Jumat, 20 Januari 2012 adalah hari yang yang bahagia bagi Partai Aceh, dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf diantar para massa dengan berkonvoi.
Mereka berdua diantar untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu pasangan yang bertarung dalam pemilukada Aceh untuk menuju singgasana Gubernur Aceh priode 2012-2017 yang hingga hari ini, Sabtu 21 Januari 2012 belum jelas kapan jadwal pesta pencoblosannya.
Massa tampak datang menggunakan mobil pribadi dan pick up dengan mengusung bendera Partai Aceh. Kehadiran massa dari PA ini juga sempat memacetkan jalan mulai menuju kantor KIP Aceh. Sebagian massa sudah menunggu dikantor KIP. Cagub dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf smemakai pakaian adat Aceh.
Pemilukada Aceh yang semula sempat dioagendakan akan berlangsung pada akhir tahun 2011, namun masih molor.
Dari awalnya Partai Aceh dan anggota DPRAnya memprotes jalur independen, hingga aplikasinya tidak mau memasukkan soal independen dalam Qanun produk DPRA.
Dengan alasan tidak adanya klausul Independen, Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh menolak menandatangani Qanun tersebut, alasanya Mahkamah kontitusi republik ini telah memutuskan untuk memberikan kembali jalur independen dalam pemilukada Aceh dengan menghapus pasal 256 UUPA yang tidak memperbolehkan adanya jalur independen pasca terbentuk Partai Local di Aceh.
Demontrasi digalang Partai Aceh untuk menggagalkan ini, elemen-elemen yang berpotensi pun ikut serta didalamnya dan melakukan penolakan dengan cara-cara tersendiri. Irwandi Yusuf tetap memperjuangkan Independen harus ada di Aceh.
Toh dengan adanya jalur itu, Apa Maun dan Apa Maee yang selama ini berfrofesi sebagai pemanjat kelapa pun memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik sebagai gubernur maupun bupati dan walikota.
Artinya tidak partai politek saja yang memiliki kesempatan.
Ditengah badai itu, Irwandi yang kesannya sangat menginginkan adanya "Jalur Masyarakat itu", terkena serangan dari berbagai sudut. Tak heran dugaan korupsi pun di hembuskan, baik secara demontrasi maupun pelaporan kasus dari lembaga tertentu.
Tidak mapan dengan berbagai "Rudal" secara perlahan isu meluas, tuntutan penudaan pilkada pun berembus kencang dengan alasan menjaga perdamaian. Tunda atau tidak belum nampak pada sesi ini. Kemudian terjadi berbagai negosiasi, akhirnya karena tidak mencapai titik temu, pada ramadhan tahun lalu, pemerintah memberlakukan coling down soal pilkada Aceh.
Pasca Coling down diharapkan DPRA mau membahas kembali Qanun dan memasukkan Independen. Namun tidak juga. akhirnya KIP membuka pendaftaran Calon, beberapa calon Gubernur seperti Tengku Ahmad tajuddin-- T.Suriansyah, Irwandi-Muhyan mendaftarkan diri.
Belum juga berjalan mulus. TA. Khalid dan Fadlullah mengajukan gugatan ke MK, alasan nya bahwa KIP sangat singkat membuka waktu pendaftaran sehingga mereka berdua tidak punya cukup waktu untuk mendaftar. Atas gugatan itu MK memutuskan putusan sela yang memerintahkan KIP membuka kembali pendaftaran.
Namun TA Khalid juga tidak mendaftar, yang menadftar hanya Fadlullah sebagai kandidat bupati Pidie.
Pada episode ini kondisi sedikit memanas, baik partai lokal maupun nasional, akhirnya diujung waktu putusan Sela MK ini, Nazar - Nova dari Demokrat mendaftarkan diri. Dan Partai Aceh memilih takl mendaftarkan calonnya.
Belum berhenti, berbagai gebarkan terus terjadi, namun masih dibatas kewajaran. Namun saat KIP menentukan jadwal pencoblosan pada tanggal 16 Februari 2012, gejolak pun muncul.
Pada desember 2011 berbagai insiden, penggranatan dan penembakan terjadi secara beruntun menewaskan 10 orang dan mengakibatkan 13 penduduk terluka, sasarannya adalah pekerja asal Pulau Jawa.
