Jakarta | Acehtraffic.com - Akar masalah dari konflik lahan yang terjadi di berbagai daerah adalah masalah agraria. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat berbagai sengketa agraria ini terus terjadi dan terulang yang berujung pada bentrok fisik antara warga dengan perusahaan maupun dengan aparat kepolisian dan tentara.
Pemerintah, menurut Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, sebenarnya sudah berupaya mengakomidir keluhan masyarakat terkait konflik agraria. Yakni melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun lembaga itu dalam prosesnya ternyata tidak sesuai dengan peran dan fungsinya lembaga ini dibentuk. Sehingga konflik demi konflik terus bermunculan ke permukaan.
"Sebenarnya pemerintah sudah mengakomodasi, namun ditempatkan di lembaga lain yakni Badan PertanahanNasional (BPN). Tapi peran dan fungsinya tidak sesuai dengan ide awal. Karena itu butuh lembaga lintas sektoral," tegasnya.
Komnas HAM, katanya, sebenarnya sudah lama meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus untuk menangani sengketa lahan. Namun masukan itu hingga kini belum terealisir, karena belum ada respons dari usulan tersebut.
"Ide awal pembentukan tim Nasional Penyelesaian Konflik Agraria sudah ada sejak lama kami sampaikan, bahkan sejak kepengurusan Komnas HAM periode lalu. Kami meminta pemerintah menyiapkan komite khusus penyelesaian sengketa agraria," ucapnya.
Inisiatif Komnas HAM, katanya, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Dewan Kehutanan dan Komisi Ombudsman. Ifdhal berharap tim ini paling lambat pada Januari 2012 mendatang sudah terbentuk. "Dalam waktu dekat ini kami terus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait itu. | INC
Pemerintah, menurut Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, sebenarnya sudah berupaya mengakomidir keluhan masyarakat terkait konflik agraria. Yakni melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun lembaga itu dalam prosesnya ternyata tidak sesuai dengan peran dan fungsinya lembaga ini dibentuk. Sehingga konflik demi konflik terus bermunculan ke permukaan.
"Sebenarnya pemerintah sudah mengakomodasi, namun ditempatkan di lembaga lain yakni Badan PertanahanNasional (BPN). Tapi peran dan fungsinya tidak sesuai dengan ide awal. Karena itu butuh lembaga lintas sektoral," tegasnya.
Komnas HAM, katanya, sebenarnya sudah lama meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus untuk menangani sengketa lahan. Namun masukan itu hingga kini belum terealisir, karena belum ada respons dari usulan tersebut.
"Ide awal pembentukan tim Nasional Penyelesaian Konflik Agraria sudah ada sejak lama kami sampaikan, bahkan sejak kepengurusan Komnas HAM periode lalu. Kami meminta pemerintah menyiapkan komite khusus penyelesaian sengketa agraria," ucapnya.
Inisiatif Komnas HAM, katanya, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Dewan Kehutanan dan Komisi Ombudsman. Ifdhal berharap tim ini paling lambat pada Januari 2012 mendatang sudah terbentuk. "Dalam waktu dekat ini kami terus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait itu. | INC
