Gubernur
Aceh Zaini Abdullah dibuat pusing oleh aksi dukung-mendukung
Capres-Cawapres di Aceh. Bagaimana tidak, Wakil Gubernur Muzakir Manaf
sudah jelas-jelas menyatakan dukungan dan menjatuhkan pilihannya pada
pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Prabowo-Hatta) dalam Pilpres
9 Juli lalu. Di sisi lain, Gubernur Zaini Abdullah yang juga tuha peut
PA mendukung pasangan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dengan kata
lain, sebagai partai yang berkuasa, elite-elite PA memang pecah di Pilpres.
Mungkin
itu sebabnya, dari tempat dirinya pernah mengasingkan diri, Swedia,
Zaini Abdullah mengeluarkan pernyataan penting pada hari Jusuf Kalla
mengunjungi Pidie untuk deklarasi: Mendukung Capres/Cawapres Jokowi-JK.
Zaini memang lagi berada di Swedia untuk urusan mencari investor. Dari
Swedia pula, Zaini mengontak Serambi via telepon untuk menyatakan
dukungannya kepada pasangan Jokowi-JK, tepat pada saat JK sedang
mendeklarasikan dirinya di Pidie, Kamis, 5 Juni 2014.
Zaini
mengaku mendukung JK dengan bulat, apalagi setelah berbagai persoalan
tak tertuntaskan selama SBY menjadi presiden, terutama regulasi turunan
UUPA. Zaini bahkan mengundang JK secara khusus beberapa pekan kemudian
untuk ‘curhat’ berbagai persoalan Aceh yang tak kunjung dituntaskan
pusat.
KPU memang belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres
kali ini. Akan tetapi, jika saja mengacu pada hasil quick count lembaga
yang kredibel, pasangan Jokowi-JK disebut sebagai pemenangnya. Nah,
untuk Aceh, jika juga mengacu pada hasil quick count, pasangan Jokowi-JK
juga kalah, meskipun dalam persentase yang tipis.
Menurut
seorang pengamat politik yang enggan dituliskan namanya, kekalahan
Jokowi-JK di Aceh --tetapi pasangan ini diasumsikan menang secara
Nasional-- dipastikan akan memberi pengaruh secara psikologis dalam
komunikasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintahan hasil Pilpres
tersebut. Apalagi JK pernah juga merasakan kepahitan yang sama saat
menjadi rival SBY pada 2009 lalu. Kala itu, pasangan JK-Wiranto meraih
suara tak sampai 5%.
Gara-gara ‘peng griek’
Bukan cuma hambatan ‘psikologis’ ini yang bisa menjadi kendala hubungan baru Aceh dengan Jakarta pasca-Pilpres. Tidak solidnya PA sebagai partai pendukung Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, juga menjadi rintangan lainnya.
“Pusat
gampang sekali menilai Aceh, seperti halnya dulu Belanda menilai Aceh.
Kita gampang pecah oleh peng griek. Jadi, pragmatis sekali orang Aceh,”
kata pria yang akademisi ini. “Jadi, pemerintah Aceh harus solid dulu,”
timpalnya lagi.
Namun, Caleg terpilih PKB untuk DPR RI Irmawan
SSos mengaku bahwa persentase kemenangan Jokowi-JK sekira 47,5% sudah
sangat ideal untuk Aceh saat ini. “Angka sekitar 47,5% itu sudah sangat
ideal, mengingat partai-partai pendukung Prabowo-Hatta bekerja sangat
terstruktur,” kata Irmawan.
Dikatakan Irmawan, pihaknya juga akan
coba meyakinkan Jusuf Kalla bahwa partai koalisi sudah berusaha
maksimal. Setelah KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden, kata
Irmawan, dirinya yakin berbagai persoalan yang masih melilit Aceh hingga
hari ini bisa cepat dituntaskan.
Seoptimis apa pun Aceh ke
depan, pengamat politik M Jafar SH MHum mengatakan, jika pun pasangan
Joko Widodo-JK terpilih sebagai presiden, butuh waktu lama bagi mereka
untuk menyelesaikan persoalan internal. Jadi, tidak serta-merta bisa
langsung mengurus Aceh. “Setidaknya butuh waktu sekitar satu tahun bagi
mereka untuk membenahi berbagai persoalan internal yang urgent. Jadi,
tidak langsung bisa mengurus Aceh,” kata M Jafar.
JK mengerti Aceh
Sebaliknya, pengamat politik Fachry Ali mengatakan, Aceh tidak membutuhkan komunikasi khusus untuk menuntaskan peraturan pemerintah dan seluruh turunan UUPA apabila yang memenangi pertarungan dalam pemilihan Capres/Cawapres adalah pasangan Jokowi-JK.
“Jusuf Kalla atau JK
bisa langsung mengerti kebutuan Aceh karena JK adalah arsitek perdamaian
Aceh. Sebaliknya, akan menjadi problema apabila yang menang adalah
Prabowo-Hatta Radjasa. Selain keduanya tidak terlibat dalam proses
perdamaian Aceh, justru seorang dari pasangan itu, Prabowo Subianto,
adalah seorang aktor era Daerah Operasi Militer (DOM),” kata pengamat
politik Fachry Ali yang dihubungi Serambi di Jakarta, Minggu 13 Juli.
Selain
itu, Fachry Ali juga tidak menampik bahwa kedekatan Ketua Umum PA
Muzakir Manaf dengan Prabowo Subianto sebagai satu bentuk komunikasi
yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Aceh apabila pasangan Prabowo-
Hatta yang tampil sebagai pemenang dalam pilpres.
“Hanya saja
selama ini kita belum pernah mendengar sikap dan pandangan politik dari
Prabowo-Hatta terhadap perdamaian Aceh, delegasi kewenangan antara Aceh
dan Pusat, serta MoU Helsinki,” kata Fachry Ali.
“Bentuk
komunikasi sebelum terpilih sebagai presiden bisa saja berbeda apabila
nanti setelah dilantik sebagai presiden atau wakil presiden,” tutup
Fachry Ali. | aceh.tribunnews.com |
