Australia | acehtraffic.com - Puluhan ribu pegawai negeri sipil di Australia tengah harap-harap cemas. Sebab, Menteri Keuangan Mathias Cormann berencana memotong anggaran bagi beberapa badan dan departemen di Negeri Kanguru itu.
Dilansir Channel News Asia, Senin 12 Mei 2014, Cormann menilai pemerintahan saat ini terlalu besar, boros dan butuh perampingan. Di saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi tetap lamban, sementara sektor pertambangan memudar.
Tidak disebutkan berapa anggaran yang akan dipotong, namun Cormann setuju menggabungkan atau menghapus beberapa instansi pemerintah. Dengan cara ini, kata dia, pemerintah bisa berhemat hingga AU$470 juta atau sekitar Rp5 triliun.
Menurut laporan kantor berita ABC News, beberapa instansi pemerintah yang akan dihapus adalah Badan Pembaruan Energi Australia, Komisi Nasional Air dan Grup Penasihat Kebijakan Urusan Suku Asli Australia. "Pemerintahan telah menjadi lebih besar dan terlalu boros di bawah pemerintahan sebelumnya," ujar Cormann kepada ABC News pada Senin kemarin.
Ketika dia diinformasikan oleh Departemen Keuangan bahwa ada 1.000 badan pemerintahan yang berbeda, lanjut Cormann, maka itu sudah jelas merupakan pemborosan yang luar biasa. "Terlalu banyak duplikasi," imbuh Cormann.
Sebelumnya Perdana Menteri Tony Abbott pernah mengatakan bahwa 12 ribu PNS akan dipecat. Cormann menambahkan, kemungkinan jumlah PNS yang akan di-PHK lebih dari itu.
"Langkah ini hanya ingin memastikan bahwa pemerintah saat ini efisien dan seefektif mungkin," ujar dia.
Selain itu, Australia juga akan menjual asetnya, di antaranya adalah penyedia asuransi kesehatan swasta, Medibank Private. Bahkan harian Australian Financial Review melaporkan perusahaan pembuat koin mata uang, Royal Australian Mint, akan diprivatisasi. Perusahaan lainnya yakni Komisi Investasi Sekuritas Australia (ASIC) turut dijual.
Selain memangkas anggaran dan melebur beberapa institusi, pemerintah juga membekukan gaji bagi para politisi dan PNS top lainnya. Cormann beralasan, keputusan ini diambil bukan karena motif politik. Tetapi, praktis demi kebutuhan berhemat.
"Ini bukan masalah membidik satu area pemerintahan lalu ke instansi pemerintah lainnya. Kami sangat sistematis dan menggunakan metode yang tepat untuk membenahi pemerintah," kata dia. AT | CNA | Viva.com |
Dilansir Channel News Asia, Senin 12 Mei 2014, Cormann menilai pemerintahan saat ini terlalu besar, boros dan butuh perampingan. Di saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi tetap lamban, sementara sektor pertambangan memudar.
Tidak disebutkan berapa anggaran yang akan dipotong, namun Cormann setuju menggabungkan atau menghapus beberapa instansi pemerintah. Dengan cara ini, kata dia, pemerintah bisa berhemat hingga AU$470 juta atau sekitar Rp5 triliun.
Menurut laporan kantor berita ABC News, beberapa instansi pemerintah yang akan dihapus adalah Badan Pembaruan Energi Australia, Komisi Nasional Air dan Grup Penasihat Kebijakan Urusan Suku Asli Australia. "Pemerintahan telah menjadi lebih besar dan terlalu boros di bawah pemerintahan sebelumnya," ujar Cormann kepada ABC News pada Senin kemarin.
Ketika dia diinformasikan oleh Departemen Keuangan bahwa ada 1.000 badan pemerintahan yang berbeda, lanjut Cormann, maka itu sudah jelas merupakan pemborosan yang luar biasa. "Terlalu banyak duplikasi," imbuh Cormann.
Sebelumnya Perdana Menteri Tony Abbott pernah mengatakan bahwa 12 ribu PNS akan dipecat. Cormann menambahkan, kemungkinan jumlah PNS yang akan di-PHK lebih dari itu.
"Langkah ini hanya ingin memastikan bahwa pemerintah saat ini efisien dan seefektif mungkin," ujar dia.
Selain itu, Australia juga akan menjual asetnya, di antaranya adalah penyedia asuransi kesehatan swasta, Medibank Private. Bahkan harian Australian Financial Review melaporkan perusahaan pembuat koin mata uang, Royal Australian Mint, akan diprivatisasi. Perusahaan lainnya yakni Komisi Investasi Sekuritas Australia (ASIC) turut dijual.
Selain memangkas anggaran dan melebur beberapa institusi, pemerintah juga membekukan gaji bagi para politisi dan PNS top lainnya. Cormann beralasan, keputusan ini diambil bukan karena motif politik. Tetapi, praktis demi kebutuhan berhemat.
"Ini bukan masalah membidik satu area pemerintahan lalu ke instansi pemerintah lainnya. Kami sangat sistematis dan menggunakan metode yang tepat untuk membenahi pemerintah," kata dia. AT | CNA | Viva.com |
