Aceh Barat Daya | acehtraffic.com - Biaya koordinasi dan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi suatu pos anggaran yang kerap menyita perhatian masyarakat, betapa tidak, anggaran yang besar tapi tidak memiliki indikator dan tujuan yang jelas, terkesan boros.
Seperti biaya koordinasi dan perjalan dinas, Bappeda Aceh Barat Daya (Abdya) anggaran tahun 2014 ini, badan tersebut memplotkan Rp 1 milyar lebih untuk biaya koordinasi yang sumber dana APBK dan APBK-P Abdya tahun 2014.
Besarnya anggaran yang plot berbanding terbalik dengan fungsi dan manfaatnya.
Menanggapi hal itu, koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAk) Aceh angkat bicara. Melalui sambungan telepon, kepada AJNN Sabtu (29/11) malam, Askhalani menyebutkan pengunan anggaran yang besar tapi tidak memiliki indikator dan tujuan yang jelas berarti itu pemborosan anggaran.
Kepada dewan yang baru dilantik, Askhalani mendesak untuk segera melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Abdya selama ini, kalau tidak ada manfaat, kedepan tidak boleh diberikan lagi.
“Karena dana yang besar untuk biaya non teknis seperti itu adalah pemborosan anggaran dana publik. Dewan jangan cuma duduk manis di parlemen akan tetapi lakukan fungsi pengawasan atas kinerja eksekutif selama ini,” sebutnya.
Kalau dalam perjalanan dinas selama ini tidak tepat dan dirasa janggal maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harusnya melakukan audit.
Menurut Koordinator GeRAk ini, Jika dana sebesar itu dipakai untuk membantu janda korban konflik, istri almarhum kombatan GAM dan anak yatim piatu korban konflik jauh lebih berguna dari pada untuk berleha-leha pulang pergi ke pulau jawa.
“ Ingat Pemerintah Abdya itu amanah korban-korban konflik atau dukungan dari kombatan GAM maka harus diingat pemerintahnya harus pro rakyat dan bukan untuk kepentingan perut pejabat ataupun kelompok” kata Askhalani.
Lebih lanjut, ia memaparkan, sudah dua tahun lebih Pemkab Abdya dipimpin oleh Bupati Jufri Hasanuddin belum ada perubahan kemakmuran masyarakat, melainkan yang ada hanya unsur bersenang-senang keluar daerah dan beli mobil dinas baru dengan uang rakyat.
“Sekarang apa yang ada berubah Abdya itu. Yang ada hanya unsur memperkaya kelompok, golongan dan kolega. Sementara untuk publik tidak ada yang berubah. Buktinya pupuk bersubsidi langka, tanam serentak gagal, petani menjerit dan pontang panting mencari pupuk ke luar Abdya,” katanya.
Semua itu, tambah dia, akibat dari kegagalan sistem Pemerintahan yang tidak punya visi dan pejabatnya suka keluar daerah tanpa memperdulikan nasib rakyat kecil yang kini sedang menyerit di persawahan.
Bukan itu saja, malah pembangunan gedung Islamic center yang telah dilakukan peletakan batu pertama satu tahun lalu hingga kini belum dibangun. Begitu juga dengan pelabuhan Surin yang selama ini di andal-andalkan oleh Bupati Abdya belum juga terealisasi. Yang lebih parah lagi, ribuan honorer yang tidak lulus kontrak dijanjikan lahan karet itupun juga belum ada.
“ Kalau pejabatnya suka keluar daerah maka kejadian seperti ini. Pemerintah yang tidak punya visi, yang ada hanya proyek dan janji makanya seperti itu fakta di Abdya,” katanya.
Ia berharap, anggota dewan yang sudah dipilih oleh masyarakat Abdya itu juga harus nyaring dan bertaring. Lakukan tupoksi pengawasan, pertanyakan pada eksekutif tentang kelangkaan pupuk bersubsidi ditingkat petani. Melakukan evalusasi kinerja SKPK, bila perlu surati BKP untuk melakukan audit.
