Banda Aceh | acehtraffic.com-
Total belanja pembangunan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp
11,256 triliun atau bertambah Rp 2,198 triliun dari pagu dalam Plafon Prioritas
Anggaran Sementara (PPAS) 2013 yang diusul Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)
kepada DPRA sebesar Rp 9,058 triliun.
Info tentang tambahan belanja pembangunan itu diperoleh Serambi dari Bappeda Aceh serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), Selasa 29 Januari 2013
Dari tambahan belanja pembangunan sebesar Rp 2,198 triliun itu, Rp 1,842 triliun di antaranya usulan baru Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah kepada Ketua DPRA dalam suratnya tanggal 21 Januari 2013. Tujuannya untuk menampung usulan baru yang belum tertampung dalam PPAS 2013.
Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Abubakar A Karim yang dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan, total anggaran belanja pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2013 sekitar Rp 11,256 triliun. Dibandingkan dengan usulan pertama Gubernur dalam dokumen PPAS 2013 yang besarnya Rp 9,058 triliun, berarti telah bertambah Rp 2,198 triliun.
Penambahan itu, kata Abubakar, Rp 1,842 triliun di antaranya berasal dari Gubernur Aceh yang disampaikan melalui surat kepada Ketua DPRA. Sedangkan tambahan yang Rp 356 miliar lagi, tak begitu jelas siapa-siapa saja yang mengusulkan.
Prof Abubabar Karim yang ditanyai soal itu hanya mengatakan, “Bisa saja dari hasil pembahasan, yakni sebelum DPRA menyerahkan hasil pembahasan komisi bersama mitra kerja SKPA-nya masing-masing. Atau ada usulan lama yang belum tertampung atau terlupakan dalam pembahasan bersama sebelumnya.”
Abubakar kemudian merinci, tambahan belanja sebesar Rp 1,842 triliun yang disampaikan Gubernur Zaini kepada Pimpinan DPRA itu dimaksudkan untuk menampung usulan program baru yang masuk dari SKPA yang belum dimasukkan dalam dokumen PPAS 2013.
Selain itu, ada juga tambahan program dan volume atau frekuensi kegiatan yang dinilai bisa meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat dan daerah. Misalnya, untuk bidang pertanian tanaman pangan, perluasan areal tanaman jagung rakyat, kedelai, dan kacang tanah.
Di samping untuk perluasan areal
tanaman karet, kelapa sawit, cokelat, dan komoditi unggul perkebunan masyarakat
di 23 kabupaten/kota. Untuk semua itu, Gubernur Zaini mengusulkan tambahan
anggaran pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) mencapai Rp 600 miliar.
Selain itu, sebut Abubakar, Gubernur Aceh juga perlu memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota yang penerimaan daerahnya masih rendah, sementara kebutuhan anggarannya untuk mempercepat pembangunan prasarana dana sarana infrastruktur dasar di daerahnya sangatlah besar.
Selain itu, sebut Abubakar, Gubernur Aceh juga perlu memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota yang penerimaan daerahnya masih rendah, sementara kebutuhan anggarannya untuk mempercepat pembangunan prasarana dana sarana infrastruktur dasar di daerahnya sangatlah besar.
Misalnya, pembangunan air bersih,
drainase kota, pasar, untuk kebersihan kota, gedung pemerintahan, dan lainnya.
Untuk keseluruhan item ini, Gubernur Zaini mengusulkan tambahan bantuan sekitar
Rp 200 miliar.
Untuk dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, yang biasanya telah dimasukkan dalam PPAS, tapi setelah dilakukan penelusuran ternyata belum masuk, sehingga dimasukkan dalam usulan tambahan.
Jumlah usulannya Rp 100 miliar. Ini meningkat signifikan dari usulan gubernur sebelumnya, Rp 68 miliar. Jumlah itu, baru dalam bentuk usulan pagu saja, sedangkan penggunaannya sangat tergantung dari kebutuhan di lapangan.
