Banda Aceh | Acehtraffic.com - Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah memberi waktu tiga bulan bagi Mawardy Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamal menyiapkan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh, baik melalui pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil atau lainnya.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah Ir Mawardy Nurdin MEngSc/Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh 2012-2017, Rabu, 4 Juli 2012.
“Dalam tiga bulan ke depan, saudara diminta menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah [RPJM] Kota Banda Aceh yang hendaknya fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Zaini dalam pidatonya.
Gubernur juga meminta Mawardy-Illiza yang memimpin Kota Banda Aceh untuk kedua kalinya, agar meningkatkan pelayanan publik, mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Jangan sampai ada pejabat yang diangkat karena hubungan personal. Tapi angkatlah mereka yang memiliki kapabilitas dan kompetensi,” pinta Gubernur Zaini Abdullah.
Pelantikan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK Banda Aceh, dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Yudi Kurnia. Yudi dalam sambutannya meminta Mawardy-Illiza melanjutkan program-program yang belum selesai pada periode lalu, serta melanjutkan program-program baru seperti yang dijanjikan saat kampanye.
Prosesi pelantikan disaksikan sekitar 1.500 undangan terdiri atas unsur Pemko Banda Aceh, Pemerintah Aceh, keuchik, mukim, LSM/OKP, dan tokoh masyarakat. Usai pelantikan sekitar pukul 10.30 WIB, para undangan satu per satu memberikan ucapan selamat kepada Mawardy-Illiza.
Seperti diketahui, Mawardy Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal adalah pasangan incumbent yang terpilih kembali pada Pilkada 9 April 2012. Pasangan yang diusung Partai Demokrat, PPP, dan sejumlah partai lainnya terpilih setelah meraih 37.598 suara atau 43.44 persen.
10 anggota dewan
Pelantikan wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh kemarin, hanya dihadiri 10 dari 30 anggota DPRK Banda Aceh. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi, ketidakhadiran ke-20 anggota DPRK Banda Aceh lainnya bukan karena tidak mendukung wali kota dan wakil wali kota terpilih. Melainkan karena kisruh yang sedang terjadi antara ketua dan anggota DPRK Banda Aceh, sejak satu bulan yang lalu. | AT | SR |
0 komentar:
Posting Komentar