Jakarta | acehtraffic.com - Konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dengan Polri kian memanas. Diduga perseteruan kedua lembaga penegak
hukum tersebut karena digiring oleh operasi intelijen dari sekelompok
elit.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, Fahmi Habsyi,
operasi tersebut untuk menguji ketahanan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla (Jokowi-JK).
"Saya menangkap ada giringan isu dan operasi intelijen terstruktur
sistematis yang memaksa keduanya berkonflik. Konflik politik harus
segera dilokalisir. Saya melihat kejadian ini tidak berdiri sendiri.
Elit parpol, petinggi Polri, pimpinan KPK dan pejabat pemerintahan
Jokowi-JK masuk dalam twilight zone (daerah abu-abu -red)", ujar Fahmi Habsyi, Minggu 25 Januari 2015.
Aksi dukungan masyarakat untuk KPK
Kata dia, pola konflik 1998 kembali dilakukan oleh sekelompok tertentu untuk menyulut amarah rakyat.
"Invisble hand (orang di balik layar -red)
nampak bermain, KPK tergiring keras, elit nimbrung, Polri panas, dan
bila rakyat tersinggung bisa mateng tuh bareng. Pola 1998 itu Kepolisian
jadi target sasaran amarah publik yang terprovokasi," tegas dia.
Ia menduga ada "sekelompok elit" yang mencoba "menguji" kepemimpinan
Jokowi dengan mendorong konflik KPK vs Polri makin panas. Jika tidak
segera menetralisir, maka di manapun konflik pasti ada pihak yang
mengambil keuntungan
"Saya berharap publik, elit parpol, petinggi Kepolisian, KPK tetap
berhati-hati dan menahan diri mengelola isu ini. Jika kita tidak segera
sadar dari konflik ini, maka pertaruhannya kelangsungan pemerintahan
Jokowi-JK. Ingat jika kita mendorong konflik/chaos harus tahu
mengendalikan ujungnya," pungkasnya.| okezone.com |
