloh | Legal And Relation Assistan Pertamina Eshel Jufri

Listrik Kedongdong Bulan Juli 2016

Harapan baru datang lagi untuk warga desa Tampur Paloh, perusahaan migas Pertamina EP Rantau Field memperkenalkan listrik dengan energi pohon kedondong pagar (Spondias Dulcis Forst) temuan seorang pelajar MTs di Kota Langsa. Pertamina melalui program CSRnya memasok 1 truk batangan Kedondong, kemudian dibagikan kepada masyarakat, batangan pohon yang masih berukuran kecil diminta untuk ditanam, sementara yang sudah berdiameter 25 cm langsung dilakukan uji coba penyambungan untuk tenaga listrik. Dua rumah untuk tes pertama. Sementara 28 rumah yang lain terus dipasang instalasinya sambil menunggu tumbuhnya pohon dan tersedianya pohon tambahan.

Hasilnya ?

Sebut saja salah satunya di rumah ibu M (30), sejak disambung hingga sekarang belum dapat digunakan untuk menerangi, dua bola lampu jenis emergency merek Hannoch yang tertempel diruang tamu hanya nyala sebentar, itupun biasanya setelah didatangi tenaga teknis yang dibawa staff Pertamina. “Biasanya nyala bila ada kunjungan para petinggi Pertamina dan datang wakil Bupati kemarin, habis itu padam lagi,” tambah seorang warga lain yang tak mau disebut namanya saat acehbaru.com berkunjung kesana.

Penambahan pohon terus dilakukan pihak Pertamina, salah satu cara dengan meminta masyarakat mencari pohon Kedondong yang berada di hutan sekitar desa, sebagai imbalan Pertamina menghargai perbatang Rp. 25 ribu. Namun hingga saat ini warga enggan melakukannya. “Mungkin karena tidak yakin, buktinya dua rumah yang telah dipasang ini, belum bisa berfungsi untuk menerangi,”ungkap Hasbi.

Meskipun demikian, temuan energy listrik pohon Kedongdong Pertamina EP Field Rantau telah meraih penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan The Best CSR’ Green Awards 2017 untuk kategori menghemat Energi dan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Tapi faktanya hingga Sabtu, 20 Mei 2017 malam warga belum menikmati energy listrik dari pohon kedongdong yang ramai diberitakan itu. Masyarakat masih mengandalkan penerangan Lampu teplok, PLTS dan Genset.

Menjelang magrib, gemuruh genset dimulai  yang kemudian diikuti nyala terang listrik di beberapa rumah warga, sebagai penanda adanya kehidupan di Tampor Paloh. Untuk menghemat biaya penerangan malam hari, genset dihidupkan hanya sampai pukul 23.00 malam.

“Tepat pukul 23.00 malam, gemuruh suara dang… ding… dong.. genset terhenti. Semuanya kembali gelap.”Pungkas Hasbi (SUMBER ACEHBARU.COM)

Tinjau Lahan Bersengketa, Anggota DPRK Bireuen dan Aktivis Walhi Dapat 'Gertak dikit' Dari Oknum Berseragam

Bireuen | acehtraffic.com -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Bireuen dan Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendapat pemotretan gratis, ‘Gaya Peutakot?’  dari Oknum TNI?

Berdasarkan  situs resmi Walhi Aceh walhiaceh.or.id, Rabu, 4 Mei 2016 anggota DPRK Bireuen Suahimi Hamid bersama M. Nasir dari Walhi dan beberapa warga mengunjungi kebun sawit sengketa yang kini di klaim milik HGU PT. Syaukath Sejahtera di Gampông Krueng Simpo kecamatan Juli Bireuen. BACA JUGA : Bupati Bireuen Tidak Berani Dengan PT.Syaukat Sejahtera, Lebih Berani Ingkari Warga?

Setelah melihat perkebunan tersebut, rombongan hendak kembali ke Kota Bireuen namun ditengah perjalanan,rombongan di hadang dua oknum TNI. Lantas oknum TNI tersebut bertanya.  “Dari mana, Dari mana?” mendapat sodokan pertanyaan yang tajam itu, seorag warga menjawab mereka baru saja kembali dari areal perkebunan. “ Kami pulang dari kebun”.

Nah, saat itulah seorang oknum TNI mengambil handphone dan memotret tim tersebut dan pergi.

Walhi Aceh dalam websitenya merilis, dari keterangan warga bahwa oknum TNI tersebut selama ini sering melakukan teror dan intimidasi kepada petani agar tidak lagi mempersoalkan PT Syaukat Sejahtera yang diduga telah melakukan penyerobotan terhadap lahan yang telah di garap masyarakat.

Berdasarkan kronologis yang di peroleh acehbaru.com dari LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe yang sempat menangani  warga korban penyerobotan, menyebutkan, awalnya sebanyak tiga puluh (30) warga  Kreung Simpo  mencoba  membuka  lahan   di   seputaran   daerah  Alue Cermen Kecamatan Kreung Simpo untuk dijadikan lahan pertanian.

Sebagai syarat sederhana mereka meminta izin kepada kepala desa setempat, dan kepala Desa mengizinkan warga untuk membuka lahan dikawasan itu, sementara adiministrasi bisa di urus belakangan.

Setelah mendapatkan arahan seperti itu maka 30 warga tersebut membuka lahan, setelah lahan dibuka dan area lahan menjadi bersih tiba-tiba lahan warga tersebut digarap oleh perusahaan perkebunan PT Syaukat Sejahtera dengan menggunakan Backo.

Merasa lahan mereka diambil orang lain dalam hal ini kehadiran alat berat Backo, warga pun protes dan menghadang aktivitas Backo tersebut.

