Jakarta | acehtraffic.com - Selain Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) yang tercatat sebagai salah satu organisasi yang menolak pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2014, Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaanpun ikut mendeklarasikan penolakan.
Seperti yang di langsir islamedia.co, PGI tergabung dalam afiliasi Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB), bersama dengan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Seperti dikutip celotehpemilu, GKPB telah mengeluarkan pernyataan sikap menolak pencapresan Prabowo di kantor lembaga kajian demokrasi dan hak asasi, Demos 29 April.
Dalam pernyataan sikap itu, GKPB mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak memilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014.
GKPB menilai, pokok-pokok perjuangan Partai Gerindra di bidang agama dan bidang HAM yang tertuang dalam Manifesto Gerindra, bertentangan dengan UUD 1945 dan sistem demokrasi Indonesia.
Point yang dipermasalahkan GKPB adalah adanya frase yang dinilai akan menjuruskan pemaksaan terhadap tafsir agama yang tunggal. Frase itu adalah: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.”
Penolakkan tersebut muncul di Australia yang menurut informasi dikutip dari Tempo.co yang bahwa Puluhan mahasiswa Indonesia di Australia
mendeklarasikan berdirinya Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia
se-Australia untuk Kebhinnekaan, Ahad, 5 Mei 2014 di Murdoch University,
Perth, Australia.Menurut Koordinator
Koalisi, Muhammad Faris Alfadh, koalisi didirikan sebagai bentuk
penyikapan lebih tegas atas manifesto Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra) tentang agenda pemurnian agama.
“Indonesia secara kultural dibangun oleh kebhinnekaan etnis, tradisi,
dan keyakinan. Dalam satu agama yang sama saja selalu ada berbagai
penafsiran dan cara pandang,” kata Faris melalui siaran pers yang
dikirim, Senin, 6 Mei 2014.
Faris mengatakan manifesto Gerindra yang dinilai fasis itu berpotensi
membelah keragaman yang menjadi karakter utama bangsa kita. Menurut
dia, upaya memurnikan agama oleh negara sembari membungkam penafsiran di
luar arus utama yang dicap sebagai sesat tidak akan bisa bertemu dengan
nilai-nilai Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia. (Baca: Manifesto Gerindra yang Dianggap Bermasalah)
Sekretaris Jenderal koalisi, Muhammad Ridha, mengatakan banyak yang
menganggap manifesto partai berlambang Kepala Garuda itu sepele saja.
Padahal, kata dia, bisa menjadi dorongan terjadinya konflik horisontal
di masyarakat yang berbahaya bagi iklim demokrasi. ”Konflik demikian
bakal menjadi pembenaran bagi masuknya kekuatan militeristik sebagai
upaya menciptakan stabilitas semu,“ ujar dia. Ujung-ujungnya akan banyak
mengorbankan prinsip demokratis yang ada di Indonesia.
Koalisi mahasiswa Indonesia di Australia menyerukan Panca Tuntutan
Rakyat yang berisi lima butir. Pertama, menolak keberadaan calon
presiden yang diidentifikasi sebagai bagian dari kekuatan yang
bertendensi fasisme. Kedua, menuntut para calon presiden yang
berkontestasi dalam Pemilu 2014 agar menjunjung tinggi kebhinnekaan
serta persatuan Indonesia berdasarkan keadilan sosial. Ketiga,
menyerukan kepada para calon presiden agar menjunjung tinggi kebhinekaan
dan hak asasi manusia sebagai agenda penting dalam pemerintahan.
Keempat, menyerukan kepada seluruh masyarakat agar menyatukan diri
untuk tidak mendukung kekuatan politik bertendensi fasis dan
anti-kebhinnekaan. Kelima, menyerukan kepada segenap masyarakat agar
mendorong sistem pemerintahan yang melindungi kebhinnekaan. Hingga
berita ini diturunkan, kata Ridha, dukungan untuk Koalisi beserta tanda
tangan terus berdatangan dari segenap pelosok Australia.
Gerindra dan calon presidennya, Prabowo Subianto, memuat sikap dan
pandangan partai dalam berbagai bidang, termasuk agama. Pada halaman 40
manifesto ini, Gerindra menyebut negara dituntut untuk menjamin
kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk
penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama. | AT | TEMPO | islamedia |