“Jangan hanya menonton serta duduk manis di kursi dewan akhir bulan dapat uang dan proyek,” demikian kata koordinator GeRAk Aceh.| AJNN |
Seperti biaya koordinasi dan perjalan dinas, Bappeda Aceh Barat Daya (Abdya) anggaran tahun 2014 ini, badan tersebut memplotkan Rp 1 milyar lebih untuk biaya koordinasi yang sumber dana APBK dan APBK-P Abdya tahun 2014.
Besarnya anggaran yang plot berbanding terbalik dengan fungsi dan manfaatnya.
Menanggapi hal itu, koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAk) Aceh angkat bicara. Melalui sambungan telepon, kepada AJNN Sabtu (29/11) malam, Askhalani menyebutkan pengunan anggaran yang besar tapi tidak memiliki indikator dan tujuan yang jelas berarti itu pemborosan anggaran.
Kepada dewan yang baru dilantik, Askhalani mendesak untuk segera melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Abdya selama ini, kalau tidak ada manfaat, kedepan tidak boleh diberikan lagi.
“Karena dana yang besar untuk biaya non teknis seperti itu adalah pemborosan anggaran dana publik. Dewan jangan cuma duduk manis di parlemen akan tetapi lakukan fungsi pengawasan atas kinerja eksekutif selama ini,” sebutnya.
Kalau dalam perjalanan dinas selama ini tidak tepat dan dirasa janggal maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harusnya melakukan audit.
Menurut Koordinator GeRAk ini, Jika dana sebesar itu dipakai untuk membantu janda korban konflik, istri almarhum kombatan GAM dan anak yatim piatu korban konflik jauh lebih berguna dari pada untuk berleha-leha pulang pergi ke pulau jawa.
“ Ingat Pemerintah Abdya itu amanah korban-korban konflik atau dukungan dari kombatan GAM maka harus diingat pemerintahnya harus pro rakyat dan bukan untuk kepentingan perut pejabat ataupun kelompok” kata Askhalani.
Lebih lanjut, ia memaparkan, sudah dua tahun lebih Pemkab Abdya dipimpin oleh Bupati Jufri Hasanuddin belum ada perubahan kemakmuran masyarakat, melainkan yang ada hanya unsur bersenang-senang keluar daerah dan beli mobil dinas baru dengan uang rakyat.
“Sekarang apa yang ada berubah Abdya itu. Yang ada hanya unsur memperkaya kelompok, golongan dan kolega. Sementara untuk publik tidak ada yang berubah. Buktinya pupuk bersubsidi langka, tanam serentak gagal, petani menjerit dan pontang panting mencari pupuk ke luar Abdya,” katanya.
Semua itu, tambah dia, akibat dari kegagalan sistem Pemerintahan yang tidak punya visi dan pejabatnya suka keluar daerah tanpa memperdulikan nasib rakyat kecil yang kini sedang menyerit di persawahan.
Bukan itu saja, malah pembangunan gedung Islamic center yang telah dilakukan peletakan batu pertama satu tahun lalu hingga kini belum dibangun. Begitu juga dengan pelabuhan Surin yang selama ini di andal-andalkan oleh Bupati Abdya belum juga terealisasi. Yang lebih parah lagi, ribuan honorer yang tidak lulus kontrak dijanjikan lahan karet itupun juga belum ada.
“ Kalau pejabatnya suka keluar daerah maka kejadian seperti ini. Pemerintah yang tidak punya visi, yang ada hanya proyek dan janji makanya seperti itu fakta di Abdya,” katanya.
Ia berharap, anggota dewan yang sudah dipilih oleh masyarakat Abdya itu juga harus nyaring dan bertaring. Lakukan tupoksi pengawasan, pertanyakan pada eksekutif tentang kelangkaan pupuk bersubsidi ditingkat petani. Melakukan evalusasi kinerja SKPK, bila perlu surati BKP untuk melakukan audit.
“Jangan hanya menonton serta duduk manis di kursi dewan akhir bulan dapat uang dan proyek,” demikian kata koordinator GeRAk Aceh.| AJNN |