Mendapat penghadangan dari warga,  pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bireuen, pelaporan  mereka didasari  penghadangan oleh 30 warga, dan warga digiring atau di‘Peulop’ dengan bahasa perampasan tanah, dan mereka diancam terkena pasal 385 KUHP.

Sementara 30 masyarkat yakin apa yang dilakukannya benar, karena  tanah yang digarap mereka yang luasnya sekitar  190 Hektar berada diluar peta ijin prinsip dari PT. Syaukat Sejahtera dan tanah yang mereka garap tidak dimiliki oleh siapapun melainkan tanah tersebut adalah milik Negara di dunia dan milik Allah di alam sementa ini.

Dan uniknya  bulan April tahun 2014 BPN Bireuen mengeluarkan Peta baru yang tanah tersebut sudah berada dalam izin PT. Syaukat Sejahtera ?

Lalu apa yang terjadi terhadap masyarakat?

Pada tanggal 19 Mei 2014 warga mendapat panggilan pertama oleh Kepolisian Bireuen berstatus sebagai saksi. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2014 warga tersebut kembali dipanggil oleh pihak Polres Bireuen, nah pemanggilan kedua warga tidak dilaukan pemeriksaan oleh Polres Bireuen? Tapi warga langsung dibawa ke Pengadilan untuk diadili?

Dan hari itu juga Pengadilan Negeri Bireuen dengan proses persidangan ‘Super Kilat’ itu memutuskan hukumah terhadap 30 warga, dengan hukuman 1,6 tahun penjara secara tahanan bebas?

Persidangan ‘Super Kilat’  tersebut  diadili oleh hakim tunggal dan satu oarang panitera. Sementara dari pihak lain yang hadir adalah, Geuchik Gampong, Saksi dari PT Syaukat Sejahtera, Kepala Dusun Bifak, Mukim Juli, dan Polisi lebih kurang 5 orang.

Setelah di Vonis bebas oleh pengadilan negeri Bireuen yang mengadili perkara mereka ‘Super Kilat”  itu, warga kembali melanjutkan perjuangan mereka.

Kali ini mereka berunjuk rasa di depan Kantor bupati Bireuen. Warga berorasi menyampaikan keluh kesah, pahitnya membangun hutan jadi kebun yang sejatinya  bukan untuk tujuan kaya, tapi hanya untuk memiliki sepetak tanah dengan harapan tumbuhan yang ditanam nanti bisa menyambung hidup ditanah kelahiran, ditanah indatu, Aceh yang katanya Mulia ini.

Setelah dua jam berkoar-koar diluar gedung Kantor Bupati yang berlokasi di Cot Gapu, akhirnya pihak bupati  bersedia menemui warga pendemo dan  bersedia  menandatangani  surat pernyataan;

Dengan ini kami pihak pemerintah Kabupaten Bireuen menyatakan akan segera menindak lanjuti tuntutan dan kami akan melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi antara pikak petani dengan pihak PT. Syaukath Sejahtera dengan mengedepankan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini kami akan nyatakan secara tertulis yaitu:

 Kami akan segera membentuk Tim Penyelesaian sengketa antara Petani dengan PT. Syaukath Sejahtera.

1. Kami Siap memfasilitasi pertemuan antara Pihak Petani dengan PT. Syaukath Sejahtera Secepat mungkin.
2. Kami siap dan akan segera meninjau kembali izin lokasi Lahan Perkebunan PT. Syaukath Sejahtera yang berkaiatan dengan permasalahan ini.
3. Kami siap dan akan segera Meminta pihak PT. Syaukath Sejahtera. menghentikan segala aktifitas pada lokasi Lahan yang disengketakan sampai dengan persengketaan antara petani dengan PT. Syaukath Sejahtera selesai.
4. Kami akan mengambil kebijakan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi.

 Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bireuen , 16 Oktober 2014

Hormat Kami,
Bupati Bireuen

 An. Bupati Bireuen
Jamaludin, SE, MM

Untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut DPRK Bireuen juga telah mengeluarkan rekomendasi agar tidak ada kegiatan apapun dilahan yang sedang bersengketa itu, tetap saja rekomendasi itu tetap tidak bertaji, rekomendasi itu  bagaikan menjaring angin di laut lepas atau kencing ditengah hujan lebat.

Terasa pemerintah Bireuen seperti terkurung dalam konflik kepentingan, karena terkesan kurang semangat menyelesaikan kasus yang berpihak kepada warga bangsa mulianya, akhirnya pada 17 September 2015 warga dari Bangsa Mulia coba mengadukan nasibnya ke perwakilan bangsa Mulia yang ada di DPR Aceh dengan harapan mereka (DPR Aceh-red) dapat menolong nasib Bangsa sesukunya yang lemah ini dari rongrongan pemilik modal.

Hasil dari sana anggota DPR A dapil Bireuen menjanjikan akan membuat pertemuan di Krung Simpo, namun pertemuan itu tidak dilaksanakan hingga sekarang

Hem !

“PT. Syaukat Sejahtera  mengabaikan semua itu, dan dengan leluasa melakukan penanaman kepala sawit di areal yang masih bersengketa,” Ujar Nasir Kadiv advokasi Walhi Aceh. (SUMBER acehhbaru.com)

Aceh Timur Miliki CRU Serbajadi Diresmikan

Aceh Timur | acehtraffic.com - Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib atau Rocky meminta seluruh lapisan masyarakat termasuk perusahaan perkebunan untuk melindungi satwa liar seperti gajah. Hal itu dinilai penting agar lingkungan tetap terpelihara dan lestari.

“Tidak ada alasan membunuh gajah, apalagi membunuh untuk mengambil gadingnya. Oleh karenanya, mari kita lindungi satwa seperti gajah dan berbagai jenis satwa dilindungi lainnya, sehingga kesimbangan sumber daya alam hayati tetap tergaja,” kata Bupati Rocky disela-sela Peresmian CRU Serbajadi, Rabu 27 Januari 2016 sekira pukul 11:00 Wib.

