acehtraffic.com - Perseteruan internal petinggi Partai Aceh (PA) kian terbuka dan sudah bukan lagi rahasia. Diakui atau tidak, aroma perpecahan terasa semakin kentara. Itu sebabnya, banyak pihak menilai, perjalanan Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah versus Wakil Gubernur Muzakir Manaf dalam memimpin Aceh, akan semakin bergesek tajam.
Simak saja, setelah Tuha Peut PA Zaini Abdullah dan Zakaria Saman mengumpulkan 40 mantan pelatih (mualem) Teuntara Nanggroe Aceh (TNA—sayap militer) Gerakan Aceh Merdeka lulusan Libya, beberapa waktu lalu. Kini, giliran Muzakir Manaf melakukan langkah serupa. Boleh jadi, ini merupakan upaya menguatkan barisan dari masing-masing kubu yang berseteru dalam tubuh partai lokal itu.
Maklum, sebelumnya sempat berhembus selentingan bahwa upaya Tuha Peut akan melengserkan Muzakir Manaf dari posisi Ketua Umum PA. Tragisnya, sempat muncul desakan agar segera dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) PA untuk merealisasikan tuntutan ini. Begitupun, media ini belum memperoleh informasi, terkait kepastian dari rencana Tuha Peut PA, Zaini Abdullah Cs, menggelar Mubes.
Simak saja, setelah Tuha Peut PA Zaini Abdullah dan Zakaria Saman mengumpulkan 40 mantan pelatih (mualem) Teuntara Nanggroe Aceh (TNA—sayap militer) Gerakan Aceh Merdeka lulusan Libya, beberapa waktu lalu. Kini, giliran Muzakir Manaf melakukan langkah serupa. Boleh jadi, ini merupakan upaya menguatkan barisan dari masing-masing kubu yang berseteru dalam tubuh partai lokal itu.
Maklum, sebelumnya sempat berhembus selentingan bahwa upaya Tuha Peut akan melengserkan Muzakir Manaf dari posisi Ketua Umum PA. Tragisnya, sempat muncul desakan agar segera dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) PA untuk merealisasikan tuntutan ini. Begitupun, media ini belum memperoleh informasi, terkait kepastian dari rencana Tuha Peut PA, Zaini Abdullah Cs, menggelar Mubes.
Nah, lepas dari ATJEHPOST.COM kepastian tadi, yang jelas Tuha Peut seakan ingin menunjukkan taring ke publik bahwa mereka yang memegang kendali di tubuh Partai Aceh. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah beberapa waktu lalu. Zaini menegaskan, Tuha Peut merupakan organ tertinggi dalam Partai Aceh.
“PA bukan milik pribadi atau pimpinan partai. Tuha Peuet adalah organ tertinggi dan memiliki hak veto di partai sesuai AD/ART,” terang Zaini Abdullah pada satu media online beberapa waktu lalu. Zaini menambahkan, kebijakan ketua umum terkait partai tanpa konsultasi dengan Tuha Peut, bukan keputusan partai.
Entah karena itu pula Muzakir Manaf kemudian mengumpulkan sejumlah rekannya sesama alumni Libya di hall Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Ahad, 3 Agustus 2014 lalu. Pertemuan puluhan mantan eks Libya itu berlangsung tertutup.
Konon, sejak tahun 1986 hingga 1989, ada 800-an pemuda Aceh dikirim ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer di kamp Maktabah Tajurra, 10 kilometer dari Ibukota Libya, Tripoli. Di bawah kekuasaan mantan Presiden Muammar Khadafi, Libya menjadi tempat latihan bagi kelompok-kelompok gerakan revolusioner di dunia.
Boleh jadi, gebrakan Muzakir Manaf kali ini merupakan upaya tandingan, membendung gerakan Tuha Peut. Sebab dalam pertemuan pekan lalu, Wakil Gubernur Aceh ini menghimpun hampir dua kali lipat eks Libya. Dari jumlah mualem yang dikumpulkan Tuha Peut sebelumnya. Jumlahnya disebut-sebut mencapai 70 orang.
Memang bayang-bayang perpecahan sudah tercium sejak lama. Seteru dua kubu di tubuh partai lokal ini kian meruncing. Puncaknya, saat kedua pihak saling adu mulut di media massa. Itu disebabkan perbedaan kontras dalam Pemilihan Presiden 2014. Apalagi kalau bukan karena perkara dukung mendukung calon presiden (Capres).
Jauh hari Muzakir menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Aceh, mendukung pasangan Capres Prabowo- Hatta. Sedangkan Tuha Peut punya pilihan berbeda. Mereka mendukung pasangan Capres Jokowi-Jusuf Kalla. Perbedaan inilah yang kemudian membuat dua kubu tadi saling melontarkan berbagai pernyataan di media massa.
