SETIAP kali 30 September
melintas, orang sulit melupakan Partai Komunis Indonesia. Bahkan PKI banyak
melakukan kesalahan hingga akhirnya tumbang dalam prahara Gerakan 30 September,
banyak orang mahfum. Menjelang 1965, ketua umumnya, Dipa Nusantara Aidit,
menghadapi dilema yang tak mudah dipecahkan.
Menjadi pimpinan partai sejak
Januari 1951, tiga tahun setelah pemberontakan Madiun, Aidit berhasil
mengkonsolidasi partai yang sedang jatuh itu dengan kecepatan yang mengundang
decak kagum.
PKI menduduki posisi keempat
dalam Pemilu 1955 dengan 6,1 juta pemilih atau meraih 16,4 persen suara. Dalam
pemilu daerah yang dilangsungkan dua tahun kemudian, jumlah suara PKI meningkat
hampir 40 persen.
Di beberapa daerah mereka bahkan
mendapat suara mayoritas. Setelah partai komunis di Uni Soviet dan Republik
Rakyat Cina, PKI menjadi partai komunis terbesar di dunia. Anggota partai itu
diklaim 3,5 juta orang, berlipat ratusan kali dari semula hanya 4.000 orang.
Tapi mereka tak kunjung bisa
mewujudkan revolusi--tahap penting untuk mencapai masyarakat tanpa kelas
seperti dicita-citakan Marx dan Lenin. Mengharapkan "revolusi"
melalui pemilu seperti menggantang asap, karena Bung Karno dengan Demokrasi
Terpimpinnya tak membuka pintu.
Selain itu, pemilu bagi sebagian
petinggi PKI dianggap bukan ide yang cemerlang, mengingat--kecuali di
Cile--partai komunis tak pernah menang. Ide Nasakom yang dijalankan Soekarno
untuk menyatukan golongan nasionalis, agama, dan komunis, telah menyandera PKI.
Tapi yang paling mencemaskan D.N.
Aidit adalah bahwa PKI tak punya tentara. Padahal kekuasaan, seperti kata Mao
Tse Tung, lahir dari ujung bedil. Membentuk sayap militer tak mudah: selain
makan waktu, ini sulit dilakukan mengingat tentara pasti menghalangi. Ide Aidit
membentuk angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani tak terwujud
karena resistensi militer.
PKI berkejaran dengan waktu: Bung
Karno uzur dan sakit, sementara selalu saja terdengar kabar bahwa militer, yang
memiliki senjata, bakal mengambil alih kekuasaan.
Maka dilakukanlah taktik yang tak
konvensional itu: infiltrasi ke tubuh ABRI. Aidit percaya, revolusi bisa
dimulai dengan kudeta yang didukung sedikitnya 30 persen tentara. Untuk
mencapai tujuannya, Aidit menggunakan organ partai bernama Biro Chusus pimpinan
Syam Kamaruzzaman.
Di sini muncul blunder lain.
Aidit mengambil keputusan-keputusan sepihak bersama Syam tanpa berkonsultasi
dengan petinggi partai lainnya. Sudisman menyindir Biro Chusus sebagai PKI
ilegal. Sejumlah studi meyakini Aidit sendiri akhirnya ditinggalkan Syam.
Selanjutnya, kita tahu: PKI porak poranda dan ratusan ribu rakyat mati akibat
perang saudara.
Adakah yang bisa dipetik dari
peristiwa sejarah itu? Harus diakui, PKI adalah partai besar. Partai ini berdiri
dan dibangun di atas sebuah cita-cita. Harapan itu kemudian diturunkan dalam
bentuk "program umum" dan "program khusus", serta
dijalankan melalui pelbagai kegiatan yang dikontrol dan diukur. PKI punya teori
perjuangan.
Frasa "memperjuangkan
kepentingan rakyat," di tangan PKI, tak berhenti sebagai janji kampanye.
Program tanah untuk rakyat, misalnya, diperjuangkan untuk memberikan porsi yang
lebih besar kepada petani penggarap atas hasil panen--sesuatu yang sebelumnya
hanya menguntungkan pemilik tanah.
Sejarah Bolshevik mengajarkan
kepada PKI ihwal perlunya model organisasi yang ketat. Ada Central Comite dan
Politbiro yang menentukan kebijakan organisasi.
Calon anggota diperiksa dan
diawasi dalam jangka waktu tertentu hingga akhirnya diterima sebagai kader.
Demokrasi pada taraf tertentu diterapkan untuk menghindari fraksinasi.
Pendidikan politik dijalankan bahkan hingga ke desa-desa. Buku Mao Tse Tung
diterjemahkan ke bahasa daerah agar bisa dipelajari secara luas.
Kantor PKI, seperti disebut dalam
sejumlah studi, adalah markas yang hidup dan bergerak. Organisasi tak hanya
mengurus program partai tapi juga tetek-bengek seperti anggota yang meninggal
atau melahirkan.
PKI tak hanya menjadi organisasi politik tapi
juga menjadi komunitas. Ketika kantor pusat PKI dibangun di Jalan Kramat Raya,
Jakarta, sebagian besar dananya diperoleh dari sumbangan anggota yang
pengelolaannya dilaporkan secara transparan. Koran Harian Rakjat digenjot
oplahnya hingga mencapai 60 ribu eksemplar--jumlah yang fantastis untuk zaman
itu.
Intinya, PKI memperjuangkan
kepentingan kadernya, dan para anggota bekerja untuk partai karena kesamaan
cita-cita.
Empat puluh dua tahun setelah 1965 dan sembilan tahun setelah
"revolusi" 1998, sebuah partai yang hidup mengurus anggotanya sepanjang
tahun itulah yang tak kita temukan pada kebanyakan partai zaman sekarang. | Tempo, 1-7 Oktober 2007 | Bersambung