Dalam peresmian CRU Serbajadi tampak hadir Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syamaun, Dandim 0104 Aceh Timur Letkol Inf. Endra, Kajari Idi, M. Ali Akbar, Wakil Ketua DPRK Aceh Timur Samsul Akbar, Ketua BKSDA Aceh, Genman S. Hasibuan, Direktur Forum Konservasi Leuser (FKL) Rudi Putra, Sekda Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat,S.STP, M.AP, para staf ahli, para asisten, para kepala SKPK, para camat, ratusan Polisi Hutan (Polhut), Satpol-PP dan ratusan tamu undangan dari muspika dan desa setempat.

Menurut Bupati Aceh Timur, semua lapisan masyarakat perlu menjaga populasi gajah di Aceh yang dinilai belakangan terus berkurang. 

“Pemerintah berharap, dengan adanya CRU konflik gajah dengan manusia dan konflik gajah dengan perusahaan di Aceh Timur dapat terselesaikan, apalagi pemerintah setempat telah menyediakan 5500 hektar lahan sebagai lokasi penangkaran gajah,” kata Bupati Rocky.

Sebagai payung hukumnya, lanjut Rocky, penegakan hukum terhadap pelestarian satwa dilindungi jelas-jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. 

“Dasar hukumnya sudah jelas, sehingga penegak hukum dengan mudah memberikan sanksi atau jera terhadap pelaku yang terbukti membunuh gajah,” ujar Bupati Rocky (ril)

Rahasia Galian C PT Abad Jaya di Nisam Antara Banyak Yang Tak Dapat Setoran

Galian C di Krueng Tuan Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. |Photo:Isbahannur/acehbaru.com|

Aceh Utara – Setelah sekian lama merambah Sawang, Aceh Utara, saat ini PT Abad Jaya Group kembali membuka galian C di Krueng Tuan Kecamatan Nisam Antara. Hanya saja aksi perusahaan yang mengambil material untuk pembangunan proyek fisik tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak mementingkan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan yang beretika (Triple Button).

Mukim Nisam Antara, Aceh Utara, M Daud mengatakan aktivitas tambang batu galian C PT Abad Jaya 2 Kilometer diatas Jembatan Cot Mirah di Dusun Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, tidak memiliki izin.

“Galian C Abad di Nisam Antara tidak memiliki izin, saya sudah menanyakan lansung, direktur perusahaan itu bilang izin sedang diurus, tapi sudah duluan bekerja kan aneh, ini tidak wajar” kata Mukim Daud kepada acehbaru.com, Sabtu, 18 Juli 2015.

Untuk Dusun Krueng Tuan dijanjikan akan diberikan dana sebesar 10.000 per truck, sementara untuk Gampong Alue Dua akan diberi 5.000 rupiah/truck. “Nyatanya tidak ada, Keuchik Gampong dan Kepala Dusun itu tidak menerima dengan besaran demikian karena tidak sesuai dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan di daerahnya, dan hana ijak joek pih lom? Sedangkan untuk Muspika jelas disebutkan direktur Abad Jaya tidak ada setoran” Katanya.

Beberapa sumber acehbaru.com mengatakan galian C Abad Jaya di Krueng Tuan tidak “koordinasi” (akronim kopi, rokok dan nasi: maksudnya upeti atau setoran) dengan Muspika setempat. “jadi itu tidak ada koordinasi dengan kita itukan punya orang orang besar, semua koordinasi cukup dengan orang atas (besar) aja, lihat buktinya walau bagaimana pun, nggak ada izin, amdal, pajak tidak masalah, aktivitas galian C tetap berjalan, semua bisa diatur” kata sumber acehbaru.com yang tidak ingin idenditasnya disebut.

Beberapa sumber anonim itu juga membeberkan trik perusahaan di Aceh Utara dan Bireuen yang beraktivitas di Wilayah Pase telah membuat kesepakatan tidak tertulis dengan Pemerintah dan Dinas terkait sehingga semua aman dan berjalan lancar.

“Yang diminta sama Abad Jaya hanya setoran untuk pribadi, sehingga disini indikasi korupsi uang negara tidak nampak kalau diaudit, karena di Aceh tren gratifikasi tidak terlalu disorot, bukan seperti Jakarta yang membahas hingga level gratifikasi wanita cantik temen tidur, makanya dijalankan trik itu” Katanya.

Yang kedua soal Izin tidak perlu diurus, sebagai solusi aman untuk penyelenggara negara, “ketika ditanya warga atau jurnalis cukup bilang lagi proses atau sedang diurus, sementara aktivitas penambangan menggunakan alat berat jalan terus, seolah-olah perusahaan dengan Pemerintah dan Dinas terkait sama sekali tidak saling koordinasi.

“Dengan demikian pemerintah aman dengan setoran untuk pribadi, perusahaan juga aman dengan aktivitas tanpa izin, hanya saja tugas berat perusahaan itu dilapangan menghadapi warga “pandai-pandailah dengan masyarakat”.

Sementara di Kecamatan tetangga Nisam Antara (Sawang) aktivitas galian C tidak memiliki izin sudah menjadi rahasia publik. Hanya saja pengelolaannya sudah berubah. Perusahaan memilih membeli kebun warga ditepi sungai untuk diambil materialnya.

Sedangkan setoran kepada Gampong Muspika dan lain-lain sudah dialokasi “setiap keluar truck yang membawa material ambil bon, nanti ditebus sesuai harga yang telah disepakati” kata warga Sawang, Aceh Utara.

Begitu juga dengan sungai, yang sebelumnya adalah kebun warga, dikelola oleh seorang pemain. “Pemilik tinggal ambil bon atau ambil perminggu sama pengelola”.

