Banda Aceh | Acehtraffic.com – DPP Partai Demokrat keberatan bila Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang [Perppu] untuk penundaan pemilihan kepala daerah di Aceh.
“DPP Demokrat menilai Perpu tersebut bahaya bagi partai, bisa blunder,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin dalam pertemuan para calon kepala daerah di Banda Aceh, Senin 16 Januari 2012.
Menurut Mawardy, bila presiden dikorbankan untuk mengeluarkan Perppu, hal itu akan menjadi celah bagi partai lain untuk menekan Demokrat. “Ini berbahaya, karena akan ada partai-partai lain, seperti PDI-P yang akan mencari celah dari dikeluarkannya Perppu tersebut,” kata Mawardy.
Karena itu, kata dia, DPP Demokrat keberatan jika presiden mengeluarkan Perppu penundaan tersebut. “Namun, kami tak mempermasalahkan bila pendaftaran kembali dibuka agar semua peserta Pemilukada terakomodir,” kata Mawardy.
Hanya saja, lanjut dia, konsekuensi dari pembukaan kembali itu tentu akan berakibat pada bergesernya jadwal hari ‘H’ yang sudah ditetapkan sebelumnya, 16 Februari 2012. “Ada proses yang cukup panjang yang harus dijalani lagi. Ini masalahnya,” kata Mawardy.
Mawardy berharap, bila MK memberi keputusan membuka kembali pendaftaran nanti hendaknya waktu yang dibuka cukup satu minggu. “Kami juga tak mempersoalkan keikutsertaan calon perseorangan dalam Pemilukada Aceh,” katanya.
Mawardy menegaskan, sejak dulu Demokrat menginginkan Pemilukada berjalan adil dengan mengakomodir semua pihak. “Kita mendukung keikutsertaan calon perseorangan, apalagi keputusan MK tentang perseorangan itu final dan mengikat,” katanya.
Sebagaimana diketahui, wacana Perpu penundaan Pemilukada Aceh mencuat dalam rapat antara DPR-Pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 12 januari lalu. Perpu tersebut sebagai opsi kedua jika keputusan MK tidak membuka peluang bagi pendaftaran calon dari Partai Aceh. | AT | HA |
0 komentar:
Posting Komentar