Jakarta | acehtraffic.com - Pada 22 Juni nanti, dua kandidat capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo
akan berhadapan lagi, tanpa pasangan cawapres, dalam debat. Kali ini,
temanya politik internasional dan ketahanan nasional. Moderator debat
pun sudah terpilih, yaitu profesor dari Universitas Indonesia dan pakar
hukum internasional Hikmahanto Juwana. Namun, bagaimana sebenarnya
pemikiran dua kandidat capres ini dalam politik luar negeri serta sektor
pertahanan kita?
Kami menganalisis sudut pandang mereka lewat satu-satunya dokumen resmi yang tersedia, yaitu visi, misi, dan program aksi capres-cawapres yang mereka daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.
Secara ‘de facto’, Prabowo seharusnya unggul dalam sektor ini. Latar belakang pergaulannya sangat internasional, Raja Yordania adalah salah satu sahabat terdekatnya. Setelah dipecat dari Kopassus, Prabowo tinggal dan bekerja di Yordania. Sekolahnya pun berpindah-pindah negara, dari SD di Kuala Lumpur, SMP di Zurich, dan SMA di London.
(Mungkin fakta-fakta inilah yang membuat Jokowi, di pernyataan penutup debat keduanya, bilang, “Saya lahir di sini, besar di sini, dididik di sini, dan saya seutuhnya adalah Indonesia.”)
Setelah itu, Prabowo masuk ke Akademi Militer Nasional dan merintis karir sebagai perwira TNI AD. Karirnya di Kopassus sudah menjadi bagian dari berita selama setidaknya hampir empat dekade. Tapi, sebagai calon presiden, bagaimana dia membayangkan posisi Indonesia di mata internasional dan cara membangun ketahanan nasional?
Ternyata tak banyak. Malah, bisa dibilang hampir tidak ada poin di dokumen visi, misi, program aksi Prabowo-Hatta yang menyebut soal posisi Indonesia dalam bidang diplomasi internasional. Jika pada debat kedua lalu Prabowo menanyakan pada Jokowi soal cara Jokowi menyiapkan Indonesia menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN, ternyata dokumen yang diajukan Prabowo-Hatta ke KPU malah tak menyediakan jawaban buat pertanyaan Prabowo tadi.
Baru di halaman 8 dari 9 halaman dokumen visi misinya, Prabowo-Hatta menyebut TNI atau polisi dalam poin soal “peningkatan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, PNS, dan keluarganya, termasuk veteran dan pensiunan”. Selanjutnya, mereka menyebut juga soal “memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan, personel, dan peralatan dalam menjaga integritas teritorial NKRI, serta menjalankan tugas-tugas pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.”
Dan di halaman 9 baru mereka menyebut satu poin soal, “Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.”
Namun, selain itu, tak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana peningkatan kesejahteraan itu akan dilakukan, besaran anggaran yang akan diturunkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tersebut, dan apakah cara ini dilakukan untuk mendukung ketahanan nasional.
Selain itu, tak ada kejelasan juga bagaimana cara Prabowo-Hatta akan memposisikan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dan regional seperti yang sudah dilakukan selama ini.
Sebenarnya tak masalah jika Prabowo, saat debat nanti, bisa menjawab pertanyaan soal politik internasional dan ketahanan nasional dari ingatan dan pengetahuannya saja. Sayangnya memerintah bukan hanya soal menjawab dengan baik pertanyaan moderator, tapi juga menunjukkan pada calon pemilih, pemahaman dan pandangan (calon) pemimpin dalam melihat suatu isu.
Jika sekarang saja, dalam dokumen resmi yang diajukan Prabowo-Hatta, tak ada pembahasan mengenai pandangan mereka soal isu pertahanan dan diplomasi Indonesia, lalu apa yang menjadi dasar kita untuk percaya jawaban Prabowo saat debat nanti?
Di atas kertas lagi-lagi Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul.
Dalam tiga problem pokok bangsa yang mereka sebut di dokumen program aksinya, Jokowi-JK menyebut yang pertama adalah “ancaman terhadap wibawa negara” yang salah satu penyebabnya adalah negara yang “tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah”.
Poin pertama dalam sembilan agenda prioritas pasangan Jokowi-JK adalah janji “Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim…Kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antarperadaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.”