Di Sawang, sepanjang jalan menuju Krueng Mane Kecamatan Muara Batu (17 KM dari lokasi Galian C) didirikan dua pos pungutan restribusi, diantaranya di Gampoeng Babah Krueng dikutip setiap truck batu 17.000 Rupiah, sedangkan diarongan Blang Tarakan dikutip 5.000 Rupiah setiap Truck.

Di Pentagon GAM ini (sebutan lain untuk Sawang: red) terdapat beberapa lokasi penambangan material pembangunan menggunakan alat berat, diantaranya milik PT Abat Jaya, PT Kuta Raja, Perusahaan milik Nyak Man dijalan Elak Krueng Mane, perusahaan milik Toke Oh di Jalan Elak, Sawang, Perusahaan di Beunyet juga di pinggir Jalan Elak dan dua lokasi milik warga dikelola oleh Teler dan Keuchik Min Blang Tarakan. | acehbaru.com |

Gajah Sumatera Terluka Kena Jerat, Akhirnya Mati

Aceh Timur | acehtraffic.com– Seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) yang ditemukan warga Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, pada minggu pertama April 2015 lalu, dalam kondisi satu kakinya terluka, akhirnya mati. Selasa, 21 April 2015.

Kondisi kaki kanan Gajah (Elephas maximus sumatrensis) sejak, 8 April 2015 sudah mengeluarkan bau tidak sedap baru dilakukan evakuasi untuk dibawa ke pusat pelatihan Gajah di Saree pada Senin Sore, 20 April 2015 sore. Namun usaha evakuasi tersebut gagal, karena Gajah tersebut tiba-tiba mati saat mau dinaikkan kedalam truk.

Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Genman Hasibuan,  Gajah Sumatera itu berjenis kelamin jantan dan belum ditumbuhi gading diperkirakan baru berumur 15 tahun itu sejak ditemukan warga pihaknya sudah dua kali melakukan pengobatan, masing-masing pada tanggal 10 April 2015 dan tanggal 20 April 2015, sekalian untuk dilakukan evakuasi ke pusat Pelatihan Gajah di Saree Aceh Besar. Namun saat dilakukan proses evakuasi gajah tersebut tiba-tiba mati.

“Luka akibat terkena jeratan sudah infeksi dan kuman sudah menyebar ke seluruh tubuh, kondisi itu menyebabkan kondisi gajah semakin melemah dan akhirnya mati,” Ujar Genman.

Lembaga Konservasi Dunia –IUCN memasukkan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) dalam daftar merah spesies terancam punah (critically endangered). Di Indonesia, Gajah Sumatera juga masuk dalam satwa dilindungi menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan diatur dalam peraturan pemerintah yiatu PP 7/1999 tentang Pengawetaan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Lembaga itu merilis dalam 25 tahun, gajah Sumatera telah kehilangan sekitar 70% habitatnya, serta populasinya menyusut hingga lebih dari separuh. Estimasi populasi tahun 2007 adalah antara 2400-2800 individu, namun kini diperkirakan telah menurun jauh dari angka tersebut karena habitatnya terus menyusut dan pembunuhan yang terus terjadi.  | Sumber acehbaru.com |

Hebat, Polhut Wilayah Langsa Berani Tangkap Truk Kayu Ilegal Dikawal Oknum Polisi

Langsa | acehtraffic.com – Hebat, mungkin kata ini yang pantas kita sebut untuk  Polisi Hutan (Polhut)  Wilayah Langsa. Pasalnya pukul 01 :00 Win dinihari mereka berani menangkap satu truk Colt bermuatan kayu yang didepannya dikawal Oknum Polisi.
Senin 20 April 2015

Salah seorang warga di sekitar PTPN-I Langsa yang menhubungi acehtraffic.com mengatakan anggota Polhut menghentikan sebuah truk  BL 9054 C yang didalamnya berisikan 4 ton kayu tanpa dokumen, sementara di depannya ada oknum polisi yang berjalan pelan semacam Voorijder yang sedang membawa rombongan penting dibelakangnya.

Tanpa peduli terhadap oknum yang memposisikan diri sebagai Voorijder Truk kayu tersebut anggota Polhut melakukan pemeriksaan isi dan dokumen kayu tersebut, namun apa yang terjadi men?. Kayu Damar dan Merbau yang berjumlah 4 ton tersebut tanpa dokumen alias illegal.

Oknum Voorijder truk kayu ilegal tersebut tidak berlalu, malah terlibat adu mulut dengan sejumlah anggota Polhut, bahkan Si oknum Polisi yang kemudian diketahui bertugas Dijajaran Polres Aceh Tamiang mengaku kayu tersebut miliknya dan hendak diangkut ke Kuala Simpang.

Namun keteguhan hati anggota Polhut wilayah Langsa pada dinihari, Senin 20 April 2015 tadi patut didoakan agar terus berlanjut, karena tidak luluh di ‘Koprol’ (Dipengaruhi) oleh oknum polisi yang meminta agar truk kayu tanpa dokumen tersebut dilepaskan. “Tadi oknum polisi itu sempat adu mulut dengan anggota Polhut,” Ujar Warga yang menolak disebutkan namanya.

Warga juga menyebutkan pelarian kayu lewat Jalan Ptpn-I bukan kali ini saja, namun sebelumnya juga sering terjadi. Kayu berkelas yang diduga berasal dari hutan diatas aceh Timur itu diduga akan diselundupkan ke Medan Sumatera Utara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari kepala Polisi Kehutanan Wilayah Langsa, Namun warga berharap, truk Diesel BL 9054 C yang kini telah ditahan di markas Polhut jangan sampai menghilang esoknya. | AT | RD| Foto Kayu tangkapan|

Buang limbah ke sungai, pabrik di Cengkareng dipidanakan Ahok

Ilustrasi

Cengkareng | acehtraffic.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji akan memberi sanksi berat bagi semua pabrik yang ada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat jika tidak mengolah industrinya secara baik. Dia mengaku dapat laporan dari masyarakat setempat jika ada pabrik tertentu yang membuang limbahnya ke sungai.

