Jakarta | Avehtraffic.com - Sepanjang tahun 2011 tidak ada perbaikan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia [HAM]. Ironisnya, semakin banyak pelaku pelanggaran hukum dari kalangan aparat dan lembaga negara, baik dengan motif politik, kekuasaan maupun ekonomi.
Hal itu mencermati pola, pelaku dan korban pelanggaran hukum yang ada. "Aparat dari lembaga negara ini berkolaborasi dengan pelaku nonnegara yang pada tahun ini semakin banyak bermunculan, terutama perusahaan, dalam sejumlah pelanggaran hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk masalah perburuhan, kesehatan dan lingkungan, serta ormas keagamaan yang intoleran dalam sejumlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Jakarta, Nurkholis, di Jakarta, Selasa [20/12].
LBH juga mencatat, pola pelanggaran hak, khususnya di bidang pembangunan, semakin minimnya partisipasi publik menyebabkan sejumlah proyek pembangunan atas nama kepentingan umum justru menyingkirkan kelompok miskin. Sehingga pembangunan yang terjadi saat ini tidak menguntungkan bagi rakyat miskin.
"Munculnya aktor nonnegara ini semakin meningkat karena sikap abai dan kompromi dari penyelenggara negara, bahkan cenderung memfasilitasi sepak terjang non-state aktor untuk turut memperebutkan kekuasaan," tandas Nurkholis.| AT | GS |
Hal itu mencermati pola, pelaku dan korban pelanggaran hukum yang ada. "Aparat dari lembaga negara ini berkolaborasi dengan pelaku nonnegara yang pada tahun ini semakin banyak bermunculan, terutama perusahaan, dalam sejumlah pelanggaran hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk masalah perburuhan, kesehatan dan lingkungan, serta ormas keagamaan yang intoleran dalam sejumlah pelanggaran hak atas kebebasan beragama," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Jakarta, Nurkholis, di Jakarta, Selasa [20/12].
LBH juga mencatat, pola pelanggaran hak, khususnya di bidang pembangunan, semakin minimnya partisipasi publik menyebabkan sejumlah proyek pembangunan atas nama kepentingan umum justru menyingkirkan kelompok miskin. Sehingga pembangunan yang terjadi saat ini tidak menguntungkan bagi rakyat miskin.
"Munculnya aktor nonnegara ini semakin meningkat karena sikap abai dan kompromi dari penyelenggara negara, bahkan cenderung memfasilitasi sepak terjang non-state aktor untuk turut memperebutkan kekuasaan," tandas Nurkholis.| AT | GS |
