Banda Aceh | Acehtraffic.com - Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc berharap Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dapat merumuskan langkah-langkah progressif dan action plan tahun 2013 dalam menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar di Kota Banda Aceh.
Hal itu disampaikan Walikota saat memberi arahan sekaligus keynote speaker pada Rapat Kerja (Raker) MPU Kota di aula kantor MPU Lingke Rabu 20 Maret 2013.
Dikatakannya MPU kedepan harus lebih berperan dalam memberikan pertimbangan kepada eksekutif dan legislatif sekaligus menjadi partner utama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah.
" Kita berharap dengan pertimbangan dan masukan yang diberikan oleh MPU, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan suatu kebijakan ", ujarnya.
Walikota menegaskan umara tanpa ulama akan berjalan pincang, oleh karena itu agar ada balance (keseimbangan) dalam menjalani roda pemerintahan dan memimpin masyarakat perlu keharmonisan dan keselarasan antara ulama dan umara.
" Kita harapkan melalui raker MPU ini bisa memberikan masukan-masukan yang bisa kita laksanakan sehingga penerapan Syariat Islam bisa lebih kaffah di Banda Aceh, tambahnya.
Dikatakannya problem-problem yang dihadapi Pemko cukup luar biasa, apalagi Banda Aceh dipandang sebagai ibukota provinsi, sebagai show windownya Aceh, sebagai barometer dan tolak ukur bagi daerah lain.
Walikota menilai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh semakin terdegradasi dengan adanya pengaruh globalisasi, akibatnya timbullah dekadensi moral para pemuda , akibat pengaruh internet, narkoba dan televisi. " Kami ingin di dalam raker ini bisa dibahas secara lebih detail apa yang harus kita lakukan. Walaupun sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan. seperti sudah membentuk tim amar makruf nahi mungkar, dai daiyah, ada muhtasib gampong dan lainnya", pinta Walikota.
Sementara ketua MPU Kota Banda Aceh A.Karim Syekh menyampaikan raker MPU akan membahas masalah sinergisitas antara MPU dengan dua lembaga yaitu pihak legeslatif dan yudikatif.
Selama ini sambungnya hubungan sinergisitas dengan dua lembaga tersebut bukannya tidak ada. Tapi katanya kecil sekali sinergisitas ini terbangun.
Diharapkan dengan terbangunnya sinergisitas, nantinya akan terwujud sebuah kerjasama. " Kecuali selama ini sinergisitas sangat baik telah terbangun antara MPU dengan Eksekutif. Namun saat ini sinergisitas MPU dengan DPRK dan pihak yudikatif belum terbangun sempurna, ungkapnya.
Oleh karenanya tema raker kita kali ini " optimalisasi peran MPU dalam memberikan pertimbangan kepada oemerintah kota dan DPRK untuk penguatan syariat islam " diharap mampu membangun sinergisitas MPU dengan DPRK.
Raker yang berlangsung selama sehari (20 Maret) akan diisi oleh beberapa pemeteri yakni dari pihak kepolisian, ketua MPU Kota dan DPRK Kota Banda Aceh. Sementara peserta raker MPU berjumlah 76 orang terdiri dari anggota MPU, anggota muslimat serta para tengku ulama yang ada pada setiap kecamatan di kota Banda Aceh.| AT | M | Rilis |
Dikatakannya MPU kedepan harus lebih berperan dalam memberikan pertimbangan kepada eksekutif dan legislatif sekaligus menjadi partner utama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah.
" Kita berharap dengan pertimbangan dan masukan yang diberikan oleh MPU, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan suatu kebijakan ", ujarnya.
Walikota menegaskan umara tanpa ulama akan berjalan pincang, oleh karena itu agar ada balance (keseimbangan) dalam menjalani roda pemerintahan dan memimpin masyarakat perlu keharmonisan dan keselarasan antara ulama dan umara.
" Kita harapkan melalui raker MPU ini bisa memberikan masukan-masukan yang bisa kita laksanakan sehingga penerapan Syariat Islam bisa lebih kaffah di Banda Aceh, tambahnya.
Dikatakannya problem-problem yang dihadapi Pemko cukup luar biasa, apalagi Banda Aceh dipandang sebagai ibukota provinsi, sebagai show windownya Aceh, sebagai barometer dan tolak ukur bagi daerah lain.
Walikota menilai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh semakin terdegradasi dengan adanya pengaruh globalisasi, akibatnya timbullah dekadensi moral para pemuda , akibat pengaruh internet, narkoba dan televisi. " Kami ingin di dalam raker ini bisa dibahas secara lebih detail apa yang harus kita lakukan. Walaupun sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan. seperti sudah membentuk tim amar makruf nahi mungkar, dai daiyah, ada muhtasib gampong dan lainnya", pinta Walikota.
Sementara ketua MPU Kota Banda Aceh A.Karim Syekh menyampaikan raker MPU akan membahas masalah sinergisitas antara MPU dengan dua lembaga yaitu pihak legeslatif dan yudikatif.
Selama ini sambungnya hubungan sinergisitas dengan dua lembaga tersebut bukannya tidak ada. Tapi katanya kecil sekali sinergisitas ini terbangun.
Diharapkan dengan terbangunnya sinergisitas, nantinya akan terwujud sebuah kerjasama. " Kecuali selama ini sinergisitas sangat baik telah terbangun antara MPU dengan Eksekutif. Namun saat ini sinergisitas MPU dengan DPRK dan pihak yudikatif belum terbangun sempurna, ungkapnya.
Oleh karenanya tema raker kita kali ini " optimalisasi peran MPU dalam memberikan pertimbangan kepada oemerintah kota dan DPRK untuk penguatan syariat islam " diharap mampu membangun sinergisitas MPU dengan DPRK.
Raker yang berlangsung selama sehari (20 Maret) akan diisi oleh beberapa pemeteri yakni dari pihak kepolisian, ketua MPU Kota dan DPRK Kota Banda Aceh. Sementara peserta raker MPU berjumlah 76 orang terdiri dari anggota MPU, anggota muslimat serta para tengku ulama yang ada pada setiap kecamatan di kota Banda Aceh.| AT | M | Rilis |