“PA bukan milik pribadi atau pimpinan partai. Tuha Peuet adalah organ tertinggi dan memiliki hak veto di partai sesuai AD/ART,” terang Zaini Abdullah pada satu media online beberapa waktu lalu. Zaini menambahkan, kebijakan ketua umum terkait partai tanpa konsultasi dengan Tuha Peut, bukan keputusan partai.
Entah karena itu pula Muzakir Manaf kemudian mengumpulkan sejumlah rekannya sesama alumni Libya di hall Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Ahad, 3 Agustus 2014 lalu. Pertemuan puluhan mantan eks Libya itu berlangsung tertutup.
Konon, sejak tahun 1986 hingga 1989, ada 800-an pemuda Aceh dikirim ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer di kamp Maktabah Tajurra, 10 kilometer dari Ibukota Libya, Tripoli. Di bawah kekuasaan mantan Presiden Muammar Khadafi, Libya menjadi tempat latihan bagi kelompok-kelompok gerakan revolusioner di dunia.
Boleh jadi, gebrakan Muzakir Manaf kali ini merupakan upaya tandingan, membendung gerakan Tuha Peut. Sebab dalam pertemuan pekan lalu, Wakil Gubernur Aceh ini menghimpun hampir dua kali lipat eks Libya. Dari jumlah mualem yang dikumpulkan Tuha Peut sebelumnya. Jumlahnya disebut-sebut mencapai 70 orang.
Memang bayang-bayang perpecahan sudah tercium sejak lama. Seteru dua kubu di tubuh partai lokal ini kian meruncing. Puncaknya, saat kedua pihak saling adu mulut di media massa. Itu disebabkan perbedaan kontras dalam Pemilihan Presiden 2014. Apalagi kalau bukan karena perkara dukung mendukung calon presiden (Capres).
Jauh hari Muzakir menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Aceh, mendukung pasangan Capres Prabowo- Hatta. Sedangkan Tuha Peut punya pilihan berbeda. Mereka mendukung pasangan Capres Jokowi-Jusuf Kalla. Perbedaan inilah yang kemudian membuat dua kubu tadi saling melontarkan berbagai pernyataan di media massa.
Berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB waktu setempat. Acara itu tak terbuka untuk umum. Kabarnya, pertemuan serupa sudah beberapa kali dilakukan dalam rentang waktu enam bulan hingga setahun sekali dan itu dilaksanakan di tempat berbeda.
Sinyal bahwa hubungan mereka selama ini telah renggang, diakui Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. “Jadi ini khusus silaturrahmi dengan eks Libya dan merajut di mana yang sudah koyak, renggang, kita betulkan kembali,” kata mantan Panglima GAM seperti diwartakan laman Atjehpost.com. “Kalau ada yang tidak nyambung, kita nyambungkan, kalau sudah jauh kita rapatkan kembali. Intinya kami tetap menyatu dan komit membangun Aceh lebih baik lagi ke depan, dan mereka (eks Libya) sangat mendukung.”
Muzakir Manaf mengatakan, pertemuan itu merupakan silaturahmi yang di lakukan dengan mantan GAM eks Libya. Meski kabar perpecahan di tubuh KPA/PA sudah santer terdengar, Ketua Komite Peralihan Aceh ini menampik berita itu. “Tidak ada perpecahan, kami biasa saja. Jika terjadi selisih pendapat, itukan hal yang biasa,” ujar Wakil Gubernur Aceh seperti diberitakan salah satu media online lokal.
Itu sebabnya media ini berusaha mencari lebih jauh ada apa dibalik pertemuan tadi. Salah seorang petinggi Partai Aceh di Lhokseumawe kepada media ini membenarkan adanya pertemuan itu. Tapi dia tidak tahu persis apa yang dibicarakan. ”Itu pertemuan khusus dengan eks Libya. Setingkat panglima daerah atau panglima muda saja tidak ada undangan,” jelas sumber yang minta namanya dirahasiakan.
Yang jelas, memang tidak ada pihak luar yang mengetahui dengan pasti materi pertemuan pada Minggu dua pekan lalu. Selain mereka yang hadir di sana. Namun, Muzakir Manaf sempat menerangkan bahwa, pertemuan itu sedikit banyak membahas tentang evaluasi legeslatif ke depan. Selebihnya tak ada yang tahu.
Sinyal bahwa hubungan mereka selama ini telah renggang, diakui Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. “Jadi ini khusus silaturrahmi dengan eks Libya dan merajut di mana yang sudah koyak, renggang, kita betulkan kembali,” kata mantan Panglima GAM seperti diwartakan laman Atjehpost.com. “Kalau ada yang tidak nyambung, kita nyambungkan, kalau sudah jauh kita rapatkan kembali. Intinya kami tetap menyatu dan komit membangun Aceh lebih baik lagi ke depan, dan mereka (eks Libya) sangat mendukung.”
