Acehtraffic.com - Pemerintah AS dalam setahun terakhir semakin gencar meningkatkan tekanan sanksi terhadap Iran dengan berbagai cara. Setelah gagal dengan cara-cara kekerasan, Washington melancarkan proyek baru "Kebebasan Internet untuk rakyat Iran". Presiden Obama baru-baru ini dalam statemennya menyatakan bahwa Gedung Putih menghendaki sebuah sarana untuk memudahkan memahami sikap dan harapan rakyat Iran.
Obama mengklaim bahwa berdirinya kedutaan besar virtual AS demi mewujudkan tujuan tersebut. Dengan cara ini, pejabat AS menggiring rakyat Iran untuk mengamini kepentingan politik Washington melalui pintu kebebasan internet dan jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan lain-lain.
Tampaknya, seruan manis di balik kepentingan busuk yang disuarakan Obama menunjukkan bahwa Amerika Serikat semakin getol meningkatkan kegunaan internet demi kepentingan hegemoninya. Dengan menggelontorkan dana besar-besaran, AS memperluas penggunaan internet di berbagai negara dunia.
Pada saat yang sama AS menerapkan kebijakan internet nasional dengan tujuan untuk membendung ancaman serangan cyber terhadap situs-situsnya. Belakangan, Amerika Serikat sudah mulai terganggu dengan maraknya media media alternatif yang relatif mampu mengimbangi hegemoni informasi Washington terhadap sepak terjang AS di berbagai negara dunia. Pentagon baru-baru ini mencanangkan bahwa internet sebagai zona pertempuran baru. Departemen Pertahanan AS, kini ternyata mulai terjun di ranah perang media yang notabene masuk kategori non-militer.
Michael Vincent Hayden, mantan Direktur Dinas Intelejen AS (CIA) mengungkapkan bahwa dunia cyber mirip dengan operasi perang, dan AS harus memiliki kemampuan untuk memutus jaringan internet. Tidak hanya itu, sejumlah pejabat teras federal termasuk kepala dinas cyber negara Paman Sam itu menggulirkan sejumlah usulan praktis. Hayden sendiri disebut-sebut masuk dalam list orang yang menjadi sasaran kritikan keras kelompok hak asasi manusia internasional. Namun mantan kepala CIA itu lolos dari jeratan hukum karena dilindungi pejabat teras AS termasuk presiden.
Melalui rencana strategis perang informasi di ranah media internet melibatkan berbagai jawatan termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Inilah proyek lintas kementerian, dan juga sektor sektor swasta strategis untuk mengidentifikasi dan menjinakkan aksi aksi informasi dari negara-negara dan kelompok kelompok strategis non negara, yang dianggap bakal menghancurkan infrastruktur strategis AS.
Pemerintah AS setiap tahunnya menggelontorkan dana besar-besaran untuk membiayai proyek kebebasan internet di negara lain, terutama yang bertentangan dengan kebijakan luar negerinya seperti Iran.
Namun ironisnya, negara yang mengklaim sebagai pengusung demokrasi dan kebebasan itu justru melakukan tindakan kontraproduktif dengan slogan-slogannya selama ini. Misalnya, situs peniup pluit Wikileaks belum lama ini mengungkapkan sejumlah dokumen rahasia mengenai kebijakan pembatasan kebebasan yang dilakukan Amerika Serikat.
Sontak, berbagai dokumen rahasia yang diungkap Wikileaks itu membuat pejabat teras AS kebakaran jenggot. Bahkan Julian Assange, pendiri Wikileaks diadukan ke pengadilan dengan dakwaan membocorkan rahasia negara. Tidak hanya itu, lima institusi ekonomi raksasa di AS berupaya menekan Wikileaks dengan ancaman membekukan asetnya.
Tidak cukup hanya itu, Peter Van Buren, salah seorang staf kementerian Luar Negeri AS harus menanggung resiko dikeluarkan dari pekerjaannya karena menulis buku tentang kebijakan AS di Irak.
Penulis buku berjudul "We Meant Well: How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People (American Empire Project)" itu membahas kegagalan kebijakan AS di Irak. Buren mengungkapkan bahwa pemerintah AS sejak tahun 2008 hingga kini telah menggelontorkan dana lebih dari $76 juta untuk mendukung kebebasan internet di seluruh dunia.
