Lhokseumawe |
Acehtraffic.com - Pembentukan Satuan Tugas [SATGAS] pengamanan kepala Pemerintahan
Aceh dalam jumlah yang terlalu besar sangat tidak relevan. Sabtu, 7 Juli 2012.
Hal tersebut disampaikan
oleh peneliti di Pengamat Politik Keamanan Aceh, Aryos Nivada dalam siaran
persnya. Menurut Aryos, pengamanan protokoler sudah sepenuhnya diserahkan
kepada Kepolisian melalui Polda Aceh.
Apabila berlebihan dalam melakukan
penjagaan terhadap Gubernur dan Wakil
Gubernur Aceh menujukkan kepada publik adanya ancaman terhadap pimpinan daerah
tersebut. Apalagi kondisinya tidak sedang kondisif, jika kalau tetap ingin ada
Satgas pengaman harus ditinjau komposisi yang ideal.
“Pengamanan protokoler sudah
sepenuhnya diserahkan kepada Kepolisian, maka apabila berlebihan dalam
melakukan penjagaan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh maka menunjukkan
kepada publik adanya ancaman terhadap pimpinan daerah tersebut”, ujar Aryos
dalam siaran persnya.
Selain itu, Aryos juga
menilai pembiayaan pengamanan tersebut juga akan menguras APBD, seharusnya
anggaran tersebut bisa dipergunakan bagi kepentingan rakyat Aceh.
Begitu juga mengenai Keberadaaan
Satgas yang berada di Partai Aceh pun harus memiliki Standar Operasional di internal
dan di lapangan, jangan sampai bertindak diluar kendali. Diperlukan juga
mekanisme penghukuman bagi mereka yang bertindak diluar instruksi resmi
pimpinan.
Selain itu, tidak menutup
peluang bahwa kehadiran Satgas menimbulkan dampak kurang harmonis dengan masyarakat
Aceh , disinilah penegasan dan perilaku Satgas harus menunjukan bahwa kehadiran
mereka sangat humanis dan tidak mengedepankan sikap militeristik.
Di sisi lain keberadaan Satgas pun harus memainkan fungsi dan peran membantu kerja-kerja sosial masyarakat, jangan sampai lebih mengarah kepada kerja-kerja politik. Apabila terjadi sangat menurunkan nilai ensensial keberadaan Satgas di Partai Aceh.| AT | AG |

0 komentar:
Posting Komentar