Jayapura | Acehtraffic.com – Sekitar lima ribu massa dari Kelompok Komite Nasional Papua Barat [KNPB] melakukan aksi demo damai dengan menduduki Taman Imbi Jayapura, Senin [14/11] kemarin yang meminta dilaksanakannya Referendum karena selama ini Papua merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat NKRI.
Usai berkumpul pendemo memasang tali di sekeliling Taman Imbi Jayapura agar melarang orang luar masuk ke dalam Taman Imbi. Dalam orasi mereka, disampaikan bahwa Negara Republik Indonesia yang selama ini dianggap memberikan kekerasan Militerisme kepada Bangsa Papua.
Oleh sebab itu, KNPB menilai berbagai bentuk militerisme bukan solusi penyelesaikan persoalan Bangsa Papua yang saat ini menjadi zona darurat, akan tetapi penyelesaian Papua harus segera dilakukan dengan Referendum agar rakyat Bangsa Papua tidak lagi menjadi korban kekerasan serta intimidasi dari aparat NKRI.
Berbagai orasi dilontarkan pendemo secara bergantian dengan menggunkan megafone berteriak dan menyampaikan kepada para pendemo bahwa Bangsa Papua harus pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Hari ini Indonesia dalam darurat dan hari ini dunia sudah saksikan bahwa Indonesia dalam keadaan gawat darurat dan jangan takut apabila Papua ingin merdeka," ujar salah seorang pendemo yang melakukan orasi.
Mereka juga menyampaikan bahwa Referendum adalah suatu pemecahan atau solusi masalah di Papua. “Masalah kita tidak pernah diselesaikan akan tetapi referendum yang menyelesaikan Papua ini. Papua.. Papua...aa" disambut hangat Para pendemo.
Dalam orasi mereka juga menyatakan, kemerdekaan Bangsa Papua Barat tidak lagi ada tawar menawar dan hari ini-red juga kemerdekaan harus di tuntaskan karena sudah sekian lama rakyat Bangsa Papua Barat tidak mendapat kesejaheteraan, melainkan datang silih berganti atas kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat NKRI.
“Negara Amerika atau negara manapun tidak ada yang melarang Bangsa Papua Barat untuk merdeka, apalagi Negara Indonesia tidak punya hak untuk melarang Bangsa Papua merdeka,” teriak para perwakilan dari KNPB.
Selanjutnya, ribuan pendemo dari wilayah Abepura bergabung ke Taman Imbi dengan melakukan long march. Setibanya di Taman Imbi Jayapura, pendemo menyampaikan aspirasi mengelilingi Taman Imbi dengan membawa sejumlah pamflet bertuliskan “Makar adalah tujuan nasional genosida di Papua. Genosida adalah tujuan nasional Indonesia di Papua”
Dari pantuan juga, selain membawa pamphlet dan spanduk pendemo juga membawa sejumlah gambar bendera Bintang Kejora yang dibentang di kayu serta sejumlah bendera warna bendera bergambar bintang.
Kapolda Papua, Irjen (Pol) Drs. Bigman L Tobing dan Wakapolda Papua, Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw turun langsung untuk memantau dan mengatur anggotanya di lapangan agar memberikan pengamanan bagi pendemo.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Umum KNPB, Viktor Kogoya menegaskan, situasi gejolak politik, kekerasan, terror, intimidasi, penyiksaan dan kematian warga sipil bangsa papua Barat akhir-akhir ini harus segera dituntaskan.
Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan SBY-Boediono serta seluruh jajaran aparatur tidak harus serta merta menjawab persoalan Bangsa Papua Barat dengan Isu ekomoni/kesejahteraan atau dialog.
Menurut Viktor Kogoya, untuk menyelesaikan persoalan Bangsa Papua Barat hanya dengan kemerdekaan. “Tanpa ada kemerdekaan maka Bangsa Papua ini tidak akan selesai dalam setiap persoalan,” teriaknya.
Viktor kembali menegaskan, ada 7 pernyataan sikap yang harus disampaikan KNPB kepada pemerintah Indonesia dan luar negeri salah satunya ialah, mengutuk dan mengancaman praktek-praktek militerisme dalam bentuk-bentuk kekerasan, intimidasi, penyisksaan dan pembunuhan serta penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan lakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di seluruh tanah Air Papua Barat.
Dalam pernyataan sikap KNPB, mereka juga menyampaikan stigma hukum terhadap rakyat Papua seperti separatis, makar dan GPK harus dihapuskan, sebab bangsa Papua Barat bukan bangsa seperatis yang selama ini di stigmakan oleh pemerintah Indonesia untuk membungkam aspirasi rakyat.
Selain itu, mereka juga meminta agar PT. Freepot harus segera ditutup, sebab Freepot merupakan dalang dari sumber kejahatan HAM dan lingkungan di tanah Papua ini. Komisi HAM PBB segera lakukan rapar darurat, untuk membahas situasi terakhir HAM di Papua Bart, sebab kondisi Papua Barat dalam Zona Darurat.
Disamping itu juga, KNPB meminta SBY-Boediono segera membuka ruang kebebasan seluas-luasnya bagi Jurnalis Independen dan Pekerja HAM internasional di Papua Barat untuk kepentingan investigasi dan informasi dan Indonesia juga dan PBB, Amerika Serikat, serta negara Belanda segera mengakui hak politik Rakyat Papua Barat dengan melaksanakan Referendum ulang bagi Bangsa Papua Barat.
Setelah menyampaikan aspirasi, pendemo menggelar doa bersama untuk mengakhiri atas pernyataan sikap yang mereka telah sampaikan, selanjutnya langsung pulang dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.
Sementara itu, Kabag OPS Polres Jayapura Kota, Kompol Junoto SiK menyatakan, aksi demo damai dari KNPB berlangsung aman dengan dikawal oleh aparat Kepolisian dari Polda dan Polres Jayapura Kota.
“Anggota yang kita turunkan ada 600 personil dan semuanya aman meskipun di saat melakukan long march sedikit membuat arus lalu lintas alami kemacetan namun berhasil kami atasi,” tandasnya kepada Papua Pos di Taman Imbi Jayapura. | AT | PP
0 komentar:
Posting Komentar