Jakarta | Acehtraffic.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan pernyataan presiden untuk melakukan efisiensi anggaran belanja nonproduktif ialah isapan jempol belaka. Hal ini terlihat dari besarnya anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 21 triliun tahun mendatang.
Sekretaris Jendral Fitra, Yuna Farhan, mengatakan belanja perjalanan tahun 2013 tumbuh 17 persen dari tahun ini yakni dari Rp 18 triliun menjadi Rp 21 triliun.
"Jadi apa yang diomongkan presiden untuk efisiensi tidak terbukti dan hanya pencitraanbiasa," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (16/9).
Hal ini, lanjutnya, berpotensi menambah beban negara seiring dengan peningkatan anggaran perjalanan dinas juga peningkatanpenyimpangannya. Pada 2009 ditemukan penyimpangan senilai Rp 73,5 miliar pada 35 Kementerian Lembaga (K/L) dan meningkat menjadi 89,5 triliun pada 44 K/L.
Koordinator Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menambahkan biaya perjalanan dinas untuk tahun mendatang terlalu mewah. Seharusnya pemerintah dapat menekan anggaran tersebut hingga menjadi Rp 10 triliun."Ini perjalanan dinasnya terlalu mewah dan serakah buat PNS itu," tuturnya.
Besarnya anggaran tersebut, menurutnya, dikarenakan banyaknya acara seminar dan workshop yang mengikutsertakan jumlah rombongan yang terlalu banyak. Seharusnya di era digital ini segala sesuatunya bisadisampaikan melalui media internet.
"Terlalu banyak rombongan dinas, terlalu banyak seminar, workshop yang kadang-kadang tidak penting, hanya sosialisasi UU, pakai dikumpulin se-Indonesia, padahal kita bisa pakai surat keterangan, teleconference, internet, tidak usah pakai kumpul-kumpul lah malah tidak efektif," jelasnya.
Penghematan ini idealnya bisa dialokasikan untuk membiayai biaya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan sebesar 15 persen yang dibebankan kepada rakyat.
"Kalau 15 persen itu kira Rp 15-16 triliun, kalau dialihkan ke sana lebih baik karena kalau Rp 21 triliun itu untuk perjalanan dinas itu hanya PNS yang menikmati, kalau Rp 15-16 triliun itu semua rakyat yangmenikmati, itu keadilan dan distribusi yang baik," ungkapnya.
Sekretaris Jendral Fitra, Yuna Farhan, mengatakan belanja perjalanan tahun 2013 tumbuh 17 persen dari tahun ini yakni dari Rp 18 triliun menjadi Rp 21 triliun.
"Jadi apa yang diomongkan presiden untuk efisiensi tidak terbukti dan hanya pencitraanbiasa," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Minggu (16/9).
Hal ini, lanjutnya, berpotensi menambah beban negara seiring dengan peningkatan anggaran perjalanan dinas juga peningkatanpenyimpangannya. Pada 2009 ditemukan penyimpangan senilai Rp 73,5 miliar pada 35 Kementerian Lembaga (K/L) dan meningkat menjadi 89,5 triliun pada 44 K/L.
Koordinator Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menambahkan biaya perjalanan dinas untuk tahun mendatang terlalu mewah. Seharusnya pemerintah dapat menekan anggaran tersebut hingga menjadi Rp 10 triliun."Ini perjalanan dinasnya terlalu mewah dan serakah buat PNS itu," tuturnya.
Besarnya anggaran tersebut, menurutnya, dikarenakan banyaknya acara seminar dan workshop yang mengikutsertakan jumlah rombongan yang terlalu banyak. Seharusnya di era digital ini segala sesuatunya bisadisampaikan melalui media internet.
"Terlalu banyak rombongan dinas, terlalu banyak seminar, workshop yang kadang-kadang tidak penting, hanya sosialisasi UU, pakai dikumpulin se-Indonesia, padahal kita bisa pakai surat keterangan, teleconference, internet, tidak usah pakai kumpul-kumpul lah malah tidak efektif," jelasnya.
Penghematan ini idealnya bisa dialokasikan untuk membiayai biaya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan sebesar 15 persen yang dibebankan kepada rakyat.
"Kalau 15 persen itu kira Rp 15-16 triliun, kalau dialihkan ke sana lebih baik karena kalau Rp 21 triliun itu untuk perjalanan dinas itu hanya PNS yang menikmati, kalau Rp 15-16 triliun itu semua rakyat yangmenikmati, itu keadilan dan distribusi yang baik," ungkapnya.