"Entah niat pelaku, biar cepat mengundang respon Jakarta, karena yang tewas warga Jawa, Atau coba menjadi sumbu ber-energi Avtur untuk cepat terbakar konflik, atau memang faktor kebetulan ?
Dengan insiden ini berbagai komentar dan analisa muncul, dari Jakarta hingga di Aceh, dari awalnya ada yang menyebutkan ini gara -gara persoalan kesenjangan ekonomi, sampai kemudian ini berkaitan dengan politik menjelang pilakada.
Polisi kelabakan mengungkap kasus ini, buktinya sampai saat ini belum satupun pelaku penembakan yang berkaitan pilkada yang tertangkap.
Karena situasi sedemikian rupa, walau masyarakat sendiri di Aceh belum begitu terpengaruh dengan kondisi itu.
Masyarakat baru pada tahapan menghindari melakukan perjalanan malam hari dengan sepeda motor dan menghindari duduk ngumpul diwarung pinggiran jalan.
Sementara aktivitas perekonomian masih berjalan sebagaimana mestinya.
Mendagri muncul dan terlihat pro aktif pada tahapan ini, petinggi lembaga negara ini mengeluarkan komentar agar Partai yang belum sempat menadftar diberikan waktu untuk mendaftar kembali. Tetappp alasan Untuk Menjaga Damai Aceh.
Mendagri pun ambil bagian dia mengajukan gugatan terhadap KPU dan KIP soal tahapan Pilkada, begitu juga dengan Partai Aceh. Dan hasilnya 7 Januari 2012 MK memutuskan dengan Putusan Sela yang memerintahkan KIP untuk membuka kembali pendaftaran selama 7 hari.
Hasilnya sejumlah kandidat Partai Aceh baik untuk calon Gubernur, Bupati, Walikota mendaftarkan diri. KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu direpublik yang tercinta ini, hingga, Sabtu 21 Januari 2012 masih tetap berpegang bahwa hari pencoblosan tetap pada 16 Februari 2012.
Namun KIP lembaga yang menyelenggarakan pilkada Aceh kembali mengusulkan kepada MK, hari pencoblosan pada 9 April 2012.
Namun belum ada hasil, apakah tetap pada 16 Februari 2012, atau ada keputusan lain pasca ini? Atau Pemilukada aceh tidak usah saja ? ha....ha canda hai.
||| Partai Aceh Versus Irwandi Yusuf
Minggu, 6 Februari 2011, Komite peralihan Aceh (KPA/PA) mengadakan pertemuan di kediaman Perdana Menteri GAM, Malek Mahmud, di kawasan Geucue Kaye Jatoe, Banda Aceh dalam pertemuan tingkat petinggi tersebut menolak mengajukan Irwandi Yusuf sebagai kandidat dari Partai Aceh untuk cagub 2012-2017.
Maka Partai Aceh mengajukan dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Alasan Muzakkir Manaf yang berbicara atas nama Partai Aceh saat itu adalah karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman dan dedikasi untuk memenuhi cita-cita perjuangan seperti yang termaktub dalam MoU Helsinki.
Kata Muzakir, pihaknya juga menyimpulkan tidak ada kemajuan pembangunan di Aceh selama lima tahun terakhir pasca perdamaian. Meski begitu, pihaknya mengakui perdamaian dan keamanan Aceh di telah pulih (Sumber Vivanews 7 Februari 2011).
Keputusan mengundang reaksi dikalangan sebagian besar anggota Partai Aceh dilapangan.
Juru Bicara Partai Aceh, Tengku Linggadinsyah, menegaskan calon gubernur Aceh yang diusulkan para petinggi KPA dan disampaikan Muzakir Manaf tersebut, belum mendapatkan dukungan mayoritas dari seluruh Ketua KPA dan Ketua Partai Aceh.
Menurutnya, Partai Aceh tetap akan mengusung Irwandi Yusuf Sebagai calon Gubernur Aceh.
Rapat itu menurutnya berakhir buntu, namun anehnya pimpinan telah mengumumkan nama calon secara fait accompli.
"Ini adalah tindakan yang anti demokrasi,” kata Linggadinsyah, dalam rilisnya. ( Vivanews 7 Februari 2011)
Tak cuma itu, ia juga menuduh bahwa penunjukan Zaini Abdullah sebagai calon tunggal dari KPA dan Partai Aceh sarat nepotisme. “Sebanyak 20 dari 23 wilayah menolak untuk menyetujui usulan pimpinan karena tokoh yang dicalonkan kami nilai tidak layak,” ujarnya.
