Abdya | Acehtraffic.com - Tgk H Baihaqi Daud, Pimpinan Pesantren Terpadu Babul Istiqamah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), yang sebelumnya turut membubuhi tanda tangan dukungannya terhadap penundaan pilkada Aceh, mencabut kembali dukungan tersebut. Tgk Baihaqi menyatakan tidak mau ikut campur dan terlibat dalam urusan politik yang sedang bergulir saat ini.
“Sebenarnya, sebelum diberitakan oleh Serambi saya sudah mencabut kembali dukungan tersebut, sebab saya tidak ingin terlibat dalam urusan politik dan memilih netral saja, karena persoalan penundaan dan kelanjutan pilkada itu bukan urusan kita, melainkan kewenangannya pihak terkait. Jadi menurut saya pribadi, lebih baik saya bersikap netral saja dan mengikuti proses yang ada,” kata Tgk H Baihaqi Daud, kepada Serambi kemarin.
Dikatakannya, keikutsertaannya dalam dukungan penundaan pilkada itu dikarenakan atas permintaan rekan yang lain yang menurutnya sudah dua kali menjumpai dirinya untuk membubuhi tanda tangan terhadap dukungan penundaan pilkada dimaksud. Namun setelah dipertimbangkan dengan jernih, dia pun memilih untuk mencabut kembali dukungan tersebut.
“Yang perlu saya pertegaskan, saya tidak mau terlibat dalam urusan politik dan memilih netral, sebab hak menunda dan melanjutkan Pilkada itu kewenangannya pihak yang berwenang dan berkopeten,” pungkas Tgk Baihaqi Daud.
Sebelumnya, sejumlah ulama di Aceh Barat Daya (Abdya), mendesak agar pilkada ditunda. Desakan tunda pilkada oleh sejumlah pimpinan pesantren dan ulama di Abdya itu tertuang dalam satu surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Desk Pemilukada Provinsi, KIP Aceh, Para Pimpinan Partai Politik, Bupati Aceh Barat Daya, DPRK Abdya, Dandim Abdya, Kapolres Abdya, para pimpinan partai politik di Abdya, serta KIP Abdya. | AT | Serambi
“Sebenarnya, sebelum diberitakan oleh Serambi saya sudah mencabut kembali dukungan tersebut, sebab saya tidak ingin terlibat dalam urusan politik dan memilih netral saja, karena persoalan penundaan dan kelanjutan pilkada itu bukan urusan kita, melainkan kewenangannya pihak terkait. Jadi menurut saya pribadi, lebih baik saya bersikap netral saja dan mengikuti proses yang ada,” kata Tgk H Baihaqi Daud, kepada Serambi kemarin.
Dikatakannya, keikutsertaannya dalam dukungan penundaan pilkada itu dikarenakan atas permintaan rekan yang lain yang menurutnya sudah dua kali menjumpai dirinya untuk membubuhi tanda tangan terhadap dukungan penundaan pilkada dimaksud. Namun setelah dipertimbangkan dengan jernih, dia pun memilih untuk mencabut kembali dukungan tersebut.
“Yang perlu saya pertegaskan, saya tidak mau terlibat dalam urusan politik dan memilih netral, sebab hak menunda dan melanjutkan Pilkada itu kewenangannya pihak yang berwenang dan berkopeten,” pungkas Tgk Baihaqi Daud.
Sebelumnya, sejumlah ulama di Aceh Barat Daya (Abdya), mendesak agar pilkada ditunda. Desakan tunda pilkada oleh sejumlah pimpinan pesantren dan ulama di Abdya itu tertuang dalam satu surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Desk Pemilukada Provinsi, KIP Aceh, Para Pimpinan Partai Politik, Bupati Aceh Barat Daya, DPRK Abdya, Dandim Abdya, Kapolres Abdya, para pimpinan partai politik di Abdya, serta KIP Abdya. | AT | Serambi
0 komentar:
Posting Komentar