
Selama ini, menurut dia, Kemhan
tidak pernah memberitahukan adanya bantuan dana dalam jumlah besar itu.
"Apakah bantuan itu mengikat atau disertai syarat-syarat lain, Kemhan
tidak pernah menyampaikannya ke DPR," ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, menurut Hasanuddin,
konon bantuan dana dalam jumlah besar itu diberikan untuk membangun pusat
latihan pemantau militer dan pasukan penjaga perdamaian [military observer and
peace keeping force training] di Bogor, Jawa Barat.
"Bantuan itu patut
dipertanyakan. Lagipula DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas
itu. Besarnya lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011," tambah Hasanuddin.
Hasanuddin mengaku juga khawatir,
jika pemerintah menerima dana "tidak jelas" seperti itu sementara
alokasi resmi sebenarnya sudah ada, hal itu berpotensi memicu penyimpangan,
dikorupsi atau dijadikan "bancakan". Meski begitu, dia juga
menambahkan, fasilitas latihan seperti itu memang dibutuhkan untuk melatih para
prajurit TNI yang akan ditugaskan melaksanakan misi perdamaian dunia.
Seperti diberitakan Kompas,
terakhir kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu dengan Menteri
Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada Oktober lalu. Dalam
pertemuan itu Yudhoyono dan mantan Direktur CIA itu juga membahas rencana hibah
pesawat tempur F16 dari Negeri Paman Sam itu. | AT | KP |

0 komentar:
Posting Komentar