Jakarta | Acehtraffic.com - Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan mengungkapkan jika besaran upeti yang diminta oleh oknum DPR kepada Kementerian BUMN besarannya sangat bervariasi. Bahkan upeti yang diminta berkisar mulai dari 5-10 persen dari alokasi anggaran.
"Ada yang minta 5 persen dari sekian ratus miliar, ada yang minta 10 persen, coba bayangkan," ujar Dahlan seperti dikutif wawancara di MetroTv, Senin 5 November 2012.
Meski begitu Dahlan enggan menyebutkan siapa oknum yang meminta upeti sebesar 5-10 persen tersebut dari alokasi anggaran yang ada di Kementerian BUMN. Sebab Dahlan khawatir jika hal itu diungkap nantinya akan menuai kontroversi baru.
"Nanti saja saya ungkap di DPR," tegasnya.
Sebelumnya, Dahlan Iskan menyampaikan adanya oknum pemeras BUMN kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Atas laporan tersebut, Seskab mengeluarkan surat edaran yang melarang semua Kementerian memberikan atau memenuhir permintaan oknum DPR terkait upeti dari alokasi anggaran.
Hari ini Dahlan Iskan sendiri akan hadir memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR terkait laporan tersebut. Pasalnya laporan Dahlan telah membuat kegaduhan politik dan meresahkan publik.| AT | M | IH |
"Ada yang minta 5 persen dari sekian ratus miliar, ada yang minta 10 persen, coba bayangkan," ujar Dahlan seperti dikutif wawancara di MetroTv, Senin 5 November 2012.
Meski begitu Dahlan enggan menyebutkan siapa oknum yang meminta upeti sebesar 5-10 persen tersebut dari alokasi anggaran yang ada di Kementerian BUMN. Sebab Dahlan khawatir jika hal itu diungkap nantinya akan menuai kontroversi baru.
"Nanti saja saya ungkap di DPR," tegasnya.
Sebelumnya, Dahlan Iskan menyampaikan adanya oknum pemeras BUMN kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Atas laporan tersebut, Seskab mengeluarkan surat edaran yang melarang semua Kementerian memberikan atau memenuhir permintaan oknum DPR terkait upeti dari alokasi anggaran.
Hari ini Dahlan Iskan sendiri akan hadir memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR terkait laporan tersebut. Pasalnya laporan Dahlan telah membuat kegaduhan politik dan meresahkan publik.| AT | M | IH |
