Jakarta | Acehtraffic.com - Saat ini Indonesia memiliki 92 pulau terluar/terdepan yang umumnya lokasinya sangat terpencil. Pemerintah menyiapkan beberapa program untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut.
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengatakan, pengelolaan dan pengembangan serta percepatan pulau-pulau kecil terdepan dilaksanakan lewat program adopsi pulau.
Program adopsi pulau merupakan salah satu program pengembangan pulau-pulau kecil yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta.
Terkait pengembangan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi di pulau-pulau kecil terdepan, Sudirman mengatakan infrastruktur berperan penting dalam menarik perhatian para investor.
“Nantinya akan disediakan berbagai fasilitas sepeti energi, air bersih, cool box, floating jetty serta berbagai bantuan sarana alat tangkap,” katanya dalam keterangan tertulisnya Minggu 7 Oktober 2012.
Ia menuturkan investasi tersebut akan diarahkan ke sektor perikanan dan pariwisata. Terkait hal itu, KKP telah mengidentifikasi dan memetakan pulau-pulau kecil terdepan serta membuat profil 92 pulau kecil terluar dan 31 pulau diantaranya telah berpenduduk.
“Sebanyak 31 pulau terdepan tersebut berpenduduk, sehingga perlu kita berdayakan ekonomi masyarakatnya,” jelas Sudirman.
Seperti diketahui, KKP bersinergi dengan 17 Kementerian/Lembaga terkait telah melaksanakan rapat koordinasi, terkait pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Hal tersebut merujuk pada Perpres 78/2005. Pada 2012, KKP menargetkan 60 pulau-pulau kecil menjadi prioritas sesuai dengan Renstra KKP 2010-2014.
Program adopsi pulau tersebut turut mengajak Perguruan Tinggi (PT). Adapun pihak PT seperti, IPB telah melaksanan program aksi dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa di dua pulau yakni, pulau Subi Kecil dan Nusa Kambangan, sementara Universitas Hasanuddin di Pulau Sebatik
KKP secara aktif mengajak kalangan pengusaha asing dan nasional untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil terdepan. Lantaran terdapat 12 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga dan rawan konflik perbatasan.
Ketua Dewan Maritim Indonesia Hasyim Jalal mengatakan pentingnya Indonesia, untuk memiliki visi yang berorientasi maritim untuk membangun bangsa yang besar. Apalagi lanjutnya, bangsa kita telah memiliki dasar hukum laut yang diakui oleh dunia. Dasar hukum laut tersebut seperti Deklarasi Juanda dan United Nations Convension on the Law of the Sea (UNCLOS) III.
Namun ia menyayangkan, pemanfaatan potensi-potensi dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilbelum cukupoptimal di lakukan, akibat perhatian dan kebijakan pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.
Hasyim mengatakan, Indonesia yang 70 persennya merupakan wilayah laut dan pesisir sangat tepat mengadopsi ekonomi biru dalammendukung pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada Presiden RI yang telah meraih penghargaan internasional di bidang lingkungan. | AT | H | DT |