Masih dari poin yang sama, mereka berjanji “akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP dalam lima tahun. Kami akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan; serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat.”
Setelah itu, pasangan Jokowi-JK merinci lagi rencana mereka untuk berdaulat dalam bidang politik internasional dan sektor pertahanan di setidaknya 4,5 halaman dari 12-16. Dalam hubungan internasional, agenda aksi mereka yang pertama adalah mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia, baik laut maupun darat, lewat diplomasi maritim.
Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga berencana meningkatkan peran global Indonesia melalui diplomasi middle power yang membuat kita menjadi kekuatan regional dengan keterlibatan global. Ada delapan agenda aksi lagi yang mereka sebutkan untuk mencapai posisi ini, yang pertama adalah lewat melindungi hak dan keselamatan WNI di luar negeri, terutama pada TKI. Dokumen ini kemudian menyebut soal bagaimana Indonesia bisa mengambil peran aktif dalam organisasi dan badan internasional seperti PBB, Organisasi Konferensi Islam, Bank Dunia, IMF, kerjasama G20, dan ASEAN.
Seperti yang dikatakan Jokowi saat debat keduanya soal strategi Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN, di dokumen ini juga disebut soal konsolidasi dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional menjelang pasar bebas.
Di sektor pertahanan nasional, pasangan Jokowi-JK akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB dalam lima tahun. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista di TNI AD, AU, dan AL.
Buat TNI AL, mereka akan mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan agar bisa disegani di Asia Timur.
Untuk perbaikan institusi Polri, dokumen visi misi Jokowi-JK merincinya lagi dalam delapan poin. Yang paling menarik adalah “menyesuaikan kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam tugas penegakan hukum dan kamtibmas.”
Di sektor intelijen negara, mereka punya tujuh rencana prioritas utama. Yang paling menarik adalah janji Jokowi-JK untuk membuka ruang pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR, sehingga di tahun keempat atau kelima pemerintahannya, sub-komisi ini bisa secara efektif mengawasi intelijen kita.
Meski begitu, poin-poin ini baru di atas kertas. Apakah nantinya Jokowi bisa menyampaikannya dengan mengesankan saat debat, tentu harus kita tunggu sampai hari Minggu nanti. | Isyana Artharini | Newsroom Blog |
Kami menganalisis sudut pandang mereka lewat satu-satunya dokumen resmi yang tersedia, yaitu visi, misi, dan program aksi capres-cawapres yang mereka daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.
Secara ‘de facto’, Prabowo seharusnya unggul dalam sektor ini. Latar belakang pergaulannya sangat internasional, Raja Yordania adalah salah satu sahabat terdekatnya. Setelah dipecat dari Kopassus, Prabowo tinggal dan bekerja di Yordania. Sekolahnya pun berpindah-pindah negara, dari SD di Kuala Lumpur, SMP di Zurich, dan SMA di London.
(Mungkin fakta-fakta inilah yang membuat Jokowi, di pernyataan penutup debat keduanya, bilang, “Saya lahir di sini, besar di sini, dididik di sini, dan saya seutuhnya adalah Indonesia.”)
Setelah itu, Prabowo masuk ke Akademi Militer Nasional dan merintis karir sebagai perwira TNI AD. Karirnya di Kopassus sudah menjadi bagian dari berita selama setidaknya hampir empat dekade. Tapi, sebagai calon presiden, bagaimana dia membayangkan posisi Indonesia di mata internasional dan cara membangun ketahanan nasional?
Ternyata tak banyak. Malah, bisa dibilang hampir tidak ada poin di dokumen visi, misi, program aksi Prabowo-Hatta yang menyebut soal posisi Indonesia dalam bidang diplomasi internasional. Jika pada debat kedua lalu Prabowo menanyakan pada Jokowi soal cara Jokowi menyiapkan Indonesia menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN, ternyata dokumen yang diajukan Prabowo-Hatta ke KPU malah tak menyediakan jawaban buat pertanyaan Prabowo tadi.
Baru di halaman 8 dari 9 halaman dokumen visi misinya, Prabowo-Hatta menyebut TNI atau polisi dalam poin soal “peningkatan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, PNS, dan keluarganya, termasuk veteran dan pensiunan”. Selanjutnya, mereka menyebut juga soal “memperkuat TNI dan Polri secara kelembagaan, personel, dan peralatan dalam menjaga integritas teritorial NKRI, serta menjalankan tugas-tugas pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.”
