Manakala
pengusaha dan penguasa serta elit-elit politik saling berkalaborasi untuk
memenangkan pilkada.
Tidak
dapat dipungkiri bahwa korporatisme antara penguasa dan pengusaha serta
elit-elit politik seringkali menyisakan cerita tentang politik balas jasa, para investor politik yang menanamkan modal
baik itu modal finansial maupun modal politik.
Tentu tidak akan tinggal diam
manakala kandidat sokongannya terpilih sebagai pemangku jabatan kepala daerah,
baik itu kepala daerah ditingkat Provinsi, kabupaten maupun kota.
Logika
investasi yang berusaha melipat gandakan investasi capital sudah barang tentu
akan menagih pelbagai macam bentuk konsesi dan kesepakan maupun kompromi yang
dilakukan sebelum pilkada berlangsung bias tender, bias proyek, dan bias
ekonomi politik lainnya hadir dalam keseharian pemerintahan pemimpin terpilih.
Sehingga
apa yang ditakutkan oleh banyak pengamat dan ilmuan mengenai shadow government (pemerintah bayangan) menjadi
kenyataan setelah Pilkada, pemerintah daerah tidak lagi dijalankan oleh
aparatur secara formal tetapi sangat ditentukan oleh pengusaha atau pihak
donatur yang menagih janji konsesi dan kompromi selama pra pilkada.
Dalam study
state society relation keberadaan praktek shadow government atau informal
governance (pemerintahan bayangan). William Sampson Klock Reno (1992)
mengatakan fenomena pemerintah bayangan bukanlah sesuatu hal yang baru, ia
sudah muncul kepermukaan sejak awal tahun 1990-an.
Sumbangan-sumbangan
yang diberikan oleh kalangan tertentu terhadap seseorang calon yang ikut
bersaing dalam pemilihan kepala daerah baik itu ditingkat Provinsi kabupaten
dan kota tidak hanya dalam bentuk uang atau finansial akan tetapi juga dalam
bentuk pengaruh politik yang dimiliki oleh individu tersebut.
Salah satu kasus kecil politik balas jasa
Jika
kita meninjau agak jauh kebelakang, salah satu penyebab kehancuran pemerintahan
kabupaten Aceh Utara dibawah kepemimpinan Ilyas A Hamid / Syarifuddin yang
merupakan Bupati/Wakil Bupati yang terpilih pada pilkada Aceh Utara tahun 2006,
selain disebabkan oleh pemahaman Ilyas A Hamid yang sangat kurang terhadap
birokrasi pemerintahan, juga disebabkan oleh politik balas jasa.
Seperti menempatan
beberapa timses dalam posisi penting dalam pemerintahan, padahal orang yang
ditepatkan tersebut bukanlah orang-orang yang kredibel dibidangnya, akan tetapi
perkara tersebut tidak dapat dihindari oleh Ilyas A Hamid pada saat itu,
disebabkan oleh kesepakatan-kesepakatan politik saat ia maju sebagai calon
bupati, dan wajib dipenuhi setelah ia terpilih.
Pasca
terpilihnya Ilyas A Hamid yang lazim disapa Ilyas Pasee, salah satu gebrakan
utama yang ia lakukan adalah menggantikan Direktur PDAM Tirta Mon Pase Ir.
Azhari Ali dengan Yunus Gani Kiran, pasca ia melakukan pergantian tersebuat
banyak pihak mengkhawatirkan PDAM tirta mon pase akan amburadul sebab tidak di
urus oleh orang yang tepat, karena jika menelihat latar belakang Yunus Gani
Kiran dia bukanlah orang yang tepat dalam mengurus PDAM karena baground dia sebelum itu hanya
sebagai advokat.
Dan
banyak lagi kasus lain yang membuat Aceh utara semakin tidak menentu disebabkan
oleh kebijakan politik yang salah arah.
Disebabkan
oleh kesalahan-kesalahan yang terus menerus telah membuat kondisi Aceh utara
dalam suasana kacau secara ekonomi sampai dengan saat sekarang ini, walaupun
Ilyas A Hamid tidak lagi menjabat sebagai Bupati Aceh Utara akan tetapi
dosa-dosa politik yang pernah ia lakukan terus berdampak kepada segenap komponen
masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.
Dan ini semua hanya satu contoh politik
balas jasa dan masih banyak kasus lain yang tidak mungkin diuraikan
satu-persatu
Kemungkinan
politik balas jasa pasca pilkada, 9 April 2012
Dalam
konteks pilkada Aceh 9 April yang lalu, praktek politik balas jasa bukan tidak
mustahil akan terjadi, dimana kita bisa
melihat selama proses pilkada Aceh banyak elit politik jakarta yang ikut
bergabung dalam tim gubernu terpilih, dan jika meninjau lebih mendalam,
keterlibatan mereka dalam tim tersebut bukanlah tanpa tujuan, sebab dalam
politik itu tiada makan siang yang gratis.
Kepergian
Zaini Abdullah/Muzakir Manaf ke Jakarta pasca dinyatakan keluar sebagai
pemenang oleh komisi independen pemilihan Aceh, yaitu dengan menjumpai elit-elit
politik dijakarta serta didampingi oleh para mantan Jendral yang ikut bergabung
dalam tim pemenangan ZIKIR semasa proses pilkada Aceh berlangsung, menimbulkan
tanda tanya bagi masyarakat Aceh, ada apa sebenarnya?
Kenapa
mereka begitu tergesa-gesa pergi kejakarta untuk menjumpai elit-elit politik
disana daripada turun ke daerah-daerah untuk menjumpai konstituen yang telah
memilih mereka serta mengajak kepada semua komponen untuk sama-sama membangun
Aceh, Apakah agenda politik disana lebih penting, ataupun ada sesuatu hal yang
tersembunyi dibalik kunjungan yang bertopengkan silaturrahmi. Waktu akan menjawabnya
Sungguh
sangat ironi apabila untuk mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah
memilih mereka hanya cukup dengan membuat pernyataan dimedia masa, sedangkan
untuk elit-elit dijakarta harus mengunjungi mereka satu-persatu. Bukannya
maksud penulis mengatakan mereka tidak boleh berkunjung kejakarta untuk
menjumpai cukong-cukong politik disana, akan tetapi tindakan tersebut terlalu
cepat.
Yang
terakhir penulis yakin semua kita masyarakat Aceh tidak menginginkan Aceh ini
digadaikan secara politik dan ekonomi kepada pihak tertentu yang pada akhirnya
harapan rakyat untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan tidak tercapai disebabkan
oleh tindakan yang salah arah oleh elit politik Aceh baik itu Gubernur, Bupati maupun
Walikota…..[*]
Oleh
Eka Januar - Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
0 komentar:
Posting Komentar