Banda Aceh | acehtraffic.com - Maraknya aksi demo menuntut mundurnya dr Zaini Abdullah dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh memunculkan perlawanan dari para aktivis LSM, mahasiswa, dan sejumlah organisasi/lembaga lainnya yang menamakan diri Koalisi Sipil Dukung Pemerintahan Damai. Koalisi ini menilai aksi menuntut Zaini mundur hanya kepentingan elite-elite politik tertentu dan kepentingan politik sepihak.
‘Perlawanan’ atas maraknya aksi demo menuntut Zaini Abdullah mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh terungkap pada konferensi pers yang disampaikan 30 lembaga yang tergabung ke dalam Koalisi Sipil Dukung Pemerintahan Damai, Minggu (14/9) di Banda Aceh. Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah aktivis LSM dan BEM di antaranya Teuku Neta Firdaus (Koordinator Koalisi Sipil), Helmy N Hakim (Juru Bicara) dan sejumlah narasumber lainnya seperi Teuku Kemal Fasya, Asiah Uzia, Teuku Ayatullah Bani Baet dan perwakilan dari 30 LSM.
Ditegaskan, Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf adalah satu paket yang diusung Partai Aceh (PA) pada Pilkada Aceh 2012. Kedua pemimpin Aceh ini sama-sama memiliki tanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan jalannya roda pemerintahan.
Tuntutan mundur pada satu orang saja (Zaini Abdullah) dianggap oleh koalisi tersebut tidak rasional dan sangat tendensius. “Kami melihat ada kepentingan-kepentingan politik yang sebetulnya bukan aspirasi masyarakat, tetapi untuk tujuan tertentu,” tandas Jubir Koalisi Sipil Dukung Pemerintahan Damai, Helmy N Hakim. “Seharusnya bukan menuntut Zaini mundur, tetapi menuntut perbaikan kinerja pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh,” lanjut Helmy.
Koalisi itu juga menyebutkan, aksi-aksi politis sepihak yang mangatasnamakan masyarakat justru hanya akan menimbulkan keresahan sosial, ketidakstabilan politik serta manjadi teladan buruk bagi masyarakat yang sedang membangun demokrasi Aceh.
Teuku Kemal Fasya dari unsur akademisi menambahkan, gerakan rakyat tidak pernah bersalah ketika mengkritik penguasa. Namun, masalahnya hari ini gerakan rakyat yang menuntut mundurnya Zaini Abdullah tidak dibangun dengan hal-hal yang nyata. “Rakyat tidak salah kalau harus mengkritik pemerintah, namun problemnya saat ini gerakan rakyat yang dilakukan itu tidak tumbuh secara alamiah, hanya sebuah gerakan elite-elite politik yang mengatasnamakan rakyat sipil,” kata Kemal.
Kemal juga mengajak semua pihak untuk menghentikan model-model provokasi murahan yang tidak menguntungkan bagi proses perdamaian dan pembangunan Aceh. “Kalau isu politik ini terus terjadi hingga 2017 nanti, maka kebangkrutan Aceh akan sangat nyata dan akan menghambat proses perencanaan pembangunan,” paparnya.
Koordinator Koalisi Sipil Dukung Pemerintahan Damai, Teuku Neta Firdaus mengatakan, pihaknya siap menurunkan massa tandingan jika tuntutan mundur Zaini Abdullah terus berlarut-larut.
Koalisi ini, kata Neta, bukan barisan pendukung Gubernur Zaini Abdullah atau Muzakir Manaf tetapi semata-mata menginginkan pemerintah damai dan permasalah tuntut menuntut tersebut segera berakhir demi kepentingan Aceh ke depan. | aceh.tribunnews.com |
