Samarinda | Acehtraffic.com- Mahasiswa Kaltim yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menilai SBY-Boediono telah gagal. Muncul desakan percepatan pemilu.
DUA tahun memimpin Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mendapat rapor merah dengan nilai D dan E dari KAMMI, Kaltim. Penilaian tersebut diberikan KAMMI saat menggelar aksi demonstrasi di simpang empat Mal Lembuswana siang kemarin.
"Ada delapan poin kami kritisi untuk kepemimpinan SBY-Boediono. Antara lain gagalnya penegakan supremasi hukum, kesejahteraan rakyat, penurunan angka kemiskinan, pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), penciptaan rasa aman kepada masyarakat, gagal melindungi kekayaan Indonesia serta gagal menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Beberapa poin tuntutan tersebut KAMMI memberikan rapor merah pada SBY-Boediono dengan nilai D dan E," kata Ketua KAMMI Kaltim Rahman di sela demonstrasi kemarin.
Dalam orasinya masyarakat diminta membuka wawasannya melihat fakta beberapa poin dinilai gagal dijalankan SBY-Boediono selama dua tahun terakhir.
"Sudah dua tahun pemerintahan SBY-Boediono namun faktanya sepanjang pemerintahannya tak banyak perubahan di republik ini," paparnya.
Pada sisa kepemimpinan tiga tahun itu KAMMI bertekad terus mengawal dan jika dalam perjalannnya ternyata tetap tak mampu melakukan perubahan untuk masyarakat Indonesia maka pihaknya akan mendesak SBY-Boediono mundur dari jabatannya sebelum Pemilu 2014 digelar.
"KAMMI akan menggiring percepatan Pemilu apabila SBY-Boediono tetap gagal melakukan perubahan," tegasnya. Dalam aksi itu KAMMI sempat menggelar ‘salat jenazah’ di depan kain putih ditutupi topeng SBY sebagai simbol matinya kepemimpinan SBY-Boediono.
10 Tuntutan HMI
Belasan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda menggelar demonstrasi di depan kantor gubernur Jalan Gajah Mada siang kemarin. Mereka menuntut 10 poin penting harus dilakukan rezim Presiden SBY sebagaimana aksi serupa digelar HMI serentak di seluruh daerah di Indonesia.
Dalam tuntutannya HMI meminta SBY segera memaksimalkan upaya penegakan supremasi hukum dan penuntasan kasus korupsi tanpa tebang pilih, mereformasi birokrasi di seluruh lembaga negara, memaksimalkan pemerataan pembangunan, realisasi pendidikan dan kesehatan gratis.
Selain itu SBY juga diminta menghentikan aktivitas impor bahan pangan, segera renegoisasi kontrak karya atau nasionalisasi aset serta tak menjadikan Parpol sebagai alat perlindungan koruptor, mewujudkan kemandirian ekonomi tanpa intervensi asing, menurunkan harga dan menuntaskan kemiskinan serta menghentikan politisasi terhadap rakyat.
"Aksi ini digelar sebagai wujud keprihatinan kepemimpinan SBY-Boediono dipenghujung tahun kedua dan akan memasuki tahun ketiga dalam periode kedua memimpin Indonesia. Masih banyak hal harus dituntaskan demi memberi kepuasan dalam pelayanan terhadap masyarakat selama ini mengeluh dengan situasi dan kondisi negara saat ini," tegas Koordinator Aksi Sudirman kepada Koran Kaltim siang kemarin.
Karena itu pihaknya menyoroti beberapa hal terjadi dalam kepemimpinan SBY-Boediono yakni rakyat Indonesia masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan uluran dan bantuan pemerintah. Karena telah menjadi kewajiban menuntaskan kemiskinan di masyarakat.
Kemudian janji-janji kampanye SBY-Boediono berjudul 'Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan sesuai visi, misi dan program aksi dilakukan prioritas pada 13 program salah satunya bidang pendidikan. Namun alokasi 20 persen anggaran pendidikan di APBN sesuai amanat UUD 1945 terkait pendidikan dan politik anggaran masih terjadi hingga saat ini.