Juga ada anggaran untuk penguatan perdamaian Rp 70 miliar. Berikutnya, pengadaan berbagai peralatan kesehatan di RSUZA Banda Aceh diusulkan Rp 40 miliar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ada juga biaya operasional Lembaga Wali Nanggroe (WN) Rp 40 miliar, penyelesaian Meuligoe WN Rp 10 miliar, rehab rumah dinas Kapolda Rp 3 miliar, rumah Wakapolda Rp 1,3 miliar, dan untuk lanjutan Sekolah Dirgantara Rp 15 miliar.
Ada juga pos anggaran pembebasan tanah untuk berbagai lanjutan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur. Misalnya, untuk jalan tembus Panglima Nyak Makam Banda Aceh sebesar Rp 50 miliar, Krueng Keureuto Rp 25 miliar, pemindahan lokasi Pusat Pemerintahan Aceh Besar Rp 50 miliar, pembangunan Rumah Sakit Regional di Pidie Rp 25 miliar, KONI Rp 15 miliar, dan Irigasi Krueng Pase Rp 15 miliar.
Selain itu, untuk anggaran penanggulangan bencana BPBA Rp 20 miliar, lanjutan paket proyek Jalan Cot Panglima Bireuen-Takengon Rp 40 miliar, honor guru dayah Rp 15 miliar, tambahan dana beasiswa Rp 22,5 miliar, luncuran dana tanggap darurat 2012 Rp 72,5 miliar, pengendalian Kuala Pase, Kuala Cangkoi, dan Krueng Keureuto Rp 25 miliar.
Juga diplot anggaran untuk relokasi pemukiman penduduk di Tiro dan Rukoh plus untuk bangun waduk Rp 50 miliar, lanjutan pembangunan ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda Rp 10 miliar, MCK, taman dan detail engineering design (DED) Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Rp 10 miliar, Renovasi Masjid Daud Beureueh Beureunun Rp 10 miliar, dan masih banyak pos lainnya. | AT | R | SERAMBI |
Untuk dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, yang biasanya telah dimasukkan dalam PPAS, tapi setelah dilakukan penelusuran ternyata belum masuk, sehingga dimasukkan dalam usulan tambahan.
Jumlah usulannya Rp 100 miliar. Ini meningkat signifikan dari usulan gubernur sebelumnya, Rp 68 miliar. Jumlah itu, baru dalam bentuk usulan pagu saja, sedangkan penggunaannya sangat tergantung dari kebutuhan di lapangan.
Juga ada anggaran untuk penguatan perdamaian Rp 70 miliar. Berikutnya, pengadaan berbagai peralatan kesehatan di RSUZA Banda Aceh diusulkan Rp 40 miliar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ada juga biaya operasional Lembaga Wali Nanggroe (WN) Rp 40 miliar, penyelesaian Meuligoe WN Rp 10 miliar, rehab rumah dinas Kapolda Rp 3 miliar, rumah Wakapolda Rp 1,3 miliar, dan untuk lanjutan Sekolah Dirgantara Rp 15 miliar.
Ada juga pos anggaran pembebasan tanah untuk berbagai lanjutan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur. Misalnya, untuk jalan tembus Panglima Nyak Makam Banda Aceh sebesar Rp 50 miliar, Krueng Keureuto Rp 25 miliar, pemindahan lokasi Pusat Pemerintahan Aceh Besar Rp 50 miliar, pembangunan Rumah Sakit Regional di Pidie Rp 25 miliar, KONI Rp 15 miliar, dan Irigasi Krueng Pase Rp 15 miliar.
Selain itu, untuk anggaran penanggulangan bencana BPBA Rp 20 miliar, lanjutan paket proyek Jalan Cot Panglima Bireuen-Takengon Rp 40 miliar, honor guru dayah Rp 15 miliar, tambahan dana beasiswa Rp 22,5 miliar, luncuran dana tanggap darurat 2012 Rp 72,5 miliar, pengendalian Kuala Pase, Kuala Cangkoi, dan Krueng Keureuto Rp 25 miliar.
Juga diplot anggaran untuk relokasi pemukiman penduduk di Tiro dan Rukoh plus untuk bangun waduk Rp 50 miliar, lanjutan pembangunan ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda Rp 10 miliar, MCK, taman dan detail engineering design (DED) Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Rp 10 miliar, Renovasi Masjid Daud Beureueh Beureunun Rp 10 miliar, dan masih banyak pos lainnya. | AT | R | SERAMBI |
