Jakarta | Acehtraffic.com - Bagi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf, aksi penembak misterius yang telah menelan lima korban jiwa itu tak terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah di Bumi Serambi Makkah. Ia lebih meyakini aksi penembak misterius ini dilatari problem ekonomi.
Wawancara dengan mantan Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM selama 1998-2001 Irwandi Yusuf:
Alasan Anda ke Jakarta? Karena konflik di Aceh?
Bukan. Saya minta rapat dengan Menko Polhukam. Selama ini kita belum pernah ketemu langsung. Mau lapor Pilkada Aceh bersama Pangdam, Kapolda.
Jadi sudah dijadwalkan?
Iya sudah berjadwal. Sudah lama. Cuma Pak Menko juga nggak enak terima saya sendirian. Jadi tadi ada dari Muspida, Ketua DPRA.
Jadi untuk persiapan Pilkada?
Iya, pilkada. Politik keamanan.
Membahas apa saja?
Sempat jadi tadi, tentang pelaksanaan pilkada, kita ngobrol. Jadi di Aceh orang masih bingung akibat disinformasi media massa. Disinformasi yang parah sehingga orang Aceh masih banyak yang menganggap pilkada ini belum ada ketetapannya. Masih ngambang. Jadi ditegaskan lagi bahwa pilkada tanggal 16 Februari. Jadi jadwal yang sudah ditetapkan oleh KIP (Komisi Independen Pemilu) tidak bisa diganggu gugat.
Dari empat pasangan, uniknya tiga justru dari calon independen...
Ya ini menandakan betapa kuatnya drive independen (tertawa). Betapa besarnya pengaruh calon independen. Di lapangan pun banyak yang independen. Mungkin karena keterbatasan partai ya. Partai kan hanya bisa mengusung satu pasangan. Ada tiga partai besar di Aceh yang bisa ngusungin orang, tapi itukan terbatas tiga pasangan.
Jalan keluarnya ya independen. Independenlah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tulis (tertawa). Itu sebabnya saya pakai jalur independen. Jalur independen ini jalur orang miskin. Siapa saja yang menghambat jalur independen sama saja dengan menghambat penegakkan HAM dan melawan demokrasi. Apalagi, tahu-tahu ada orang berguru ke luar negeri ke Amerika, ke Eropa, pulang-pulang kelakuan anti-demokrasi, nggak bisa lah.
Soal permintaan DPRA untuk membuka lagi pendaftaran calon baru?
Kan sudah diberikan yang pertama. Pemerintah kan sudah sangat fleksibel terhadap PA---Partai Aceh. Pertama, cooling down. Cooling down itu kan gak ada dalam rumus KPU tapi diberikan juga. Janji PA setelah cooling down akan menyelesaikan Qanun Pilkada. Tapi ternyata tidak. PA malah membuang-buang waktu. Indikasinya banyak. Kemudian mengguggat ke Mahkamah Konstitusi.
Lalu ada putusan sela dari MK. Mestinya kan gak ada. Nggak bisa dibuat begitu. Tapi karena pemerintah dan MK fleksibel maka dikasih lagi tujuh hari lagi untuk pendaftaran bagi yang merasa menyesal tak sempat mendaftar yang pertama diberi lagi kesempatan kedua. Tapi hanya Profesor Dayan Dawood---Rektor Universitas Syiah Kuala.
PA dengan tegas menolak. Kami tidak akan mendaftar. Ini bukan masalah pilkada, ini masalah MoU---Perjanjian Helsinki, 2004. Di MoU malah nggak dibatasi (calon independen---red). Nggak tahulah bagaimana mereka memahami MoU, tapi saya tahu MoU karena kebetulan ikut.
Sekarang bergulir terus dengan Keputusan MK bahwa jalur perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 45. Juga tidak bertentangan dengan MoU Helsinki. Berikutnya diputuskan Pilkada harus sesuai dengan yang dijadwalkan oleh KIP. Akibat adanya keputusan sela, KIP pun merubah jadwal.
Alhasil, pilkada yang seharusnya 24 Desember molor menjadi 16 Februari, yang mana saya rugi lebih dari Rp 3 miliar. Karena harus membiayai kantor tim sukses di 23 kabupaten/kota. Satu kantor sekitar Rp 50 juta sebulan. Karena KIP menjalankan jadwal itu berdasarkan keputusan MK maka jadwal tak bisa diganggu gugat lagi.
Nah, menyangkut permintaan PA tadi itu KPU dan Bawaslu sudah memberi gambaran hal itu tak bisa dipenuhi. Tapi untuk menjawab secara tertulis mereka harus pleno. Nah, kita harapkan agar semua pihak rela ikhlas menerima apapun keputusan MK.
Apakah hal-hal tadi itu yang memicu kekerasan di Aceh?
Nggak! Kalau kita ingat 2006, lebih keras apa yang terjadi 2006. Sebab, masalahnya antara saya dengan segelintir orang-orang tua di GAM. Justru lebih ganas. Bahwa ada kekerasan di Aceh itu bukan mereka. Bukan PA bukan juga KPA---Komite Peralihan Aceh. Tapi untuk kepentingan-kepentingan pribadi si pelaku. Kepentingan bisnis atau merebut lahan kerja. Kan semua yang dibedil itu pendatang-pendatang yang cari kerja di Aceh kan.