"Kita mau suruh tangkap tangan tuh. Masyarakat sudah melaporkan jika ada pabrik yang buang limbahnya ke sungai. Yang namanya industri kan harus ada pengolahan. Jika tidak enggak kita beri sanksi" ujar Ahok, sapaan Basuki, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (10/4).

Lanjut Ahok, pihaknya akan memberi sanksi bagi pabrik yang kedapatan membuang limbahnya ke sungai berupa pidana atau yang paling berat menutup operasional mereka.

"Sanksinya berat. Bisa dipidana atau dibangkrutin," tegas Ahok.

Menurut Ahok, sebenarnya masyarakat tidak akan mendapatkan imbas dari limbah pabrik, jika saja kerja aparatur negara setempat tidak ikut ambil keuntungan dari aktivitas pabrik tersebut. Sebab, jika aparatur negara tak menerima suap pasti pabrik juga akan mengolah limbah pabriknya dengan baik.

"Orang lapangan yang main tidak? Akar permasalahan kita kan korupsi. Kalau dia tidak terima suap ya pasti beres," jelas pria berkacamata itu.| merdeka.com |

Saiful Anggota DPRK Aceh Utara, Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir

Aceh Utara | acehtraffic.com - Banjir melanda provinsi Aceh hampir memakan waktu sepekan lamanya, ratusan ribu warga harus mengungsi di karnakan rumahnya tenggelam akibat luapan air hujan dan sungai, dan para pejabat daerah diminta harus fokus kinerjanya untuk menanggulangi dan menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir.

Saiful salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Fraksi Partai NasDem siap terjun kelokasi banjir dan melihat langsung kondisi warga di beberapa Kecamatan di Aceh Utara Jum'at 26 Desember 2014, di antaranya Kecamatan Dewantara, Muara Batu,Matang Kuli dan Lhoksukon. 

Menurut Saiful bantuan yang di suplai kepada korban banjir memang sangat terbatas di karnakan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat menipis, sebagai bentuk simpati dan toleransi sebagai Anggota Dewan yang di pilih oleh rakyat, Saiful tidak sampai hati dan menutup mata serta telinga dalam melihat kondisi rakyat yang harus hidup dan bermalam di bawah tenda pengungsian, maka Saiful bergegas untuk berkunjung dan melihat kondisi masyarakat yang terkena imbas banjir , sampai - sampai hampir tidak ada waktu istirahat.

"Adapun bantuan tersebut berupa sembako sudah di serahkan kepada Ketua NasDem Kecamatan Muara Batu Geuchik Juanda dan juga Kecamatan yang lainnya agar segera di salurkan untuk korban banjir",ungkapnya.

insya Allah, saya sangat berharap kepada masyarakat setempat khuusnya korban musibah banjir agar bisa mendoakan semoga  bencana banjir ini lekas selesai dan saya terus berusaha untuk melobi bantuan agar situasi banjir ini secepatnya kembali normal. | AT | TM |

Banjir di Aceh Utara Kian Parah, PLN Padamkan Listrik

Aceh Utara | cehtraffic.com - Perusahan Listrik Negara (PLN) memadamkan aliran listrik di Kabupaten Lhoksukon, Aceh Utara. Hal tersebut dikarenakan hujan yang terus melanda kawasan tersebut dan menyebabkan banjir di kawasan itu semakin parah.

"Mengingat kondisi banjir Lhoksukon yang semakin parah dn demi keamanan maka aliran listrik rayon Lhoksukon terpaksa kami padamkan secara total," ujar Supervisor Teknik PLN Rayon Kota Lhokseumawe, Mukhtar Juned, 23 Desember 2014.

Menurutnya, pemadaman tersebut akan dilakukan sementara waktu sambil menunggu surutnya banjir. "Untuk sementara waktu sambil menunggu dan memangatu kondisi selanjutnya," kata dia.

Pantauan VIVAnews, hujan masih turun di sejumlah wilayah Aceh dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang. Tidak hanya itu, sejumlah sungai juga ikut meluap yang juga mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami banjir.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kabupaten yang terendam banjir yaitu Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Di Aceh Utara banjir setinggi 2 hingga 3 meter merendam ratusan pemukiman warga di 6 kecamatan.

"Hingga hari ini air belum ada tanda-tanda surut. Air masih terus menggenangi rumah kami. Sekarang pun masih hujan," ujar T. Faisal Razi, warga Kecamatan Pirak Timu, salah salah satu kecamatan yang terendam banjir di Aceh Utara, 23 Desember 2014.

Sementara di wilayah Lhoksukon, Aceh Utara, banjir diperparah dengan jebolnya tanggul. Ratusan warga terpaksa mengungsi. Ratusan personel polisi dan TNI juga dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga.

Kelima kecamatan yang direndam banjir di Aceh Utara adalah Matangkuli, Tanah Luas, Pirak Timu, dan Lhoksukon. Kemudian juga Kecamatan Langkahan dan Paya Bakong dengan ketinggian air rata-rata mencapai 1 hingga 2 meter lebih. | Viva  |

Banjir di Kabupaten Bandung, ribuan rumah terendam

acehtraffic.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya menyebabkan rumah di beberapa kecamatan terendam seperti Bojong Soang, Baleendah dan Dayeuh Kolot. Sedikitnya 2.000 rumah terendam. Adapun warga yang mengungsi sebanyak 1.500 Kepala Keluarga (KK).

