Jakarta | Acehtraffic.com - Ribuan orang pagi ini tumplek di Bundaran HI Jakarta. Mereka melakukan aksi sebagai dukungan moral terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mendapatkan upaya pelemahan oleh berbagai pihak.
Uniknya, aksi yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB ini dipenuhi oleh poster-poster bertuliskan 'kemana presiden kita'. Poster berukuran 30x50 centimeter berwarna hitam tersebut dibawa oleh ribuan orang yang memadati bundaran HI.
Selain membawa poster bertuliskan 'kemana presiden kita', massa juga membawa berbagai poster yang berisi dukungan terhadap KPK. Tak lupa massa juga mengenakan atribut lain seperti ikat kepala.
Aksi massa ini dipicu oleh keprihatinan terhadap pengepungan Provos terhadap gedung KPK kemarin malam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun diminta turun tangan hentikan tindakan Polri yang terus berusaha menggerogoti komisi antikorupsi ini.
"Presiden tidak boleh berwacana, rakyat kan ingin Pak SBY tampil memimpin pemberantasan korupsi seperti yang dia katakan sejak awal," ujar Ketua DPP Bidang Komunikasi Politik Bima Arya Sugiarto dalam diskusi di Warung Daun, Sabtu (6/10) kemarin.
Bima sangat menyesalkan sikap Polri yang tiba-tiba berusaha menangkap penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan. Novel dituduh menembak sejumlah enam pencuri burung walet di Bengkulu pada tahun 2004. Satu pencuri tewas.
Sekretaris kabinet Dipo Alam menyatakan SBY tidak tinggal diam dengan adanya kisruh KPK dan Polri. Dipo juga menjamin SBY tak akan sejalan dengan rencana menghilangkan kewenangan KPk melalui revisi undang-undang.
"Tidak, tidak ada pembiaran, saya yakin, saya tahu presiden, tidak ada pembiaran untuk masalah KPK, saya tegaskan barangnya (draf revisi UU KPK) di Baleg, masa itu dikatakan pembiaran, sistem jalan," ujar Dipo.
Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera membuat pernyataan terkait polemik Polri dan KPK. Sementara terkait rencana revisi UU KPK, Presiden sudah memiliki garis sikap tegas.
"Tadi pagi Presiden menelepon saya, dan menyatakan segera akan membuat pernyataan publik tentang situasi Polri dan KPK," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dalam rilisnya, Sabtu (6/10) kemarin.
Denny diminta memberikan beberapa masukan dan melaporkan perkembangan situasi terkini, mengenai persoalan tersebut. Pernyataan Presiden, imbuh Denny, akan disampaikan terbuka.
"Mungkin dalam satu atau dua hari ini. Saya harap media massa dapat meliput dan menyampaikannya segera pada masyarakat," ujar Denny.| AT | M | MR |