Dan di halaman 9 baru mereka menyebut satu poin soal, “Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.”
Namun, selain itu, tak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana peningkatan kesejahteraan itu akan dilakukan, besaran anggaran yang akan diturunkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan tersebut, dan apakah cara ini dilakukan untuk mendukung ketahanan nasional.
Selain itu, tak ada kejelasan juga bagaimana cara Prabowo-Hatta akan memposisikan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dan regional seperti yang sudah dilakukan selama ini.
Sebenarnya tak masalah jika Prabowo, saat debat nanti, bisa menjawab pertanyaan soal politik internasional dan ketahanan nasional dari ingatan dan pengetahuannya saja. Sayangnya memerintah bukan hanya soal menjawab dengan baik pertanyaan moderator, tapi juga menunjukkan pada calon pemilih, pemahaman dan pandangan (calon) pemimpin dalam melihat suatu isu.
Jika sekarang saja, dalam dokumen resmi yang diajukan Prabowo-Hatta, tak ada pembahasan mengenai pandangan mereka soal isu pertahanan dan diplomasi Indonesia, lalu apa yang menjadi dasar kita untuk percaya jawaban Prabowo saat debat nanti?
Di atas kertas lagi-lagi Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul.
Dalam tiga problem pokok bangsa yang mereka sebut di dokumen program aksinya, Jokowi-JK menyebut yang pertama adalah “ancaman terhadap wibawa negara” yang salah satu penyebabnya adalah negara yang “tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah”.
Poin pertama dalam sembilan agenda prioritas pasangan Jokowi-JK adalah janji “Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim…Kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kami akan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional untuk membangun saling pengertian antarperadaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.”
Masih dari poin yang sama, mereka berjanji “akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5% dari GDP dalam lima tahun. Kami akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan; serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat.”
Setelah itu, pasangan Jokowi-JK merinci lagi rencana mereka untuk berdaulat dalam bidang politik internasional dan sektor pertahanan di setidaknya 4,5 halaman dari 12-16. Dalam hubungan internasional, agenda aksi mereka yang pertama adalah mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia, baik laut maupun darat, lewat diplomasi maritim.
Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla juga berencana meningkatkan peran global Indonesia melalui diplomasi middle power yang membuat kita menjadi kekuatan regional dengan keterlibatan global. Ada delapan agenda aksi lagi yang mereka sebutkan untuk mencapai posisi ini, yang pertama adalah lewat melindungi hak dan keselamatan WNI di luar negeri, terutama pada TKI. Dokumen ini kemudian menyebut soal bagaimana Indonesia bisa mengambil peran aktif dalam organisasi dan badan internasional seperti PBB, Organisasi Konferensi Islam, Bank Dunia, IMF, kerjasama G20, dan ASEAN.
Seperti yang dikatakan Jokowi saat debat keduanya soal strategi Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN, di dokumen ini juga disebut soal konsolidasi dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional menjelang pasar bebas.
Di sektor pertahanan nasional, pasangan Jokowi-JK akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB dalam lima tahun. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan penyediaan alutsista di TNI AD, AU, dan AL.
Buat TNI AL, mereka akan mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan agar bisa disegani di Asia Timur.
Untuk perbaikan institusi Polri, dokumen visi misi Jokowi-JK merincinya lagi dalam delapan poin. Yang paling menarik adalah “menyesuaikan kurikulum pendidikan dan latihan untuk menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, tidak militeristik dalam tugas penegakan hukum dan kamtibmas.”
Di sektor intelijen negara, mereka punya tujuh rencana prioritas utama. Yang paling menarik adalah janji Jokowi-JK untuk membuka ruang pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR, sehingga di tahun keempat atau kelima pemerintahannya, sub-komisi ini bisa secara efektif mengawasi intelijen kita.
Meski begitu, poin-poin ini baru di atas kertas. Apakah nantinya Jokowi bisa menyampaikannya dengan mengesankan saat debat, tentu harus kita tunggu sampai hari Minggu nanti. | Isyana Artharini | Newsroom Blog |
