Acehtraffic.com - Pemerintah Inggris memperingatkan negara-negara Amerika Selatan soal berlanjutnya blokade ekonomi terhadap kepulauan Falkland. Menurut kantor berita Jerman DPA, Menteri Luar Negeri Inggris dalam sebuah statemen yang dirilis pada Selasa (10/1) memperingatkan soal berlanjutnya blokade ekonomi terhadap kepulauan Falkland dan larangan berlabuhnya kapal-kapal Falkland atau kapal yang membawa bendera Inggris ke pelabuhan-pelabuhan negara-negara Amerika Selatan.
William Hague dalam pernyataan itu mengumumkan bahwa dirinya saat ini senang dengan langkah Brazil, Chili dan Uruguay yang mengijinkan kapal-kapal berbendera suatu negara lain masuk ke pelabuhan-pelabuhan mereka, di mana hal itu merupakan hasil dari perundingan pada pekan-pekan lalu dengan pemerintah negara-negara tersebut.
Lebih lanjut, Hague mengkritik keras Paraguay dan Argentina yang melarang masuknya kapal-kapal Falkland ke pelabuhan mereka dan menilainya sebagai langkah yang bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pernyataan itu, Menlu Inggris menambahkan, langkah negara-negara Amerika selatan akan berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan antara kepulauan Falkland dengan negara-negara tersebut.
Menurut keyakinan para pakar politik, sikap Departemen Luar Negeri Inggris ini sebagai tanda adanya pengaruh sikap terakhir Mercosur dalam melawan kolonialisme Inggris di wilayah Amerika Latin.
Dengan menggelontorkan tuduhan bahwa langkah Paraguay dan Argentina bertentangan dengan piagam PBB, London berupaya menyeret kasus itu ke dalam masalah internasional.
Kepulauan yang menjadi sengketa antara Argentina dan Inggris terletak di sekitar 550 kilometer pantai selatan Argentina dan sejak tahun 1830 kepulauan itu berada di bawah kontrol Inggris.
Departemen Luar Negeri Inggris menyatakan kekhawatirannya atas keputusan kelompok-kelompok pengusaha bersama negara-negara Amerika Selatan yang mencegah berlabuhnya kapal-kapal yang membawa bendera kepulauan Falkland. Selain itu, Deplu Inggris juga mengumumkan bahwa langkah tersebut menyebabkan kesengsaraan terhadap kehidupan rakyat dan penduduk kepulauan ini serta merupakan pengucilan terhadap mereka.
Perselisihan baru antara pemerintah Inggris dan Argentina terjadi sejak setahun setengah lalu, yaitu pasca ditemukannya sumber minyak di kepulauan Falkland. Perselisihan itu berubah menjadi ketegangan diplomatik antarkedua negara.
Sejak dimulainya operasi ekplorasi minyak oleh Inggris di sekitar kepulauan Falkland yang terkenal di Argentina sebagai kepulauan Malvinas, pemerintah Argentina sangat berang dan memprotes langkah Inggris tersebut.
Sejak waktu itu, Inggris telah berulang kali menolak permintaan Argentina untuk berunding tentang kepulauan Falkland. Kepulauan Malvinas atau Falkland dikuasai Inggris lebih dari 130 tahun lalu.
Menurut rencana, pada tahun 1945, pada saat berakhirnya perang dunia dan dibentuknya PBB berdasarkan peraturan tentang dekolonisasi, Inggris harus mengembalikan kepulauan Falkland kepada Argentina. Namun hingga kini Inggris tidak bersedia mengembalikannya.
Pada tanggal 12 Juni 1982, Argentina menggelar perang untuk mengambil alih kembali kepulauan Falkland. Tetapi setelah 74 hari berperang, opersi pembebasan tersebut gagal. Pada tahun itu, Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris dan Argentina juga dikuasai kekuasaan militer. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mendukung pemerintahan militer di Argentina. Namun anehnya, ketika Argentina menggelar perang dengan Inggris untuk merebut kepulauan Malvinas, AS yang dipimpin Presiden Ronald Reagan justru membocorkan kekuatan Argentian kepada Inggris dan tidak membantu negara ini.
Pasca pemerintahan sipil berkuasa di Argentina, masalah pembebasan Malvinas menjadi masalah nasional, bahkan dalam undang-undang dasar negara ini disebutkan bahwa pembebasan kepulauan Malvinas adalah kewajiban Presiden Argentina.
Di mayoritas sidang di kawasan, Presiden Argentina Cristina Fernandez dan mantan Presiden negara ini Nestor Kirchner selalu menekankan kepemilikan negara ini atas kepulauan Falkland. Sikap Argentina itu selalu mendapat dukungan negara-negara Amerika Latin, bahkan hingga kini di lembaga-lembaga Amerika telah disahkan lebih dari 20 resolusi dan puluhan pernyataaan mendukung sikap Argentina. Namun, Inggris tetap ngotot mempertahankan wilayah kepulauan tersebut.
Tampaknya, keputusan baru Organisasi Mercosur akan mendorong Inggris untuk memulai perundingan dengan pemerintah Argentina soal kepulauan Malvinas. Sebab jika tidak, kepulauan Malvinas akan terkucil di wilayah ini. (IRIB Indonesia/RA/NA) | IRIB Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar