Jakarta | Acehtraffic.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia [YLKI] Sudaryatmo mengatakan, mekanisme kartu pengendali konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi sulit untuk diterapkan pada kendaraan pribadi. Biaya mekanisme tersebut dinilai masih mahal.
"Secara teknis bisa, tetapi membangun sistemnya mahal karena di semua SPBU harus ter-connect," kata Sudaryatmo di Jakarta, Minggu, 6 Mei 2012.
Menurut dia, mekanisme pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan kartu pengendali sulit dilakukan karena pergerakan mobil pribadi tidak seperti angkutan umum yang mempunyai jalur tetap. Dengan kondisi tersebut, seluruh SPBU harus terkoneksi satu dengan lainnya sehingga perlu dibangun suatu sistem khusus untuk itu.
"Pergerakan mobil pribadi bukan rutin, itu yang mengakibatkan bagaimana membangun sistem, mengintegrasikan seluruh SPBU. Itu semua cost-nya mahal," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, wacana penggunaan kartu pengendali ini terlontar dari anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha. Ia berpendapat, pemerintah harus melirik mekanisme kartu pengendali demi membatasi konsumsi BBM bersubsidi.
Ia menilai cara tersebut lebih baik ketimbang menggunakan kapasitas mesin dan penempelan stiker untuk membedakan mana kendaraan yang berhak dan tidak untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Ia menambahkan, potensi tindak penyelewengan dengan mekanisme ini cukup kecil.
"Kartu pengendali itu sangat efektif untuk kontrol volume [konsumsi BBM bersubsidi]. Itu paling penting, per kendaraan per hari dijatah," kata Satya kepada Kompas.com, Sabtu kemarin. | AT | KP |
0 komentar:
Posting Komentar