Jakarta | acehtraffic.com - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin turut campur permasalahan beberapa negara di laut China Selatan. Anggota tim pemenangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) Rizal Sukma menilai, jawaban Jokowi sudah tepat untuk tidak ikut campur.
Rizal mengatakan, Indonesia sudah tidak ingin terlibat sejak tahun 2009. Sebab sejak awal mula permasalahannya adalah titik sembilan yang berada di laut China Selatan pada peta. Sehingga titik-titik itu melewati beberapa wilayah negara. Sikap ini dilandasi karena titik sembilan itu tidak memiliki landasan hukum.
"Pada 2009 Indonesia menyampaikan posisi resminya kepada PBB. Kita tidak mengakui titik sembilan karena tidak memiliki dasar legalnya di internasional. Kalau kita tidak mengakui titik itu, tentu kita tidak bisa ada sengketa di situ. Kalau kita mengambil posisi ada sengketa, maka kita melegalkan titik sembilan itu," jelasnya di Media Center Jokowi-JK di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 23 Juni.
Sedangkan mengenai posisi Pulau Natuna yang berada dalam kawasan tengah tegang, tidak menjadi masalah. Karena dengan tidak mengakui adanya titik sembilan tersebut, maka Pulau Natuna adalah kawasan kedaulatan Indonesia.
"Jadi Natuna dan 200 mil dari garis pantai kita itu milik kita penuh dan tidak bisa dirundingkan. Kita bisa lakukan apa saja jika ada yang masuk ke situ," ungkap Rizal.
Namun bukan berarti Indonesia malas tahu dengan adanya permasalahan ini. Karena, pengamat maritim ini mengatakan, Indonesia tetap harus mencari jalan keluar dari masalah laut China selatan ini. | Merdeka.com |
Rizal mengatakan, Indonesia sudah tidak ingin terlibat sejak tahun 2009. Sebab sejak awal mula permasalahannya adalah titik sembilan yang berada di laut China Selatan pada peta. Sehingga titik-titik itu melewati beberapa wilayah negara. Sikap ini dilandasi karena titik sembilan itu tidak memiliki landasan hukum.
"Pada 2009 Indonesia menyampaikan posisi resminya kepada PBB. Kita tidak mengakui titik sembilan karena tidak memiliki dasar legalnya di internasional. Kalau kita tidak mengakui titik itu, tentu kita tidak bisa ada sengketa di situ. Kalau kita mengambil posisi ada sengketa, maka kita melegalkan titik sembilan itu," jelasnya di Media Center Jokowi-JK di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 23 Juni.
Sedangkan mengenai posisi Pulau Natuna yang berada dalam kawasan tengah tegang, tidak menjadi masalah. Karena dengan tidak mengakui adanya titik sembilan tersebut, maka Pulau Natuna adalah kawasan kedaulatan Indonesia.
"Jadi Natuna dan 200 mil dari garis pantai kita itu milik kita penuh dan tidak bisa dirundingkan. Kita bisa lakukan apa saja jika ada yang masuk ke situ," ungkap Rizal.
Namun bukan berarti Indonesia malas tahu dengan adanya permasalahan ini. Karena, pengamat maritim ini mengatakan, Indonesia tetap harus mencari jalan keluar dari masalah laut China selatan ini. | Merdeka.com |