Dalam penolakan ini juga muncul nama alm Saiful Cagee, Panglima KPA wilayah Bate Ilik Bireuen yang dengan tegas menolak pencalonan calon Gubernur dr.Zaini Abdullah -Muzakkir.
Saiful karena kecewa akhirnya mundur dari ketua KPA wilayah Batee ilik. Dan secara perlahan Partai Aceh memecat dan memberhentikan anggota yang tidak royalis kepada Partai dibawah pimpinan dr.Zaini Abdullah, Malik Mahmud, Zakaria Saman.
Pada, Minggu 6 Februari 2011 Jubir DPA PA, Muzakkir Abdul Hamid saudara Ipar dr. Zaini Abdullah mengatakan Linggadinsyah telah mengeluarkan pernyataan bohong.
“Selain itu, Linggadinsyah juga tidak dilibatkan dalam Rapat Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) se-Aceh di Mess Meuntroe.
Senin 7 Februari 2011 Muzakkir Manaf ketua DPP Partai Aceh (PA) menuding mantan juru bicara (Jubir) T Linggadinsyah sebagai Jubir yang haram bagi partainya.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor PA Pusat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) PA, Muzakkir Manaf mengatakan, Linggadinsyah merupakan jubir yang tak diakui oleh PA.
Jumat , 15 April 2011 Muharram panglima GAM Aceh rayeuk dipecat. Surat pemecatan itu dititip di sebuah kios, gara-gara mendukung Irwandi Yusuf.
Senin 9 Mei 2011 Tengku Sanusi Bin Muhammad diberhentikan sebagai ketua KPA dan Partai Aceh wilayah Aceh Timur oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Aceh lewat sebuah surat dan ditandatangani Seketaris Pusat Partai Aceh.Pemecatan Abu Sanusi diduga karena dianggap mendukung Irwandi
Yusuf.
Senin, 6 Juni 2011 Panglima Sago Langsa Lama Nazaruddin atau PSdien di pecat di duga karena keberpihakan kepada salah satu calon walikota Langsa dan tidak berpihak kepada calon yang di usung Partai Aceh.
Suasana semakin panas, kelompok mantan combatan GAM terbelah, bagi yang mendukung Irwandi Yusuf berkolobarasi dengan Saiful alias Cagee, bagi yang royalis mentro taat pada keputusan DPP Partai Aceh.
Cagee cepat kembali untuk selamanya, dia tidak sempat melihat kisruh yang masih tersisa ini.
Entah punya kaitan dengan sikap politiknya ? atau ada persoalan lain. Dia pada Jumat, 22 Juli 2011 malam ditembak pada pukul 23.00 WIB.
Saat itu, Cagee sedang di warung Gurkha. Namun, tiba-tiba satu mobil Toyota Avanza parkir di depan warung itu. Dari dalam mobil, seseorang keluar dan menghampiri Cagee yang berada di depan warung. Ia kemudian melepaskan tembakan ke bagian kepala dan kaki Cagee.
Usai menembak dengan senjata laras panjang, pelaku melarikan diri ke arah Lhokseumawe. Saat pemakaman hanya kawan seperjuangan yang mendukung Irwandi Yusuf yang hadir, sementara rekan seperjuangan yang juga di Hutan dulu dan kini berbeda pendapat, tidak terlihat disana.
Pecat memecat di internal Partai aceh terus berlangsung, Kamis 10 Februari 2012 Misbahul Munir alias Rahul mantan kombatan GAM di Pasee yang menjabat sebagai wakil ketua DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh, pasca putusan MK yang kedua, PA menolak mencalonkan kandidatnya.
Misbahul Munir mengambil sikap mencalonkan diri sebagai cabup bupati Aceh Utara lewat jalur Inderpenden. Namun sikapnya menuai bencana.
Juru Bicara Partai Aceh Fahrul Razi secara tegas mengatakan tidak ada toleransi apapun terhadap pengurus maupun kader PA yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan dalam Pemilukada kali ini.
Termasuk kader PA yang diberikan amanah untuk duduk sebagai anggota DPRK, kata dia, jika mencalonkan diri lewat perseorangan maka akan diberikan sanksi tegas.
“Siapapun yang melakukan itu berarti melanggar kode etik dan AD/ART PA khususnya pasal 4.
