Jakarta | acehtraffic.com - Pemerintah Aceh dikabarkan sudah menawarkan sejumlah opsi desain baru bendera Aceh.
Hal
itu, diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Namun, ia
menuturkan desain baru tersebut belum diajukan secara resmi kepada
pemerintah pusat.
"Soal Qanun mereka, juga persiapkan di sana.
Sudah ada (desain baru). Ada beberapa. Belum dibuka memang. Tapi ada
pembicaraan, andaikata seperti ini bagaimana. Sudah ada diskusi-diskusi
begitu," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara,
Jakarta Pusat, Jumat 18 Oktober 2013.
Gamawan mengatakan, soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wewenang Pemerintah Aceh, RPP Migas Aceh dan Rancangan Peraturan Presiden dengan Badan Pertanahan Aceh masih dibahas antar-kementerian.
Dikatakan
Gamawan, terkait RPP Migas Aceh, belum ada kesepakatan soal prosentase
bagi hasil keungtungan pengelolaan migas antara pemerintah pusat dengan
pemerintah Aceh. "Belum diputuskan. Baru pembahasan dengan kementerian,"
katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dijen
Otda) Kemendagri mengatakan, evaluasi dan klarifikasi Qanun Nomor 3
Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh diundur kembali selama satu bulan hingga 15 November mendatang.
"Sebelumnya
masa 'cooling down' sampai 15 Oktober, sementara sekarang sudah tanggal
11 Oktober, artinya tidak mungkin empat hari ini kami selesaikan dari
segi sisa substansi pembahasan," kata Djohermansyah, Jumat (11/10/2013)
pekan lalu.
Lebih lanjut Djohermansyah menjelaskan substansi
pembahasan yang belum mencapai kesepakatan antara lain terkait
pelimpahan kewenangan pertanahan yang akan diberikan dari Pusat kepada
Kanwil dan Kandep di Aceh.| AT | R | Sumber Tribunews|
