Jayapura | Acehtraffic.com– Organisasi Papua Merdeka menyatakan Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kami akui Papua masih milik Indonesia, jadi tidak mungkin seseorang membuat gerakan atau melawan negara,” kata Lambertus Pekikir, Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional OPM, Rabu, 30 November 2011.
Menurut Lambertus, dengan masih berstatus bagian dari NKRI, Papua tidak mudah digoyang atau dijadikan negara sendiri. “Kalau kita sudah tahu Papua masih milik Indonesia, maka janganlah coba-coba bikin gerakan atau kongres yang sudah pasti akan ditindak aparat, jadi ya pantas saja mereka yang mendeklarasikan diri menjadi negara sendiri ditahan,” katanya.
OPM, kata dia, menunggu hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kembali resolusi 2504 yang menetapkan Papua bagian dari Negara Indonesia. “Perlawanan bersenjata, dialog, dan sebagainya akan sia-sia, tapi bila resolusi ini tidak diubah, akan sama saja hasilnya,” katanya. Ia meminta warga Papua agar bersabar dan menunggu perjuangan damai di dunia internasional.
Sementara itu, Nick Messet, tokoh OPM yang telah bertobat, mengatakan keberadaan Papua di NKRI sudah final. “Saya bertemu dengan petinggi di PBB, saya berjuang selama puluhan tahun, tapi apa yang didapat, tidak ada, Papua itu sudah final di dalam republik ini,” tegasnya.
Baginya, perjuangan Papua menuju kemerdekaan hanya menguras energi. Banyak waktu akan terbuang dan pertumpahan darah tak terelakkan. “Saya ingin tegaskan, pembunuhan orang Papua terus terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab di sini, ini saatnya orang Papua lihat mana yang terbaik.”
Nick Messet, Nicholas Jouwe, dan Frans Albert Joku adalah beberapa pejuang Papua yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Messet memulai sepak terjangnya memperjuangkan kemerdekaan Papua ketika berusia remaja.
Ia sempat belajar ilmu penerbangan di Papua Nugini. Pada tahun 1969, Messet melarikan diri ke luar negeri dan bergerak dalam gerakan bawah tanah pro-kemerdekaan Papua bersama Jacob Pray, tokoh nomor wahid OPM untuk Markas Viktoria. Faksi ini menjadikan 1 Juli 1971 sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Benderanya Bintang Fajar.
“Saat ini yang tepat adalah bagaimana kita berbicara dengan pemerintah agar mereka mau terus membangun daerah ini dan menghentikan pembunuhan terhadap orang Papua," ujarnya. "Saya pelaku perjuangan, saya bertemu dengan PBB dan disebut Papua sudah final dalam NKRI.” | Tempo
Menurut Lambertus, dengan masih berstatus bagian dari NKRI, Papua tidak mudah digoyang atau dijadikan negara sendiri. “Kalau kita sudah tahu Papua masih milik Indonesia, maka janganlah coba-coba bikin gerakan atau kongres yang sudah pasti akan ditindak aparat, jadi ya pantas saja mereka yang mendeklarasikan diri menjadi negara sendiri ditahan,” katanya.
OPM, kata dia, menunggu hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kembali resolusi 2504 yang menetapkan Papua bagian dari Negara Indonesia. “Perlawanan bersenjata, dialog, dan sebagainya akan sia-sia, tapi bila resolusi ini tidak diubah, akan sama saja hasilnya,” katanya. Ia meminta warga Papua agar bersabar dan menunggu perjuangan damai di dunia internasional.
Sementara itu, Nick Messet, tokoh OPM yang telah bertobat, mengatakan keberadaan Papua di NKRI sudah final. “Saya bertemu dengan petinggi di PBB, saya berjuang selama puluhan tahun, tapi apa yang didapat, tidak ada, Papua itu sudah final di dalam republik ini,” tegasnya.
Baginya, perjuangan Papua menuju kemerdekaan hanya menguras energi. Banyak waktu akan terbuang dan pertumpahan darah tak terelakkan. “Saya ingin tegaskan, pembunuhan orang Papua terus terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab di sini, ini saatnya orang Papua lihat mana yang terbaik.”
Nick Messet, Nicholas Jouwe, dan Frans Albert Joku adalah beberapa pejuang Papua yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Messet memulai sepak terjangnya memperjuangkan kemerdekaan Papua ketika berusia remaja.
Ia sempat belajar ilmu penerbangan di Papua Nugini. Pada tahun 1969, Messet melarikan diri ke luar negeri dan bergerak dalam gerakan bawah tanah pro-kemerdekaan Papua bersama Jacob Pray, tokoh nomor wahid OPM untuk Markas Viktoria. Faksi ini menjadikan 1 Juli 1971 sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Benderanya Bintang Fajar.
“Saat ini yang tepat adalah bagaimana kita berbicara dengan pemerintah agar mereka mau terus membangun daerah ini dan menghentikan pembunuhan terhadap orang Papua," ujarnya. "Saya pelaku perjuangan, saya bertemu dengan PBB dan disebut Papua sudah final dalam NKRI.” | Tempo
0 komentar:
Posting Komentar