Karena alokasi 20 persen dari APBN tersebut kerap kali digunakan untuk pendidikan dan latihan pegawai di kementerian. "Dari Rp248,9 triliun anggaran pendidikan 2011 hanya Rp89,7 triliun dikelola pemerintah pusat kemudian Rp55,5 triliun dikelola Kementerian Pendidikan Nasional, Rp27,2 triliun di Kementerian Agama, Rp6,8 triliun sisanya dibagikan ke 13 kementerian dan 4 lembaga lain. Sedangkan Rp158,2 triliun dikelola daerah hanya Rp104 triliun dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), untuk membayar gaji guru saja Rp10 triliun,
Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18,5 triliun untuk tunjangan profesi guru, Rp16,8 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini harus diperhatikan pemerintahan SBY-Boediono," tegasnya.
Selain tu, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Samarinda Azwar mengkritisi kondisi Kaltim yang kaya dengan potensi SDA namun memiliki angka kemiskinan cukup besar. Kondisi itu terjadi akibat pembangunan sentralistik ke pemerintah pusat dan menimbulkan gejolak di daerah.
Dikhawatirkan akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa akibat eksploitasi SDA besar-besaran dilakukan tak memberi dampak pada masyarakat sekitar tambang tersebut.
"Kaltim merupakan provinsi kaya SDA tapi miskin. Karena dengan kekayaan dimiliki masih belum mampu menyejahterakan masyarakatnya. Saat ini Kaltim mengalami degradasi kesejahteraan terlebih pada bidang kesehatan dan pendidikan," ucap Aswin didampingi Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Samarinda Purnomo.
Ia berharap dengan perintah HMI untuk SBY di seluruh Indonesia dapat menyadarkan pemerintahan rezim SBY-Boediono agar lebih fokus pada program prorakyat sesuai janji-janji politik saat Pilpres 2009. |AT/INC
DUA tahun memimpin Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mendapat rapor merah dengan nilai D dan E dari KAMMI, Kaltim. Penilaian tersebut diberikan KAMMI saat menggelar aksi demonstrasi di simpang empat Mal Lembuswana siang kemarin.
"Ada delapan poin kami kritisi untuk kepemimpinan SBY-Boediono. Antara lain gagalnya penegakan supremasi hukum, kesejahteraan rakyat, penurunan angka kemiskinan, pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), penciptaan rasa aman kepada masyarakat, gagal melindungi kekayaan Indonesia serta gagal menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Beberapa poin tuntutan tersebut KAMMI memberikan rapor merah pada SBY-Boediono dengan nilai D dan E," kata Ketua KAMMI Kaltim Rahman di sela demonstrasi kemarin.
Dalam orasinya masyarakat diminta membuka wawasannya melihat fakta beberapa poin dinilai gagal dijalankan SBY-Boediono selama dua tahun terakhir.
"Sudah dua tahun pemerintahan SBY-Boediono namun faktanya sepanjang pemerintahannya tak banyak perubahan di republik ini," paparnya.
Pada sisa kepemimpinan tiga tahun itu KAMMI bertekad terus mengawal dan jika dalam perjalannnya ternyata tetap tak mampu melakukan perubahan untuk masyarakat Indonesia maka pihaknya akan mendesak SBY-Boediono mundur dari jabatannya sebelum Pemilu 2014 digelar.
"KAMMI akan menggiring percepatan Pemilu apabila SBY-Boediono tetap gagal melakukan perubahan," tegasnya. Dalam aksi itu KAMMI sempat menggelar ‘salat jenazah’ di depan kain putih ditutupi topeng SBY sebagai simbol matinya kepemimpinan SBY-Boediono.