Konsekuensinya adalah diberhentikan secara tidak hormat, baik sebagai anggota dewan maupun sebagai kader PA. Dalam waktu dekat, PA segera bermusyawarah untuk melakukan PAW terhadap posisi Misbahul Munir alias Rahul di DPRK Aceh Utara,” kata Fahrul Razi.
||| Kisruh Sejak Setahun Damai
Kondisi seperti ini, bukan yang pertama muncul di tubuh mantan GAM pasca MoU Helsinki. Ingatkah anda semua pada pelaksanaan pemilukada tahun 2006 lalu. Pemilukada itu merupkan yang pertama keikutsertaan GAM.
Dalam perundingan di Helsinki dan hasilnya nota kesepahman damai. Disana dituliskan adanya clausul yang menyebutkan : Berikut petikan hasil MoU Helsinki
Article 1.2 Political participation
Point Independen dama tiga bahasa [Bahasa inggris, Bahasa Aceh, dan Bahasa Indonesia]
1.2.2 Upon the signature of this MoU THE PEOPLE OF ACEH will have the right to nominate candidates for the positions of all elected officials to contest the election in Aceh in April 2006 AND THEREAFTER.
1.2.2 Deungon geutanda-djaroe Nota Saban-Muphom njoe, BANSA ATJEH na hak peutamong tjalon-tjalon peudjabat njang akan geupileh uleh rakjat dalam peumilehan umum di Atjeh bak buleuen April 2006 DAN UKEUE NJAN LOM.
1.2.2 Dengan penandatangan Nota Kesepahaman ini, RAKYAT ACEH akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 DAN SELANJUTNYA.
Artinya saat itu GAM boleh menggunakan jalur Independen untuk berpartisifasi secara politik. Namun saat itu awalnya diadakan konvensi untuk menjaring kandidat calon Gubernur dari GAM.
Dan yang terpilih adalah Tengku Nasruddin Bin Ahmed berpasangan dengan M. Nazar, S Ag. Tanpa kita ketahui sebab musabab Tengku Nasruddin mundur. Tinggallah Nazar sendiri.
Penjaringan calon tidak berlanjut.
Tiba-tiba para petinggi GAM, masing-masing Mentro dr.Zaini Abdullah, Malik Mahmud, mengumumkan bahwa kandidat gubernur dari GAM adalah Hasbi Abdullah yang berpasangan dengan Humam Hamid. Hasbi Abdullah (Kini Ketua DPR Aceh adalah adik kandung dari dr,. Zaini Abdullah)
Sementara Humam Hamid adalah Adik dari Farhan Hamid yang berfrofesi sebagai dosen Unsyiah dan aktif di NGO Aceh Recoveri Forum (ARF), pasangan ini diusung melalui Parnas Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Nah saat itu, kedengaran parnas di telinga combatan GAM dilapangan adalah hal yang membuat perut mual.
Pasalnya sebelum damai dan saat perang berlangsung GAM sangat anti dengan Partai Nasional dan menganggap itu adalah perpanjangan tangan Indonesia di Aceh.
Selain ada juga yang menganggap mengabaikan Jalur Independen adalah bukti tidak adanya komitmen dari apa yang telah diperjuangkan didalam perundingan Helsinki.
Akhirnya beberapa tokoh GAM di Aceh mendesak Irwandi Yusuf mantan juru propaganda GAM/mantan refresentatif GAM di AMM maju sebagai kandidat Gubernur Aceh bersama M.Nazar Sira dengan memamfaatkan Jalur Independen.
Perlawanan secara terbuka pun terjadi saat Pilkada 2006 itu.
Mayoritas panglima wilayah plus sejumlah petinggi GAM di Luar Negeri menolak keputusan sebagian elite GAM mendukung pasangan Humam-Hasbi (H2O).
Sehingga untuk menghindari konfrontasi antara mantan pasukan dengan pimpinan saat itu. Muzakkir Manaf selaku panglima pasukan GAM, mengumumkan menarik dukungan GAM terhadap kandidat Humam-Hasbi (H2O). Dan Irwandi-Nazar Menang.
Dan kini apakah konflik masa lalu terulang, Tapi dalam model serupa, tapi tak sama ?? Hom hai | AT | RD | Sabtu, 21 Januari 2012.
0 komentar:
Posting Komentar