Kalau buruh kan dampaknya tak akan sebesar ini?
Itu jelas. Sebab yang banyak menganggur di Aceh ini angkatan kerja. Sebab upah minimum di Aceh bagus daripada di daerah lain, Rp 1,4 juta. Lebih besar dari Jawa Tengah, yang Rp 600 ribu. Jadi mungkin mereka---penduduk asli---apa ini.
Bagaimana dengan kematian seorang pendukung Anda, Cagee?
Kalau Cagee itu bukan urusan kerja, urusan proyek barangkali, atau urusan politik juga.
Saat pemakaman dia, Anda bilang dia ini kan teman mereka juga, apa maksudnya?
Betul. Terkait politik itu mungkin kasus Cagee atau pembakaran rumah saya. Kenapa saya bilang pembakaran rumah saya itu politik, sebab besoknya orangnya saya tangkap. Walaupun tak mau mengaku tapi saya sudah dapat gambaran siapa yang suruh. Setelah itu saya maafkan dan saya lepas. Kenapa saya maafin? Supaya kondisinya nggak tambah runcing.
Kalau Anda sudah tahu ini persoalan tenaga kerja apa mereka terorganisir?
Kalau dibilang terorganisir, terorganisir juga walaupun tak jelas. Cuma hati-hati saja. Kita kan belum tahu siapa pelakunya. Jangan cenderung menuduh mantan (GAM---red) kan.
Anda bisa menangkap orang yang membakar rumah Anda, masa Anda tak tahu mereka siapa?
Mereka (mantan-mantan GAM---red) butuh pekerjaan. Dulu kawan-kawan kita ini gengsi kerja buruh. Mereka maunya jadi mandor. Karena itu perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh takut manggil orang lokal untuk jadi buruh. Setelah itu mereka bawa dari luar daerah.
Nah, mereka yang tak mau jadi buruh ini kan butuh pekerjaan buat memenuhi kebutuhan hidup. Lihat-lihat peluang di mana-mana sudah terisi bisa saja mereka bikin shock therapy. Di luar Aceh pun juga begitu.
Kesannya Anda seperti membiarkan?
Kalau sudah terlalu lama kita nggak biarkan. Kita keras. Tapi ini semua orang kaget. Dan, kemudian polisi melakukan penyisiran.
Tapi yang bakar rumah bisa Anda tangkap dengan cepat?
Bersama polisi juga. Kalau saya yang nangkap dikatakan penculikan kan.
Polisi sepertinya terkesan lamban?
Bukan begitu. Kalau kita, sipil, bisa grasa-grusu. Kalau polisi memang mesti hati-hati, nanti dikira pelanggaran HAM atau asas praduga tak bersalah. Soal pembakaran rumah memang kuat buktinya dan saksinya juga ada. Kan kawan-kawan juga. Besoknya lima hari kemudian saya lepas.
Menurut Anda situasi di Aceh sampai Februari nanti akan seperti apa?
Ya, aman-aman saja. Paling ada clash-clash kecil. Biasalah. Di tempat lain apa yang nggak ada, lebih gawat dari pada di Aceh pula. Cuma begini, yang sangat-sangat saya sayangkan yaitu terlibatnya tokoh-tokoh Aceh di level nasional. Seperti Farhan Hamid, Bachtiar Aly, Nasir Djamil dalam memperkeruh pilkada Aceh karena kepentingan pribadi.
Apa indikasinya?
Sudah jelas menggelar pertemuan dengan PA. Menghimpun opini sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka lah yang lebih tahu tentang hukum, sebab mereka lah pembuat hukum di DPR RI. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus dihormati, kan mereka juga yang mencari-cari celah agar keputusan MK tak dihormati. Lahan politik mereka sudah di pentas nasional. Janganlah ganggu-ganggu kami di level comberan lagi. Ini malah masuk comberan, mengaduk-aduk lumpur lagi.
Ada rencana berembuk dengan PA?
Kalau PA untuk bicara politik ya beda pendapat. Mereka, mereka. Saya, ya saya. Tapi secara kekeluargaan, keterikatan romantisme perjuangan mereka tetap sama saya. Di luar politik hubungan baik. Secara berkala kita saling menyapa dan nge-joke. Dan, nggak semua orang mau rekonsiliasi. Kalau saya mau rekonsiliasi.
Mungkin sana ada nggak mau, yang nggak mau silakan. Yang mau jalan terus. Kita bangun Aceh sama-sama. Kalau nggak mau bangun stay, yang penting tidak merusak. Kalau merusak saya pukul. Pukulnya sedikit. Bisa pukul fisik, bisa pukul perasaan. Mungkin lebih banyak pukul perasaan.
Satu periode lagi cukup?
Sebenarnya ini sudah cukup. Cukup sekian sebenarnya. Kata saya asalkan PA itu punya calon yang kuat, yang bagus. Tapi menurut saya calon yang dilontarkan PA ini tak cukup kuat. Nggak cukup bagus menurut standar yang harus dimiliki Aceh. Itu penilaian saya pribadi. Kalau ada yang cukup qualified saya mundur. Saya nggak mau lagi. Capek ngurus, bukan cuma rakyat tapi mantan-mantan juga yang harus saya gendong.
Kalau Muzakir Manaf?
Dia, lain fokusnya. Lain urusan. Lain jurusan. | AT | DT |
0 komentar:
Posting Komentar