Jakarta | Acehtraffic.com - Mantan terpidana kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati menyampaikan, Anis Matta turut mencicipi Dana Alokasi (DPID), saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, sebelum didaulat menjadi Presiden PKS beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, selain mengendus nama Anis Matta, Wa Ode juga meyakini adanya keterlibatan para Pimpinan DPR RI serta Pimpinan Badan Anggaran DPR RI diantaranya Ketua DPR Marzuki Ali, Priyo B Santoso, dan Pramono Anung serta mantan ketua banggar DPR, Melchias Markus Mekeng.
"Saya sampai detik ini, menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan dan masih konsisten dengan itu," tutur Wa Ode, seusai merampungkan pemeriksaan hari ini, Rabu (13/3) di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Menurut politisi PAN tersebut, berdasarkan fakta persidangan atas kasus yang menjeratnya, harusnya KPK telah menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus ini karena ada aliran dana yang mereka terima.
"Sebenarnya kasus ini, di fakta persidangan sudah jelas dan wartawan tahu. Bahwa fakta di sidang itu juga jelas dan selama ini saya sampaikan media udah dibenarkan dalam fakta sidang, dan dalam pemeriksaan tadi juga sudah saya sampaikan hal itu (aliran dana)," ujar Wa Ode.
Terkait aliran dana, Wa Ode menyampaikan mantan pimpinan Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng pernah menerima dana Rp250 miliar dari proyek DPID. Dia menyebut hal itu sebagai jatah konstitusional. Wa Ode mengetahui keterlibatan Melchias didasari oleh berkas pemeriksaan tenaga ahli Banggar DPR RI Nando.
Dengan mengutip kesaksian Nando, Wa Ode menyatakan empat pimpinan Banggar DPR RI menerima jatah Rp250 miliar. Sedangkan Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Rp300 miliar. Adapun tiga wakilnya, Anis Matta, Priyo B Santoso, serta Pramono Anung menerima Rp250 miliar| AT | M | JS |
Tidak hanya itu, selain mengendus nama Anis Matta, Wa Ode juga meyakini adanya keterlibatan para Pimpinan DPR RI serta Pimpinan Badan Anggaran DPR RI diantaranya Ketua DPR Marzuki Ali, Priyo B Santoso, dan Pramono Anung serta mantan ketua banggar DPR, Melchias Markus Mekeng.
"Saya sampai detik ini, menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan dan masih konsisten dengan itu," tutur Wa Ode, seusai merampungkan pemeriksaan hari ini, Rabu (13/3) di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Menurut politisi PAN tersebut, berdasarkan fakta persidangan atas kasus yang menjeratnya, harusnya KPK telah menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus ini karena ada aliran dana yang mereka terima.
"Sebenarnya kasus ini, di fakta persidangan sudah jelas dan wartawan tahu. Bahwa fakta di sidang itu juga jelas dan selama ini saya sampaikan media udah dibenarkan dalam fakta sidang, dan dalam pemeriksaan tadi juga sudah saya sampaikan hal itu (aliran dana)," ujar Wa Ode.
Terkait aliran dana, Wa Ode menyampaikan mantan pimpinan Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng pernah menerima dana Rp250 miliar dari proyek DPID. Dia menyebut hal itu sebagai jatah konstitusional. Wa Ode mengetahui keterlibatan Melchias didasari oleh berkas pemeriksaan tenaga ahli Banggar DPR RI Nando.
Dengan mengutip kesaksian Nando, Wa Ode menyatakan empat pimpinan Banggar DPR RI menerima jatah Rp250 miliar. Sedangkan Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Rp300 miliar. Adapun tiga wakilnya, Anis Matta, Priyo B Santoso, serta Pramono Anung menerima Rp250 miliar| AT | M | JS |
