The Aceh Traffic Media |
- »

Pj Gubernur Aceh Versi DPRA

Wednesday, January 25, 2012

Share berita ini :


Banda Aceh | Acehtraffic.com - Ketua DPRA Aceh, Hasbi Abdullah melalui salah seorang anggota Komisi A DPRA, Abdullah Saleh mengakui sudah melayangkan usulan tiga orang nama Pj pengganti Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kepada Presiden RI beberapa hari yang lalu.

Kepada The Globe Journal, Selasa 24 Januari 2012, Ia mengatakan masa akhir jabatan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sampai 8 Februari 2012 mendatang. Pihak DPRA sudah mengusulkan tiga orang nama-nama Pj Gubernur Aceh kepada Presiden RI dengan tembusan Kemenkopolhukkam dan Kemendagri.

Ketiga nama usulan DPRA itu akan menjadi pertimbangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya putusan akhir nanti ada di tangan Presiden RI. “Karena yang menentukan siapa menjadi Pj Gubernur Aceh merupakan hak prerogatifnya Presiden RI,” kata Abdullah Saleh.

Menurutnya ketiga nama Pj Gubernur Aceh itu adalah, Prof. Dr. Bakhtiar Aly, yang merupakan asal Bireuen, Aceh dan pernah menjadi penasehat Polri. Kini Bakhtiar Aly salah seorang guru besar di Universitas Indonesia.

Kemudian Dirjen Otonomi Daerah [Otda] Kemendagri, Prof. Dr Djohermansyah Johan. Usulan nama yang ketiga yakni mantan Pj. Gubernur Kalimantan Timur dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Utara yaitu Ir. Tarmidzi Karim M.Sc. Putra Lhoksukon ini kini menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Depdagri.

Masih menurut Abdullah Saleh, Pj Gubernur Aceh itu harus sudah dilantik pada tanggal 8 Februari 2012 dan bertugas sampai dilantiknya Gubernur Aceh definitif yang baru hasil dari Pemilukada 2012 nanti.

Guru Besar Fakultas Hukum Unsyiah, Prof. Dr Husni Jalil SH kepada The Globe Journal pernah mengatakan terkait dengan Pj Gubernur Aceh nanti sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005. Kemungkinan PP tersebut ada perubahan dalam PP No.17 Tahun 2005. “Secara umum PP No.6 itu masih berlaku dan mengikat terhadap aturan PJ Gubernur ini,” kata Husni Jalil. 

Menurut aturan yang ada Pj Gubernur Aceh nanti harus PNS aktif berpangkat IV/C atau eselon I. ”Kemungkinan bisa saja Sekda Aceh yang menjadi Pj nanti,” kata dia lagi. 

Penetapan Pj ini ditentukan oleh Presiden RI melalui Mendagri. Tidak ada usulan dari legislatif ataupun eksekutif walaupun Aceh memiliki kekhususan dengan UUPA. Ia mencontohkan Plt. Gubernur Kalimantan Timur, Tarmizi Karim yang ditugaskan Mendagri. Padahal orang Kalimantan Timur tidak mengenal sosok Tarmizi Karim. “Ini sepenuhnya wewenang Presiden RI dalam hal ini Mendagri,” tukas Husni.

Dalam PP No.6 Tahun 2005 itu juga tidak disebutkan harus putra daerah setempat. PP. No 6 Tahun 2005, Pasal 132 yang dimaksud adalah Pejabat Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (3) dan pasal 131 ayat (4), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan kriteria; mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Menduduki jabatan struktural esselon I dengan pangkat golongan sekuran-kurang IV/c bagi pejabat gubernur dan jabatan struktural esselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi pejabat bupati atau walikota.

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan selama tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik. Bagi Sekretaris Daerah yang diusulkan menjadi penjabat kepala daerah untuk sementara melepaskan jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri bagi penjabat gubernur dan kepada Mendagri bagi penjabat bupati/walikota.

Masa jabatan Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 1 tahun.

Laporan pertanggung jawaban Penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Mendagri dan bagi penjabat bupati/walikota disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur, sekurang-kurang tiga bulan sekali. Pelaksanaan Penjabat Gubernur ini akan dievaluasi oleh Mendagri. | AT | TG |


Redaksi menerima sumbangan tulisan dalam bentuk opini, artikel atau pengalaman pribadi. Setiap tulisan dapat dikirim ke email redaksiaceh.traffic@gmail.com dan disertai identitas dengan mencantumkan nomor telepon/email.