10 Tuntutan HMI
Belasan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda menggelar demonstrasi di depan kantor gubernur Jalan Gajah Mada siang kemarin. Mereka menuntut 10 poin penting harus dilakukan rezim Presiden SBY sebagaimana aksi serupa digelar HMI serentak di seluruh daerah di Indonesia.
Dalam tuntutannya HMI meminta SBY segera memaksimalkan upaya penegakan supremasi hukum dan penuntasan kasus korupsi tanpa tebang pilih, mereformasi birokrasi di seluruh lembaga negara, memaksimalkan pemerataan pembangunan, realisasi pendidikan dan kesehatan gratis.
Selain itu SBY juga diminta menghentikan aktivitas impor bahan pangan, segera renegoisasi kontrak karya atau nasionalisasi aset serta tak menjadikan Parpol sebagai alat perlindungan koruptor, mewujudkan kemandirian ekonomi tanpa intervensi asing, menurunkan harga dan menuntaskan kemiskinan serta menghentikan politisasi terhadap rakyat.
"Aksi ini digelar sebagai wujud keprihatinan kepemimpinan SBY-Boediono dipenghujung tahun kedua dan akan memasuki tahun ketiga dalam periode kedua memimpin Indonesia. Masih banyak hal harus dituntaskan demi memberi kepuasan dalam pelayanan terhadap masyarakat selama ini mengeluh dengan situasi dan kondisi negara saat ini," tegas Koordinator Aksi Sudirman kepada Koran Kaltim siang kemarin.
Karena itu pihaknya menyoroti beberapa hal terjadi dalam kepemimpinan SBY-Boediono yakni rakyat Indonesia masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan uluran dan bantuan pemerintah. Karena telah menjadi kewajiban menuntaskan kemiskinan di masyarakat.
Kemudian janji-janji kampanye SBY-Boediono berjudul 'Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan sesuai visi, misi dan program aksi dilakukan prioritas pada 13 program salah satunya bidang pendidikan. Namun alokasi 20 persen anggaran pendidikan di APBN sesuai amanat UUD 1945 terkait pendidikan dan politik anggaran masih terjadi hingga saat ini.
Karena alokasi 20 persen dari APBN tersebut kerap kali digunakan untuk pendidikan dan latihan pegawai di kementerian. "Dari Rp248,9 triliun anggaran pendidikan 2011 hanya Rp89,7 triliun dikelola pemerintah pusat kemudian Rp55,5 triliun dikelola Kementerian Pendidikan Nasional, Rp27,2 triliun di Kementerian Agama, Rp6,8 triliun sisanya dibagikan ke 13 kementerian dan 4 lembaga lain. Sedangkan Rp158,2 triliun dikelola daerah hanya Rp104 triliun dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), untuk membayar gaji guru saja Rp10 triliun,
Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18,5 triliun untuk tunjangan profesi guru, Rp16,8 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini harus diperhatikan pemerintahan SBY-Boediono," tegasnya.
Selain tu, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Samarinda Azwar mengkritisi kondisi Kaltim yang kaya dengan potensi SDA namun memiliki angka kemiskinan cukup besar. Kondisi itu terjadi akibat pembangunan sentralistik ke pemerintah pusat dan menimbulkan gejolak di daerah.
Dikhawatirkan akan memicu terjadinya disintegrasi bangsa akibat eksploitasi SDA besar-besaran dilakukan tak memberi dampak pada masyarakat sekitar tambang tersebut.
"Kaltim merupakan provinsi kaya SDA tapi miskin. Karena dengan kekayaan dimiliki masih belum mampu menyejahterakan masyarakatnya. Saat ini Kaltim mengalami degradasi kesejahteraan terlebih pada bidang kesehatan dan pendidikan," ucap Aswin didampingi Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Samarinda Purnomo.
Ia berharap dengan perintah HMI untuk SBY di seluruh Indonesia dapat menyadarkan pemerintahan rezim SBY-Boediono agar lebih fokus pada program prorakyat sesuai janji-janji politik saat Pilpres 2009. |AT/INC
0 komentar:
Posting Komentar