Jakarta | Acehtraffic.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis alokasi anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang masuk dalam RAK KL RAPBN 2013. Anggaran untuk para senator ini naik hingga Rp 540,4 miliar dari tahun 2012 lalu.
Berdasarkan data yang diolah Fitra dari RAK KL RAPBN 2013, total alokasi anggaran DPD untuk tahun 2013 sebesar Rp 1,2 Triliun. Padahal pada tahun 2012, total alokasi anggaran hanya sebesar Rp 604 miliar. Anggaran DPD RI juga sempat ditambah Rp 150,7 miliar dalam APBNP 2012.
"Selanjutnya, dari alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 triliun, alokasi terbesar akan diberikan kepada proyek yang bernama program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur DPD RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 763,6 miliar," papar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (21/9/2012).
Fitra menyajikan tabel alokasi anggaran sebesar Rp 763,6 miliar diperuntukkan untuk:
1.) Kantor baru DPD RI ibu kota Provinsi (33 unit), Rp 699.700.000.000
2.) Layanan perkantoran (12 bulan) Rp 44.558.770.000
3.) Pengadaan kendaraan bermotor (3 unit), Rp 900.000.000
4.) Peralatan dan fasilitas perkantoran (50 unit) Rp 8.399.280.000
5.) Gedung/bangunan (1000 M2) Rp 10.041.950.000
Total Rp 763.600.000.000
Fitra pun meminta kepada DPR, untuk menghapus alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 763,6 miliar. Kantor baru DPD RI dipandang belum diperlukan.
"Rakyat daerah butuh keberpihakan RAPBN 2013 untuk memperbaiki infrastuktur jalan yang banyak rusak serta kewenangan DPD yang perlu ditingkatkan agar bisa “bergigi” menghadapi eksekutif. Kalau kewenangannya DPD tidak ditingkatkan, maka anggota DPD bisa-bisa dianggap tidak akan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat daerah masing-masing,"usul Fitra.| AT | M | DT |
