Jember | acehtraffic.com - Bupati Mohammad Zainal Abidin (MZA) Djalal siap menanggung semua resiko, terkait rencananya melakukan industrialisasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia menolak Jember dijadikan daerah berbasis agraris sepenuhnya.
"Saya akan membuka ruang sedikit, agar daerah tertentu (menjadi kawasan industri)," kata Djalal. Dengan industrialisasi, ia percaya pertumbuhan ekonomi Jember akan semakin pesat jika dibandingkan tetap bertahan sebagai daerah pertanian.
Apakah tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah pusat dan provinsi? "Tidak masalah, saya berani bertanggung jawab. Bertentangan dengan nasional, saya berani," kata Djalal bersemangat.
Menurut Djalal, dirinya memikirkan rakyat Jember. "Saya ini memikirkan rakyat jember, bukan memikirkan rakyat Indonesia. Gubernur tidak memikirkan saya, presiden tidak memikirkan, ya terus kenapa saya kok disuruh mikir mereka? kan kebalik?" katanya, enteng.
Selama ini, Djalal menilai pemerintah pusat tak banyak membantu petani di Jember. Saat petani tembakau di Jember menjerit karena harga anjlok, pemerintah pusat juga tak bereaksi. Oleh sebab itu, ia tak terlampau peduli jika pemerintah pusat dan provinsi memutuskan Jember sebagai wilayah agraris. "Kok enak orang menyuruh-nyuruh saja," katanya.
Djalal memersilakan industri masuk ke Jember, walau itu harus mengorbankan lahan pertanian. Selama ini Jember dikenal sebagai gudang atau lumbung beras. Jika rencana Djalal ini benar-benar terwujud, maka kemungkinan produksi beras akan berkurang. Djalal menyadari itu. "Perkara akhirnya Indonesia impor beras bertambah, ya urusannya sampeyan (pemerintah pusat)," katanya.
Djalal sadar, bahwa rencananya itu akan menabrak regulasi pemerintah pusat. Namun, menurut dia, regulasi ada untuk menyejahterakan rakyat. Jika kemudian keputusannya melakuka industrialisasi di Jember menyejahterakan rakyat setempat, ia tak masalah. "Saya kan yang tanggungjawab. Yang milih saya rakyat Jember," katanya.
Namun bukankah RTRW Jember sudah mendapat persetujuan substantif (persub) dari pemerintah pusat? "Kalau (RTRW Jember sebagai daerah industri) tidak disetujui (pemerintah pusat), saya lanjutkan. Tidak masalah tabrakan, yang penting saya tidak tabrakan dengan DPR. Yang penting DPR kompak. Masa saya mau dipenjara?" kata Djalal. | AT | Z | Beritajatim
