Jakarta | acehtraffic.com - Mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Hasyim Muzadi menilai pemilu legislatif 2014 masih sarat dengan dugaan praktik politik uang. Para politikus hasil pemilu diperkirakan tidak akan lebih baik dari pemilu sebelumnya.
"Pemilihan umum telah menjadi pembelian umum, dan pilihan masyarakat atas wakil mereka motifnya karena uang," kata Hasyim Muzadi di Pamekasan, Minggu (11/5).
Banyaknya temuan pelanggaran berupaya pengalihan hasil perolehan suara oleh penyelenggara pemilu merupakan bukti adanya pelanggaran dan praktik penyelenggaraan pemilu yang menyimpang. Untuk meraih kemenangan, caleg bahkan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan apapun, termasuk praktik politik uang.
Menurut Hasyim, hal semacam itu hanya akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan tidak peduli terhadap rakyatnya.
"Kita akan sulit mencari pemimpin yang peduli kepada rakyat nantinya, sebab para wakil rakyat yang terpilih itu sudah merasa membeli atas dukungan suara yang telah mereka raih," tutur Hasyim.
Di sisi lain, Hasyim juga menjelaskan praktik politik juga akan menciptakan dinasti politik di berbagai tingkatan. Baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga di tingkat pusat.
Di beberapa daerah tidak sedikit pimpinan eksekutif, yudikatif dan legislatif dari satu keluarga. Demikian juga bupati dan ketua DPRD juga ada yang satu keluarga.
"Akan ada di legislatif yang ketua, sekretaris, bendahara semuanya dikuasai oleh satu keluarga, bahkan kakeknya juga menjadi penasihat di lembaga itu, dan itulah yang terjadi saat ini," kata Hasyim Muzadi.
Jika dinasti politik terjadi, maka demokrasi akan berubah menjadi otokrasi dan hanya akan menimbulkan kerusakan, sebab kebijakan hanya akan ditentukan oleh satu kelompok tertentu.
Hasyim menilai, praktik seperti ini jelas akan merusak tatanan demokrasi di negeri ini, sehingga amanat reformasi yang disuarakan masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. (Merdeka.com)
"Pemilihan umum telah menjadi pembelian umum, dan pilihan masyarakat atas wakil mereka motifnya karena uang," kata Hasyim Muzadi di Pamekasan, Minggu (11/5).
Banyaknya temuan pelanggaran berupaya pengalihan hasil perolehan suara oleh penyelenggara pemilu merupakan bukti adanya pelanggaran dan praktik penyelenggaraan pemilu yang menyimpang. Untuk meraih kemenangan, caleg bahkan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan apapun, termasuk praktik politik uang.
Menurut Hasyim, hal semacam itu hanya akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan tidak peduli terhadap rakyatnya.
"Kita akan sulit mencari pemimpin yang peduli kepada rakyat nantinya, sebab para wakil rakyat yang terpilih itu sudah merasa membeli atas dukungan suara yang telah mereka raih," tutur Hasyim.
Di sisi lain, Hasyim juga menjelaskan praktik politik juga akan menciptakan dinasti politik di berbagai tingkatan. Baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga di tingkat pusat.
Di beberapa daerah tidak sedikit pimpinan eksekutif, yudikatif dan legislatif dari satu keluarga. Demikian juga bupati dan ketua DPRD juga ada yang satu keluarga.
"Akan ada di legislatif yang ketua, sekretaris, bendahara semuanya dikuasai oleh satu keluarga, bahkan kakeknya juga menjadi penasihat di lembaga itu, dan itulah yang terjadi saat ini," kata Hasyim Muzadi.
Jika dinasti politik terjadi, maka demokrasi akan berubah menjadi otokrasi dan hanya akan menimbulkan kerusakan, sebab kebijakan hanya akan ditentukan oleh satu kelompok tertentu.
Hasyim menilai, praktik seperti ini jelas akan merusak tatanan demokrasi di negeri ini, sehingga amanat reformasi yang disuarakan masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. (Merdeka.com)