Hal itu dikatakan Kapolres Bandung AKBP Jamaludin saat dihubungi merdeka.com, Minggu (21/12). "Di daerah Cieunteung ada 1.000 rumah, kalau di Bale Endah ada sekitar 1.250 rumah, dan beberapa kecamatan ya mencapai dua ribuan rumah yang terendam," katanya.

Menurut dia, ketinggian air saat ini masih terbilang tinggi mulai dari 50 centimeter hingga dua meter. "Yang tinggi itu di Baleendah, sisanya satu meteran," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pemkab menyediakan beberapa tempat pengungsian, di antaranya di GOR Baleendah, kantor kecamatan, Koramil, dan juga masjid. BPBD Kabupaten dibantu Aparat kewilayahan saat ini masih membantu warga.

"Aparat masih membantu warga hingga sekarang. Semoga hujan tidak mengguyur lagi," ungkapnya.

Dia menambahkan, akibat banjir beberapa ruas jalan menuju kabupaten Bandung juga tidak bisa dilalui. "Seperti di Baleendah tidak bisa dilalui," jelasnya. | merdeka.com |

Misteri Ribuan Lele Sebelum Longsor Banjarnegara

acehtraffic.com - Sepekan sudah bencana longsor maut di Dusun Jemblung Desa Sampang, Banjarnegara, Jawa Tengah, terjadi. Dusun kecil di lereng Dieng ini pun mendadak populer, ramai dikunjungi.

Bagaimana tidak, lebih dari setengah penduduknya tewas ditelan longsor mahadahsyat pada Jumat petang, 12 Desember 2014. Rumah-rumah luluh lantak, puluhan hektare sawah dan ladang hilang tak berbekas.

"Ini tragedi mendalam bagi kami yang ditinggalkan. Desa dan keluarga kami hilang dalam sekejap, semuanya tertimbun tanpa tahu dosanya apa," ujar Kepala Desa Sampang Purwanto.

Muncul ribuan lele
Menurut beberapa saksi mata, bencana longsor maut itu sebenarnya sudah menunjukkan sejumlah tanda. Namun warga banyak yang tidak menghiraukan.

Satu tanda paling nyata adalah terjadinya longsor awal, sehari sebelum longsor besar Jumat. Namun karena hanya menimbun ruas jalan dan tidak menyasar ke pemukiman, tidak ada yang mengungsi. Bahkan mereka malah menonton pembersihan material longsor oleh petugas TNI dan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pemda Jateng.

Tanda berikutnya adalah munculnya ribuan lele di aliran sungai yang membelah Dusun Jemblung. Pengakuan saksi mata, siang menjelang sore pada Jumat petaka itu, ada warga yang berhasil menjaring ikan lele dalam jumlah banyak di aliran sungai yang mengairi sawah warga.

"Itu ikannya melimpah-limpah. Tidak cukup satu ember. Padahal biasanya kalau mancing, susah bukan main. Namun entah kenapa, pada siang sampai sore, banyak sekali ikan lele di aliran sungai," tutur Kepala Desa Kalibening, Khodim, yang mengaku mendapatkan informasi tersebut dari warga Dusun Jemblung yang selamat.

Warga memperkirakan, kemunculan lele tersebut besar kemungkinan larian dari dalam tanah. Sebab, nun jauh di atas Dusun Jemblung, yakni di atas bukit yang kini menjadi sorotan Tim Kaji Gerak Cepat Gerakan Tanah, ada kolam berdiamater 30 meter dengan kedalaman 1 meter. Kolam ini ternyata sudah lama ada. Warga menamakannya dengan Telaga Lele.

"Telaga itu sudah ada sejak dulu. Dinamakan Telaga Lele, karena dulunya memang banyak lele. Warga memperkirakan munculnya ratusan lele ini karena ikut aliran air dari telaga yang turun ke bawah dusun," kata Khodim.

Penampungan air

Fenomena munculnya lele tersebut, memang tak banyak warga yang mengetahuinya. Sebab, pada siang menjelang sore, warga kebanyakan menonton pembersihan jalur yang tertimbun longsor di ujung desa.

Karena itu hanya segelintir warga yang tahu. Itu pun karena kebetulan mereka tengah memancing dan menjaring di aliran sungai Dusun Jemblung. "Bayangkan saja kata mereka yang dapat lele itu, dari mulai pukul 12.00-17.00, lelenya tak habis-habis. Tapi ini baru kepikiran usai bencana, kenapa muncul lele secara tiba-tiba dalam jumlah banyak di desa itu," kata Khodim.

Sebab itu, muncul sejumlah spekulasi. Salah satunya yang paling masuk akal, kata Khodim, adanya lorong air yang menjadi penghubung antara Dusun Jemblung dengan Telaga Lele yang berada di atas bukit yang kini sebagian materialnya sudah menutupi desa.

Hal itu cukup beralasan. Berdasar hikayat nama, Jemblung didefinisikan sebagai tempat penampungan air atau wadah air besar yang terbuat dari tanah liat. Karena itu, wajar adanya lembahan yang kini menjadi pemukiman warga tersebut, banyak ditemukan aliran air di lereng bukit yang kemudian tumpah ke bawah dusun.

"Bisa jadi dari aliran air yang banyak itu, keluarlah lele-lele yang ada di atas bukit. Atau bisa jadi juga, air-air ini yang membuat tanah dusun jadi gampang rapuh. Jadi ketika hujan datang, longsor pasti mengancam," kata Khodim.

Kini, terlepas dari itu semua. Bencana maut Dusun Jemblung, harus menjadi pelajaran semua pihak. Bahwa sesungguhnya bencana bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Baik Khodim maupun Purwanto berharap, ada langkah serius dari pemerintah setempat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana serupa.