Muzakir Manaf mengatakan, pertemuan itu merupakan silaturahmi yang di lakukan dengan mantan GAM eks Libya. Meski kabar perpecahan di tubuh KPA/PA sudah santer terdengar, Ketua Komite Peralihan Aceh ini menampik berita itu. “Tidak ada perpecahan, kami biasa saja. Jika terjadi selisih pendapat, itukan hal yang biasa,” ujar Wakil Gubernur Aceh seperti diberitakan salah satu media online lokal.
Itu sebabnya media ini berusaha mencari lebih jauh ada apa dibalik pertemuan tadi. Salah seorang petinggi Partai Aceh di Lhokseumawe kepada media ini membenarkan adanya pertemuan itu. Tapi dia tidak tahu persis apa yang dibicarakan. ”Itu pertemuan khusus dengan eks Libya. Setingkat panglima daerah atau panglima muda saja tidak ada undangan,” jelas sumber yang minta namanya dirahasiakan.
Yang jelas, memang tidak ada pihak luar yang mengetahui dengan pasti materi pertemuan pada Minggu dua pekan lalu. Selain mereka yang hadir di sana. Namun, Muzakir Manaf sempat menerangkan bahwa, pertemuan itu sedikit banyak membahas tentang evaluasi legeslatif ke depan. Selebihnya tak ada yang tahu.
PEMILU Legeslatif dan Pemilu Presiden boleh saja usai. Setelah dua kali perhelatan pesta demokrasi tahun ini, ternyata masih menyisakan sejumlah kasak kusuk dibelakang. Begitupun, di tubuh Partai Aceh.
Jika benar pertemuan dengan eks Libya itu sempat membahas masalah evaluasi tentang legeslatif ke depan. Boleh jadi Muzakir juga sedang mengatur strategi untuk membangun jalan koalisi dengan partai lain. Sebab hanya tinggal menunggu hari anggota dewan terpilih akan segera dilantik.
Jika benar pertemuan dengan eks Libya itu sempat membahas masalah evaluasi tentang legeslatif ke depan. Boleh jadi Muzakir juga sedang mengatur strategi untuk membangun jalan koalisi dengan partai lain. Sebab hanya tinggal menunggu hari anggota dewan terpilih akan segera dilantik.
Memang, dari 81 jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Partai Aceh mendapatkan 29 kursi. Masalahnya, siapa yang akan menduduki tampuk pimpinan di DPRA kali ini? Meski sejumlah nama sempat digadang-gadang, namun belum ada kepastian siapa nantinya akan mengisi posisi kursi Ketua DPRA.
Mengingat kondisi di internal partai lokal ini yang sarat konflik. Tolak tarik kepentingan antar elite partai lokal ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi dalam menentukan pemimpin legeslatif Aceh. Penentuan Ketua DPRA menjadi pertaruhan besar nasib Partai Aceh ke depan yang saat ini kalau tak elok boleh dibilang sedang mengalami riak perpecahan.
Yang pasti Partai Aceh harus menguras otak melakukan lobi kuat, untuk membangun koalisi dengan partai lain. Selain Partai Gerindra dan Golkar, PA juga disebut-sebut sedang menjajaki koalisi dengan Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan sejumlah partai lainnya.
Muzakir juga menegaskan, sampai saat ini PA masih komit memberi dukungan penuh kepada Prabowo-Hatta yang tengah menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. “Dukungan kita tetap, itu sudah final sejak awal,” ujarnya. Terkait dengan Tuha Peut PA berbeda pandangan, sebut Muzakir, itu secara pribadi. Nah? | Modusaceh.com |
Mengingat kondisi di internal partai lokal ini yang sarat konflik. Tolak tarik kepentingan antar elite partai lokal ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi dalam menentukan pemimpin legeslatif Aceh. Penentuan Ketua DPRA menjadi pertaruhan besar nasib Partai Aceh ke depan yang saat ini kalau tak elok boleh dibilang sedang mengalami riak perpecahan.
Yang pasti Partai Aceh harus menguras otak melakukan lobi kuat, untuk membangun koalisi dengan partai lain. Selain Partai Gerindra dan Golkar, PA juga disebut-sebut sedang menjajaki koalisi dengan Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan sejumlah partai lainnya.
Muzakir juga menegaskan, sampai saat ini PA masih komit memberi dukungan penuh kepada Prabowo-Hatta yang tengah menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. “Dukungan kita tetap, itu sudah final sejak awal,” ujarnya. Terkait dengan Tuha Peut PA berbeda pandangan, sebut Muzakir, itu secara pribadi. Nah? | Modusaceh.com |
