Banda Aceh | Acehtraffic.com - Kader Partai Aceh sangat mengharapkan sikap arif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pelaksanaan pilkada di Provinsi Aceh ditunda agar tidak terjadi konflik di daerah itu.
"Kami meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dalam upaya penyelesaian konflik regulasi dalam penyelenggaraan pilkada Aceh," kata kader Partai Aceh Suadi Sulaiman di Banda Aceh, Selasa [11/01].
Ia mengatakan, rakyat Aceh telah menyumbangkan 93 persen suara bagi Pak SBY pada Pilpres 2009, namun saat ini rakyat membutuhkan komitmen Presiden atas perdamaian Aceh agar tetap terjaga.
Suadi yang juga anggota DPRK Pidie itu menambahkan, jika tidak adanya solusi yang jelas atas kisruh regulasi dalam pilkada Aceh, maka Partai Aceh akan membawa persoalan ini kepada Uni Eropa dalam hal ini Crisis Management Initiative (CMI) sebagai lembaga yang memediasi perdamaian Aceh.
"Partai Aceh akan membawa persoalan ini ke CMI," tegasnya.
Disebutkannya, dalam MoU antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dijelaskan pada point 6.1 (c) MoU Helsinki, jika ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan para pihak maka akan dilaporkan ke pihak CMI untuk disidangkan kembali di Helsinki dan kemudian diambil satu kesepakatan baru yang mengikat para pihak.
"Jika tidak ada solusi terbaik di negeri ini, kami akan bawa kembali hal ini ke meja perundingan," tukasnya.
Sementara itu, kader Partai Aceh lainnya Abdullah Saleh meminta kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk benar-benar jeli terkait dengan penyelenggaraan pilkada Aceh, karena jika tetap memaksakan, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik.
"Kami lembaga legislatif sangat mengkhawatirkan bahwa potensi Aceh akan konflik kembali jika pilkada tetap dipaksakan, bahkan saya menilai konflik ini akan semakin parah dari konflik sebelumnya," ungkap anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh itu.
Dijelaskannya, mantan GAM yang hari ini terhimpun dalam wadah Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh yang selama ini telah terintegrasi secara politik tentunya membutuhkan saluran politik dalam mengekspresikan kepentingan politiknya dalam pembangunan Aceh.
"Nah anda bisa bayangkan jika kader-kader KPA dan Partai Aceh tidak mendapatkan saluran politik, hak-hak politik mereka dihambat, apa tidak mungkin mereka akan mengekspresikan dengan cara-cara lain," tanyanya.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa serta merta menafikkan keberadaan kader-kader Partai Aceh yang merupakan manifestasi dari para mantan kombatan GAM saat ini. "Akan seperti apa situasi politik Aceh nantinya jika mereka berada di luar sistem pemerintahan," tandasnya.
Oleh karenanya, alangkah bijaksananya apabila pelaksanaan pilkada ditunda agar semua pihak bisa terlibat dalam pesta demokrasi terbesar di Provinsi Aceh, katanya. | AT | AN |
0 komentar:
Posting Komentar