Mataram | Acehtraffic.com - Menanggapi sengketa agraria yang berkali-kali terjadi, Anggota Komnas HAM, Ridha Saleh, menyarankan polisi ditarik dari area perkebunan. Sebab, menurut dia,mereka juga terlibat dalam beberapa sengketa agraria, diantaranya di Mesuji, Lampung.
"Presiden harusnya meminta Kapolri menarik semua anggota Brimob dari area perkebunan. Dan mengevaluasi kinerja Polri dalam konflik ini, evaluasi semua perizinan kehutanan maupun pertambangan" tegas ketua Tim Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk Komnas HAM itu, Senin, [26/12].
Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan hal senada. Peristiwa sengketa yang berujung jatuhnya korban terjadi beberapa kali karena kepolisian tidak melakukan evaluasi atas beberapa peristiwa sebelumnya.
Ia mengatakan, dalam sengketa agraria, seharusnya kepolisan jangan turun dahulu. "Konflik ini diselesaikan dulu baru polisi turun, kalau nggak bisa jatuh korban lagi," ujarnya.
Terkait kasus pembubaran demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, Ifdhal berpendapat, aparat kepolisian bersikap brutal. "Penembakan tidak sejalan, tembakan lurus ke kerumunan warga yang memblokade Pelabuhan Sape," ujarnya. Padahal menurutnya, penembakan sesuai protap, dilakukan saat ada ancaman kepada jiwa polisi.
Ia menyesalkan hal tersebut, seharusnya polisi dapat mengusir blokade dengan sarana lain.
Selain tim bentukan Komnas HAM, Aliansi masyarakat NTB juga akan mengirimkan tim pencari fakta dan investigasi ke Bima.
Tim pencari fakta yang diketuai Dwi Sudarsono akan bertolak ke Bima pada Rabu [28/12 besok. Menurut Dwi pembentukan tim pencari fakta dan investigasi itu dilakukan untuk memperjelas seperti apa kasus kekerasan yang menimpa warga Sape dan Lambu Bima itu.
"Presiden harusnya meminta Kapolri menarik semua anggota Brimob dari area perkebunan. Dan mengevaluasi kinerja Polri dalam konflik ini, evaluasi semua perizinan kehutanan maupun pertambangan" tegas ketua Tim Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk Komnas HAM itu, Senin, [26/12].
Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan hal senada. Peristiwa sengketa yang berujung jatuhnya korban terjadi beberapa kali karena kepolisian tidak melakukan evaluasi atas beberapa peristiwa sebelumnya.
Ia mengatakan, dalam sengketa agraria, seharusnya kepolisan jangan turun dahulu. "Konflik ini diselesaikan dulu baru polisi turun, kalau nggak bisa jatuh korban lagi," ujarnya.
Terkait kasus pembubaran demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, Ifdhal berpendapat, aparat kepolisian bersikap brutal. "Penembakan tidak sejalan, tembakan lurus ke kerumunan warga yang memblokade Pelabuhan Sape," ujarnya. Padahal menurutnya, penembakan sesuai protap, dilakukan saat ada ancaman kepada jiwa polisi.
Ia menyesalkan hal tersebut, seharusnya polisi dapat mengusir blokade dengan sarana lain.
Selain tim bentukan Komnas HAM, Aliansi masyarakat NTB juga akan mengirimkan tim pencari fakta dan investigasi ke Bima.
Tim pencari fakta yang diketuai Dwi Sudarsono akan bertolak ke Bima pada Rabu [28/12 besok. Menurut Dwi pembentukan tim pencari fakta dan investigasi itu dilakukan untuk memperjelas seperti apa kasus kekerasan yang menimpa warga Sape dan Lambu Bima itu.
Lagipula hingga saat ini jumlah korban tewas dan korban luka masih simpang siur. "Data dari kepolisian menyebutkan dua orang, tapi kami mendapat data ada lima orang yang meninggal. Juga jumlah korban luka yang sampai saat ini masih simpang siur. Maka itu tim pencari fakta dan investigasi nantinya akan mengungkap data-data tersebut,"kata Dwi kepada wartawan di Mataram, Senin [26/12].
Selain itu, keberadaan dua pasien rujukan dari Bima yakni Awaluddin [23] warga Desa Ratu Lambu dan Sahabuddin 31 tahun warga Desa Soru Lambu menjadi sorotan tim. Pasalnya, kedua korban itu mengalami luka tembak pada tulang paha kanan dan tulang paha kirinya. Tim pencari fakta tersebut berhasil menemui kedua korban yang dirawat intensif di RSUP NTB.
Dari keterangan kedua korban itu, Dwi Sudarsono mengatakan keduanya terkena tembakan meski tidak berada di kerumunan masa yang memblokade Pelabuhan Sape. Bahkan, kepada Dwi keduanya mengaku berada di luar kawasan pelabuhan Sape. Korban juga tidak mengetahui siapa yang menembak mereka.
Pembentukan tim pencari fakta tersebut juga dianggap perlu untuk meluruskan opini publik terkait peristiwa di Bima. Lagipula opini yang berkembang seolah masyarakat menjadi pemicu terjadinya kerusuhan di Sape pada [4 Desember 2011 lalu.
Tim akan dibantu oleh 21 pengacara yang akan mendampingi lebih dari 47 warga Bima yang kini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Terlebih terdapat anak-anak yang juga ditangkap dan dijadikan tersangka. "Itu perlu investigasi dan advokasi agar masyarakat yang ditangkap polisi mendapat perlindungan hukum,"kata Dwi.
Hingga saat ini situasi di Kecamatan Lambu, Bima diinformasikan masih mencekam. Warga memblokade ruas jalan yang masuk ke Kecamatan Lambu. Sejumlah aparat kepolisian dari Polda NTB, Polres Bima masih bersiaga untuk mengamankan situasi di Bima.| AT | VV |
Selain itu, keberadaan dua pasien rujukan dari Bima yakni Awaluddin [23] warga Desa Ratu Lambu dan Sahabuddin 31 tahun warga Desa Soru Lambu menjadi sorotan tim. Pasalnya, kedua korban itu mengalami luka tembak pada tulang paha kanan dan tulang paha kirinya. Tim pencari fakta tersebut berhasil menemui kedua korban yang dirawat intensif di RSUP NTB.
Dari keterangan kedua korban itu, Dwi Sudarsono mengatakan keduanya terkena tembakan meski tidak berada di kerumunan masa yang memblokade Pelabuhan Sape. Bahkan, kepada Dwi keduanya mengaku berada di luar kawasan pelabuhan Sape. Korban juga tidak mengetahui siapa yang menembak mereka.
Pembentukan tim pencari fakta tersebut juga dianggap perlu untuk meluruskan opini publik terkait peristiwa di Bima. Lagipula opini yang berkembang seolah masyarakat menjadi pemicu terjadinya kerusuhan di Sape pada [4 Desember 2011 lalu.
Tim akan dibantu oleh 21 pengacara yang akan mendampingi lebih dari 47 warga Bima yang kini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Terlebih terdapat anak-anak yang juga ditangkap dan dijadikan tersangka. "Itu perlu investigasi dan advokasi agar masyarakat yang ditangkap polisi mendapat perlindungan hukum,"kata Dwi.
Hingga saat ini situasi di Kecamatan Lambu, Bima diinformasikan masih mencekam. Warga memblokade ruas jalan yang masuk ke Kecamatan Lambu. Sejumlah aparat kepolisian dari Polda NTB, Polres Bima masih bersiaga untuk mengamankan situasi di Bima.| AT | VV |