Menurut Buren, sebagian besar dana tersebut dikucurkan untuk mempengaruhi rakyat di negara-negara yang berseberangan dengan dengan AS. Data statistik menunjukkan bahwa kebebasan tanpa batas di dunia cyber tidak tepat. Untuk itu, Gedung Putih berupaya membatas kebebasan internet. Buren menegaskan, "Pemerintah AS mengucurkan dana untuk menjegal situs dan blog yang menentang kepentingan Gedung Putih, dan inilah yang saya sebut sebagai absurditas Amerika."
Dalam kondisi seperti itu, AS terus-menerus melancarkan propaganda di dunia maya untuk menyerang Iran. Departemen Keuangan AS baru-baru ini melaporkan mengenai petunjuk teknis dalam mendukung gerakan kebebasan informasi bagi warga Iran. Pada Maret 2010, Amerika merevisi undang-undang mengenai proyek yang disebut "Gerakan kebebasan informasi untuk warga Iran". Berdasarkan ketentuan tersebut, AS membagi-bagikan software gratis yang bisa diakses warga Iran demi kepentingan AS. Tujuannya, tidak lain untuk mendukung dan memobilisasi pihak-pihak yang melawan Republik Islam Iran. Selain itu, proyek tersebut dilancarkan untuk melemahkan keyakinan keagamaan bangsa Iran.
Sikap manis Obama terhadap rakyat Iran dalam proyek ambisius Gedung Putih di bidang media maya bertolak belakang dengan kebijakan keras Washington di sektor sosial maupun ekonomi.
Berbagai sanksi mulai dari sektor ekonomi, politik hingga sains dan teknologi yang dilancarkan AS selama lebih dari tiga dekade terhadap Iran gagal menjegal kemajuan Iran. Alih-alih bertekuk lutut dan menyerah menghadapi serbuan sanksi yang dilancarkan bertubi-tubi, rakyat dan pemerintah Iran semakin kokoh dan mandiri. Meski demikian, gelombang sanksi itu tetap saja menciptakan hambatan bagi rakyat Iran.
Jika kemudahan akses internet yang digembar-gemborkan pemerintah AS memang betul-betul berpijak dari sebuah ketulusan seperti yang diungkapkan Obama, lalu mengapa Washington tetap saja melancarkan sanksi terhadap industri strategis seperti industri pesawat terbang yang mempertaruhkan begitu banyak nyawa manusia ?
Salah seorang pemikir AS dalam laporannya mengungkapkan strategi AS dalam menyebarkan kebebasan internet di seluruh dunia demi mewujudkan kepentingan kebijakan luar negeri Washington. Kini, Amerika menempatkan internet sebagai kekuatan besar global untuk menguasai dunia. Meski demikian Washington sendiri menyadari bahwa teknologi informasi adalah pedang bermata dua. Untuk itulah para pejabat memberlakukan kebijakan standar ganda. Di satu sisi, mengumbar kebebasan internet di negara-negara lain, namun pada saat yang sama AS justru membatasi kebebasan internet di negaranya sendiri. Negeri Paman Sam itu juga menyaring dan membatasi informasi yang bertentangan dengan kebijakannya.
Pada faktanya, informasi yang digelontorkan melalui kebebasan internet acapkali menyesatkan karena mengedepankan kepentingan pemilik informasi. Tentu saja, upaya pihak-pihak independen untuk menyajikan informasi yang berimbang di luar mainstream semakin sulit dari sebelumnya. Pola tebang pilih dalam menyajikan informasi semakin gencar dilancarkan Washington demi kepentingannya.
Slogan kebebasan internet yang didengungkan Washington menunjukkan realitas bahwa media dan pemerintah AS semakin khawatir menghadapi menjamurnya kekuatan media independen yang bertentangan dengan kepentingan hegemoni Gedung Putih. Dan rakyat Iran menyadari itu, hingga tidak akan pernah tertipu oleh slogal manis bernama kebebasan internet ala Obama. (*) | IRIB
0 komentar:
Posting Komentar