Banda Aceh | acehtraffic.com - Konflik di Negara Republik Indonesia terus berakar dan yang lama belum juga tuntas konflik baru pun tiada reda, baik di segi elit politik maupun di kalangan masyarakat yang sumber ekonominya makin merosot.
Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Aceh yang dulu sempat mencekan dan menyebabkan ribuan masyarakat sipil hilang nyawa, dan juga di Papua yang konfliknya sampai sekarang belum juga teratasi, terkait kondisi Negara RI yang kian hari kian memanas salah seorang Tokoh Politik Aceh Teuku Dani saat di jumpai Reporter acehtraffic.com Rabu, 3 Desember 2014 menanggapi hal tersebut, "Saya menanggapi kasus papua tidak jauh berbeda dengan kasus yang di alami oleh masyarakat Aceh, selama 30 tahun masyarakat papua berintegrasi dengan Republik Indonesia mungkin secara gamblang saya melihat kondisi rakyat papua masih di perlakukan belum adil, banyak aspek yang harus di lihat, baik itu dari segi perekonomian, ekploitasi SDA dan partisipasi masyarakat pribumi, saya menganggap Pemerintah Indonesia yang telah gagal memperbaiki kepercayaan rakyat papua terhadap bangsa ini.
Akar masalah yang melatar belakangi munculnya tuntutan Papua Merdeka dapat dideskripsikan sebagai berikut, pertama dari faktor sejarah, kedua dari Identitas dan nasionalisme Papua, ketiga, adanya rasa ketidak adilan yang terdiri dari ekploisasi SDA, dominasi pendatang, dominasi dan penindasan budaya dan yang terakhir kekerasan yang di lakukan oleh militer, hal tersebut telah mengulang kembali satu sejarah tentang penindasan terhadap masyarakat Papua dengan identitas khususnya pada masa TRIKORA, UNTEA dan menjelang Pepera merupakan bagian dari proses yang mematangkan evolusi nasionalisme Papua, bagi orang papua, tuntutan identitas dan menguatnya nasionalisme papua adalah proses panjang dari tahun 1948 saat john Ariks kampanye menolak pikiran integrasi Papua ke dalam NKRI sampai 26 Februari 1999, saat 100 anggota tokoh masyarakat Papua menyampaikan aspirasi tuntutan Merdeka kepada Presiden B.J Habibie dan sejumlah Menteri kabinet Reformasi.
Dan ini merupakan masalah serius yang harus segera mungkin di selesaikan oleh Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Joko Widodo dan Wapres Bapak Jusuf Kalla, saya yakin ada beberapa solusi yang bisa menuntaskan konflik papua antara lain, adanya pembagian hasil pendapatan antara pemerintah Pusat dengan Daerah, selanjutnya Pemberian Otonomi Khusus melalui UU No. 2 tahun 1999, dan Pemerintah Pusat mengkondisikan pemberian jabatan yang lebih banyak kepada penduduk asli Papua,selanjutnya bila Pemerintah Pusat setuju adanya pemekaran wilayah Papua menjadi 3 provinsi serta yang terakhir Pemerintah harus membuka dialog yang luas dalam rangka menampung aspirasi masyarakat tanah Papua.
Saya percaya bila Pemerintah pusat benar - benar bekerja dan di sertai adanya keinginan serius untuk menyelesaikan konflik papua maka konflik Papua akan selesai, tinggal kita menata kembali sistem hukum dan demokrasi pengelolaan politik di indonesia, tanpa adanya sistem hukum yang transparan serta kelembagaannya yang efektif maka kesepakatan - kesepakatan apapun yang telah di capai antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat tetap tidak harmonis, begitu juga tanpa adanya pengelolaan politik yang demokratis yang memungkinkan rakyat di tingkat lokal pasti akan selalu menyuarakan kepentingannya, keresahan politik di tanah air tidak akan pernah terselesaikan, hanya satu yang di inginkan oleh masyarakat papua saat ini yaitu Keadilan, bila Keadilan itu sudah berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya Konflik papua selesai."ungkap Dani kepada Reporter acehtraffic.com | AT | TM |