"Kami prinsipnya siap apapun keputusan yang hendak diambil pemerintah tentang keberadaan dusun kami. Kami cuma ingin hidup tenang dan tetap bisa memenuhi kebutuhan harian kami dari ladang yang ada di dusun kami," kata Purwanto.| viva |

Ormas LAKI Kecam Dua Koperasi Diduga Rambah Hutan Mangrove Aceh Timur

Aceh Timur |  acehtraffic.com- Terkait pemberitaan di salah satu media tentang aktifitas koperasi di Aceh Timur, selama ini yang dinilai telah merusak hutan bakau dipesisir Aceh Timur, salah satu Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Kabupaten Aceh Timur mengecam keras dua koperasi  diduga  telah dilakukan ekplorasi hutan bakau secara besar-besaran di wilayah pesisir pantai Aceh Timur. Selasa 16 Desember 2014 

Ketua DPC Ormas LAKI Aceh Timur Muksin kepada wartawan mengecam keras terhadap dua koperasi pemegang hak Izin Usaha Pemamfaatan Hutan kemasyarakatan (IUPHKM)  bukan kayu,yang selama ini diduga telah merambah hutan bakau di kabupaten Aceh Timur secara besar-besaran.

Dalam memuluskan aksi perambahan hutan mangrove tersebut kedua koperasi berkedok seolah-olah telah mendapatkan  izin ekplorasi hutan bakau dengan berbagai modus untuk menembus pasokan arang kewilayah Aceh dan Sumatra Utara. 

"Padahal izin kedua kopersi tersebut adalah hanya pemamfaatan jasa lingkungan hutan bakau,dalam izin yang di miliki kedua koperasi adalah  untuk penyelamatan hutan bakau dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat penduduk di wilayah pesisir agar tidak lagi menebang bakau dan mengajak masyarakat pesisir bergabung dalam suatu wadah yaitu koperasi,"ujar ketua LAKI itu.

Untuk ini LAKI meminta kepada dinas kehutanan provinsi dan kabupaten agar meninjau ulang izin kedua koperasi yang telah di berikan untuk merawat hutan bakau di wilayah pesisir pantai aceh timur,bila izin tersebut  disalah gunakan fungsi. 

LAKI meminta dinas terkait segera melaporkan hal tersebut kepada Gubernur aceh agar izin segera di cabut,guna untuk penyelamatan hutan bakau dipesisir pantai Aceh Timur yang semakin hari semakin hancur,dan diminta penegasan kepada Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M.Thayeb agar apa yang  sudah dinyatakan dihadapan wartawan saat kunker nya di Bireum Bayeun terhadap keinginan tentang penyelamatan hutan bakau di pesisir Pantai Aceh Timur agar segera menunjukan bukti keseriusannya. 

LAKI juga meminta kepada dinas kehutanan  Kota Langsa agar jangan keenakan mengeluarkan izin pengangkutan arang dari hutan bakau Aceh Timur kepada KSU Gelora Fotensi. 

"Sadar atau tidak sadar mari kita ciptakan lingkungan  pemerintahan yang bersih dan berwibaya agar semua nya tau dimana batas kinerja pemerintahan nya masing-masing,dengan begitu proses administrasi yang dikeluarkan tidak mengikuti keinginan mafia yang coba mengelabui untuk memuluskan apa yang di inginkan nya," Tambah Muksin 

Menurutnya, sebagai pejabat seharus nya kita jangan tunjukan kebodohan itu kepada masyarakat,bagai mana dinas kehiutanan Kota Langsa bisa mengeluarkan ijin pengangkutan kepada KSU Gelora Fotensi sementara Kota Langsa  tidak memiliki areal hutan bakau,”ujar muksin.

Muksin juga menyampaikan melalui biro kehumasan,meminta kepada Koperasi Bina Mufakat agar segera menghentikan pemerasan dan pembodohan terhadap  konsumen arang yang selama ini trauma terhadap teror yang dilakukan oleh koperasi tersebut,apabila pemerasan melalui keharusan pengambilan nota angkutan barang yang dikeluarkan oleh koperasi Bina Mufakat masih beredar di kalangan konsumen arang. 

LAKI meminta kepada konsumen arang segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib,karena kopersi tersebut  belum berhak melakukan  ekplorasi hutan bakau,dan nota tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apalagi nota tersebut tidak di barengi oleh FAKO,alias nota illegal. 

Menurut nya nota barang yang di keluarkan oleh koperasi Bina Mufakat hanyalah sebagai tiket masuk areal untuk menyaksikan fenomena perambahan hutan bakau di pesisir pantai aceh timur,”ujar  LAKI Aceh Timur.

LAKI DPC Aceh Timur juga berharap kepada aparat kepolisian disaat ada laporan masyarakat harus benar-benar ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,jangan sampai  ada kesan tangkap lepas. 

Seperti baru-baru ini di Polres Aceh Tamiang terhadap mobil pengangkut arang dengan tujuan Sumatera Utara Medan,menurut amatan LAKI penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap mobil pengangkut arang ke Medan,  disaat adanya pergantian pimpinan teras Polres setempat saja,seolah-olah penangkapan tersebut sebagai salam perkenalan dengan pejabat baru, tidak mungkin seorang perwira penegak hukum bisa dikelabui oleh dokumen-dokumen arang  yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. "Kecuali sepakat dikelabui"

DPC LAKI Aceh Timur juga  meminta kepada Gubernur Aceh dr.Zaini Abdullah  agar segera mengevaluasi kedua KSU Bina Mufakat dan KSU Gelora Fotensi yang sifat nya mendesak sebagai pemegang IUPHKM untuk leporkan segala kegiatan dan perkembangan wilayah kerja Kopersi Bina Mufakat sesuai dengan SK Nomor 155/Menhut-II/2012 tgl 26-03-201, dengan areal kerja Bireum Bayeun Alur Dua sampai Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.51/BP2T/6244/IUPHKm/XII/2012 tgl 28-12-2012 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan,yang telah membuat Rencana Kegiatan usaha (RKU), Blok-Blok Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk disahkan pejabat berwenang untuk tahun 2014. 

