Yogyakarta | acehtraffic.com - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafi`i Ma`arif menilai sistem politik Indonesia yang berlaku sekarang banci, karena tidak sepenuhnya presidensial dan bukan pula parlementer.
"Sistem politik banci itu pasti menjadi rintangan inheren terbesar bagi demokrasi untuk berfungsi secara sehat dan kuat," katanya pada dialog kepemimpinan bertema Kontribusi Universitas Islam Indonesia (UII) dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa, di Yogyakarta, Senin 21 Januari 2013
Menurut dia, dualisme semacam itu harus diakhiri dengan menawarkan sebuah teori radikal berdasarkan kajian yang mendalam tentang Pancasila dan UUD 1945.
Namun, kata dia, betapa pun lemahnya sistem politik Indonesia, jika bangsa ini memiliki kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner, kelemahan dalam masa transisional antara 2014 hingga 2019 masih bisa diatasi sampai batas tertentu.
"Sampai 'jenis kelamin' demokrasi Indonesia menjadi terang benderang, yakni sepenuhnya presidensial. Dengan kata lain, masa antara 2014 hingga 2019 menjadi sangat kritikal dan menentukan bagi hari depan demokrasi Indonesia," katanya.
Berbicara di forum yang sama, Rektor UII Edy Suandi Hamid mengatakan dengan semakin dekatnya pergantian kepemimpinan nasional, perguruan tinggi dan kaum cendekia seharusnya ikut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.
"Dengan tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih relatif rendah dan formalistik, para `opinion leader` dan kalangan cendekiawan bertanggung jawab membentuk opini publik untuk menaikkan akseptabilitas dan elektabilitas," katanya.
Menurut dia tanggung jawab cendekiawan itu penting karena figus pemimpin yang amanah pasti tidak akan menaikkan akseptabilitas dan elektabilitasnya dengan cara-cara instan dengan memunculkan citra sendiri sebagai manusia super.
"Pencitraan itu dilakukan melalui kampanye dan iklan yang bombastid yang didukung oleh pendana yang saat kemenangan akan menuntut balik atas dana yang telah dikeluarkan," katanya.
Oleh karena itu, semua yang memiliki akses ke publik pemilih seyogianya memberikan pendidikan politik dengan menjual tokoh berkarakter dan punya rekam jejak baik untuk dipasarkan dalam rangka menaikkan akseptabilitas dan elektabilitasnya | AT | R | INC|
"Sistem politik banci itu pasti menjadi rintangan inheren terbesar bagi demokrasi untuk berfungsi secara sehat dan kuat," katanya pada dialog kepemimpinan bertema Kontribusi Universitas Islam Indonesia (UII) dalam Menyiapkan Pemimpin Bangsa, di Yogyakarta, Senin 21 Januari 2013
Menurut dia, dualisme semacam itu harus diakhiri dengan menawarkan sebuah teori radikal berdasarkan kajian yang mendalam tentang Pancasila dan UUD 1945.
Namun, kata dia, betapa pun lemahnya sistem politik Indonesia, jika bangsa ini memiliki kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner, kelemahan dalam masa transisional antara 2014 hingga 2019 masih bisa diatasi sampai batas tertentu.
"Sampai 'jenis kelamin' demokrasi Indonesia menjadi terang benderang, yakni sepenuhnya presidensial. Dengan kata lain, masa antara 2014 hingga 2019 menjadi sangat kritikal dan menentukan bagi hari depan demokrasi Indonesia," katanya.
Berbicara di forum yang sama, Rektor UII Edy Suandi Hamid mengatakan dengan semakin dekatnya pergantian kepemimpinan nasional, perguruan tinggi dan kaum cendekia seharusnya ikut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.
"Dengan tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang masih relatif rendah dan formalistik, para `opinion leader` dan kalangan cendekiawan bertanggung jawab membentuk opini publik untuk menaikkan akseptabilitas dan elektabilitas," katanya.
Menurut dia tanggung jawab cendekiawan itu penting karena figus pemimpin yang amanah pasti tidak akan menaikkan akseptabilitas dan elektabilitasnya dengan cara-cara instan dengan memunculkan citra sendiri sebagai manusia super.
"Pencitraan itu dilakukan melalui kampanye dan iklan yang bombastid yang didukung oleh pendana yang saat kemenangan akan menuntut balik atas dana yang telah dikeluarkan," katanya.
Oleh karena itu, semua yang memiliki akses ke publik pemilih seyogianya memberikan pendidikan politik dengan menjual tokoh berkarakter dan punya rekam jejak baik untuk dipasarkan dalam rangka menaikkan akseptabilitas dan elektabilitasnya | AT | R | INC|