Apabila apa yang di laporkan oleh kedua Koperasi pemegang IUPHKm tersebut tidak dilakukan, untuk itu  LAKI meminta  agar Gubernur aceh segera menghentikan  pemberian izin usaha pemamfaatan hutan kemasyarakatan,karena bila tidak bakau dipesisir pantai aceh timur hanya  tinggal kenangan dan  akan menjadi bongsai bakau hasil ciptaan koperasi pemegang IUPKHm,hari ini masyarakat ingin tindakan nyata bukan janji semata,”Harap ketua LAKI DPC  Aceh Timur Muksin. | AT | SD| 

Kerusakan hutan Aceh memilukan

Banda Aceh | acehtraffic.com - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menilai tingkat kerusakan hutan di wilayahnya sangat memilukan karena laju kerusakannya hampir mencapai 23.000 hektare setiap tahunnya.

Kebijakan moratorium logging yang dicanangkan sejak 2007 ternyata tidak ampuh untuk menahan gempuran kapitalis yang ingin menangguk keuntungan dari hutan Aceh, katanya di Kecamatan Saree, Aceh Besar, Sabtu.

Hal itu disampaikan di sela penanaman pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2014 di Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan Saree.

"Oleh karena itu, dibutuhkan aksi nyata untuk menjaga ekosistem hutan, apalagi Aceh merupakan salah satu andalan untuk program perubahan iklim dunia," katanya.

Oleh karena itu, kata Gubernur, kebijakan Presiden tentang Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional wajib didukung.

Untuk itu, dia meminta seluruh rakyat Aceh berpartisipasi menanam pohon di berbagai tempat, baik di pekarangan rumah, kebun, maupun hutan, sehingga target satu miliar pohon setiap tahun bisa dicapai.

Zaini menjelaskan tujuan menanam "Satu Miliar Pohon" untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi guna mengembalikan fungsinya, dan menambah tutupan lahan dan mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon di atmosfer untuk pencegahan dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan ketahanan pangan, energi, dan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.

"Mengingat misi ini merupakan kerja besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, saya harapkan semua elemen masyarakat, baik itu instansi terkait, akademisi, TNI, Polri, pelajar, maupun pihak swasta, agar bersama-sama terlibat aktif dalam gerakan penanaman satu miliar pohon ini," katanya menambahkan.

Gubernur juga meminta kalangan perguruan tinggi dapat berkontribusi.

Dinas Kehutanan diharapkan menyediakan bibit gratis dan melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan. Langkah ini, menurut dia, penting dalam rangka menghentikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini cenderung merusak dan menguras hasil hutan.

"Kita harus mampu mencarikan sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan yang sifatnya ramah bagi lingkungan," kata Gubernur.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Aceh berencana menerapkan teknologi yang dapat mengolah limbah kayu menjadi produk pengganti kayu.| Antaranews.com |

Musim Hujan ya Longsor dan Banjir, DPR: Pemerintah Harus Respek dan Siaga

Aceh Utara – Sebuah rumah milik M Nasir (45) warga Lhok Cut Kecamatan Sawang, Aceh Utara, di samping jembatan gantung yang menghubungkan beberapa Gampong di Kecamatan Sawang (Lhok Cut, Kubu) dengan Kecamatan Kuta Makmur, Bireuen, roboh akibat derasnya aliran Krueng (sungai) Gunci, Jum’at, 21 november 2014, Pukul 23.00 Wib.

Kejadian tersebut terjadi tengan malam, beruntungnya empat anak dan istri M Nasir (pemilik rumah) serta perlengkapan rumah tangga berhasil diselamatkan puluhan warga.

Pj Keuchik Lhok Cut mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 Wib, aliran Krueng gunci semakin ganas, pohon kelapa, bambu (Peureude trieng) terbawa arus deras menghancurkan 100 meter bronjong dibawah jembatan gantung tersebut, dua menit kemudian rumah M Nasir juga terperosok kesungai.

Korban mengatakan belum tahu harus berteduh dimana, selain ditenda darurat yang dibangun disarming bekas rumahnya. “keujinoe iyub tenda nyoe ju, hana tatuho woe lom nyoe” Katanya.

Anggota DPRA, Tarmizi alias Panyang, bersama Ketua Komisi B DPRK Aceh Utara, Fauzi alias Cempala, saat menjenguk korban mengaku prihatin atas kejadian tersebut.

Menurut tinjauan lapangan yang dilakukan dua bekas tentara GAM yang sukses menjadi politisi Partai Aceh ini mengatakan akibat hujan deras dan banjir mengakibatkan longsor parah dibeberapa titik di kecamatan Sawang.

Jalan antar Gampong menghubungkan Kubu dan Blang Cut, longsor total juga terjadi di Jalan yang menghubungkan Sawang Alue Meuh tepat di Gunong Cot Pinto, Jalan dan tebing bendungan sawah tadah hujan di Blang Pantoen duson Padang Baro gampong Blang Reuling Kecamatan Sawang, Aceh Utara.

Dua politisi Partai Aceh ini berharap Pemerintah turun tangan untuk menjawab persoalan ini. “pemerintah harus respek dengan dampak lingkungan yang bakal terus terjadi dimusim penghujan ini, semua lini penanganan bencana harus disiagakan” Kata Fauzi bersama rombongan Tarmizi anggota DPR Aceh saat melakukan kunjungan kerumah korban banjir. 

Dalam blusukan anggota DPR itu turut menyerahkan sembako untuk korban bencana. |acehbaru.com|